Panwaslu Kecamatan: Pengertian, Syarat, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban

10. mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon.

11. bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih, yang dibuktikan dengan surat pernyataan.

12. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

13. bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan.

14. bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.

Tugas Panwaslu Kecamatan

Adapun beberapa tugas yang harus dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan, meliputi:

1. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kecamatan terhadap pelanggaran Pemilu, yang terdiri atas:

• mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan.
• mengkoordinasikan, mensupervisi, membimbing,memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan.
• melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah daerah terkait.
• meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah kecamatan.
• menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kecamatan kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah kecamatan.
• menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan.
• memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan dan menyampaikannya kepada Bawaslu Kabupaten/ Kota.

2. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan, yang terdiri atas:

• pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap
• pelaksanaan kampanye
• logistik Pemilu dan pendistribusiannya
• pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS
• pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK
• pengawasan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan
• pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK
• pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan

3. mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kecamatan

4. mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini di wilayah kecamatan

5. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kecamatan, yang terdiri atas putusan DKPP, putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu, putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dan keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini

6. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

7. mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan

8. mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kecamatan.

9. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.