Defisit Anggaran Capai Rp 105 Miliar, Biaya Perjalanan Dinas Pemkot Solo Dipangkas hingga 25 Persen

SOLO, KOMPAS.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Solo bakal melakukan efisiensi atau penghematan anggaran belanja, pengadaan barang dan jasa pada 2023.

Hal tersebut menyusul, telah rampungnya pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Solo 2023, antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Solo dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkot Solo.

Ketua Banggar DPRD Solo, Budi Prasetyo, menjelaskan terdapat defisit anggaran senilai Rp 105 miliar, yang memaksa perlu dilaksanakannya efisiensi belanja serta pengadaan barang dan jasa pada tahun depan.

Baca juga: Kronologi Kecelakaan Maut Jalan Tol Solo-Kertosono Km 528 yang Tewaskan 3 Orang, Berawal dari Hilang Konsentrasi

Dalam pembahasan, perbandingan pendapatan daerah dengan belanja daerah mengalami defisit senilai Rp 105.585.080.400. Diketahui, defisit anggaran terbesar berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 92.087.175.000.

Hal ini sudah dibahas sebelumnya oleh masing-masing komisi di DPRD Solo bersama organisasi perangkat daerah (OPD) dalam rencana kerja dan anggaran (RKA). Anggaran akan dialokasikan untuk program-program prioritas di Pemkot Solo. 

Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) sudah dikunci atau disahkan. Sehingga jika ada koreksi maka sifatnya hanya perubahan dan pergeseran.

"Saya minta komisi-komisi tidak membuat kegiatan baru karena butuh anggaran. Kalau pergeseran anggaran tidak maslaah. Kami minta zero defisit,” kata jelas Budi Prasetyo, Jumat (21/10/2022).

Dia mengatakan hanya satu komisi yang tidak defisit. 

“Hanya komisi I yang zero defisit. Tiga komisi lainnya defisit anggaran. Komisi dua defisit senilai Rp 300 juta, komisi tiga defisit Rp 900 juta, dan komisi empat Rp 1,7 miliar,” ujar dia.

Di sisi lain, ada kegiatan lain yang perlu dirasionalisasi. Di antaranya insentif tenaga kesehatan (nakes) senilai Rp 3,3 miliar dan dana akres gaji pegawai negeri sipil (PNS) senilai Rp 3,6 milir.

Kemudian disiapkan pula, anggaran belanja tidak terduga (BTT) senilai Rp 20 miliar. Lalu, untuk anggaran belanja barang dan jasa yang paling besar, yakni Rp 59,7 miliar. Termasuk biaya perjalanan dinas di setiap OPD dan Dewan yang dipangkas hingga 20 sampai 25 persen.

"Dengan kebijakan efisiensi belanja dan rasionalisasi program kegiatan menjadi zero defisit anggaran," jelasnya.