Zona Blok Masela dan Potensi "Provinsi Prisai" Indonesia

PROYEK gas Blok Masela di kawasan Maluku siap memasuki tahap final keputusan investasi (final investment decision/FID) hingga akhir 2023.

Pada 27 Juli 2022 di Tokyo, Jepang, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Perdana Menteri (PM) Jepang, Fumio Kishida, merilis siaran pers tentang kesepakatan penguatan kerja sama investasi dan perdagangan RI-Jepang. Jokowi  dan Kishida, antara lain, membahas komitmen kerja sama melanjutkan proyek gas (liquefied natural gas/LNG) Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku.

Tahun 2019, revisi PoD (Plan of Development) Blok Masela disepakati Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Inpex Corporation. Di Istana Merdeka, Jakarta, pada 16 Juli 2019, Presiden Jokowi menerima delegasi Inpex Corp, perusahan asal Jepang, yang dipimpin Takayuki Ueda, President dan CEO Inpex Corp. Saat itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan melaporkan revisi PoD ke Presiden Jokowi.

Baca juga: Jokowi Minta Konsorsium Baru untuk Blok Masela Segera Terbentuk

Hasil kesepakatan revisi PoD proyek Blok Masela menyebut Pemerintah Indonesia menyetujui tambahan waktu tujuh tahun dan perpanjangan Production Sharing Contract (PSC) Wilayah Kerja atau Blok Masela selama 20 tahun hingga 2055.

Melalui Instagram, Facebook, dan Twitter, Presiden Jokowi juga menyebut proyek Blok Masela: “Investasi yang bernilai besar ini akan sangat berarti bagi Indonesia!”

Indonesia dapat menerima aliran investasi 39 miliar dollar AS—termasuk 10 persen milik Provinsi Maluku. Inpex dan mitranya dapat menerima 33,3 miliar dollar AS.

Potensi investasi itu dapat dioptimalkan multiplier effect seperti industri petrokimia dan potensi investasi lain sekitar 5 miliar dollar AS di Kepulauan Tanimbar dan sekitarnya.

Sedangkan Takayuki Ueda melihat keunggulan ladang gas abadi Blok Masela yakni produktivitas reservoir sangat bagus dan dapat beroperasi stabil memproduksi LNG (gas alam cair) jangka panjang.

Maka kini lahir kebutuhan mendesak zona Blok Masela dan sekitarnya menjadi satu provinsi baru yang bernilai sangat strategis sebagai ‘prisai’ keamanan energi, geo-ekonomi, dan geo-politik Negara RI kini dan ke depan.

Nilai strategis Blok Masela

Proyek Blok Masela dapat menjadi mesin pertumbuhan sosial, ekonomi, dan lingkungan Maluku dan sekitarnya di kawasan Indonesia Timur. Misalnya, menurut kalkulasi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta, pembangunan Proyek Blok Masela dapat menyerap 30 ribu tenaga kerja langsung maupun pendukung, dan saat proyek beroperasi, termasuk industri petrokimia, dapat menyerap sekitar 4.000 – 7.000 tenaga kerja.

Tentu saja, peluang proyek Blok Masela sangat strategis untuk Indonesia. Awal abad 21, sekitar 15 blok migas (minyak dan gas) siap dikelola oleh sebagian besar investor asing di zona Maluku.

Di sisi lain, menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Maluku tahun 2015, Provinsi Maluku yang berpenduduk 1,6 juta jiwa, 18,84 persen atau sekitar 307.000 jiwa adalah penduduk miskin dan menempati urutan provinsi miskin ke-4 setelah Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Blok Masela itu terus kita dorong ... Partner yang baru terus kita dorong agar segera terbentuk lagi, sehingga segera dimulai Blok Masela,” kata Presiden Jokowi kepada pers di Pasar Olilit, di Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, hari Jumat 2 September 2022.

Sejak Agustus 2022, pemerintah telah mendorong investor baru dan Indonesia Investment Authority (INA) masuk ke proyek Blok Masela. Ini pula momentum untuk mempercepat zona Blok Masela dan sekitarnya menjadi satu zona provinsi ‘prisai’ kini dan ke depan.

Nilai strategis geo-ekonomi Blok Masela, antara lain, nilai investasinya berkisar 20 miliar dollar AS. Proyek ini terletak di zona Indonesia Timur. Sumber Daya Alam sangat kaya, namun infrastruktur masih sangat terbatas.

Baca juga: Shell Hengkang dari Blok Masela, Apa Alasannya?