Ombudsman Selidiki Dugaan Penyimpangan Prosedur dalam Kasus Pemecatan CPNS Cilacap

Dari hasil pemeriksaan terhadap pihak-pihak tersebut, Kristi menyimpulkan, baik TS maupun FF terbukti melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 Pasal 3 huruf f.

Baca juga: Istri Oknum Dosen di Sikka Mengadu Suaminya Selingkuh dengan Staf, Ini Kata Pihak Kampus

Dalam pasal tersebut berbunyi menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan.

“Sikap dan perilaku keteladanan tersebut berdampak negatif pada Pemerintah Kabupaten Cilacap, sehingga keduanya dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang oleh sidang Komite Pembinaan Disiplin dan Penyelesaian Kasus-kasus Kepegawaian,” ujar Kristi.

Mendasari hal itu, sesuai dengan Peraturan Kepala BKN Nomor 14 Tahun 2018, CPNS diberhentikan dengan hormat apabila terbukti melakukan pelanggaran disiplin tingkat sedang.

TS diberhetikan per bulan Maret 2022 melalui Keputusan Bupati Cilacap Nomor 880/02617/28/TAHUN 2022. Sementara ajudan bupati, FF dijatuhi hukuman berupa penurunan pangkat satu tingkat di bawahnya.

Hukuman disiplin yang berbeda ini, kata Kristi, didasari atas status kepegawaian masing-masing. Dalam hal ini, FF sudah berstatus sebagai PNS sementara TS masih berstatus sebagai CPNS.

“Hingga batas waktu sanggah, yang bersangkutan tidak mengajukan keberatan sehingga keputusan tersebut berkekuatan hukum tetap,” pungkasnya.