OTT Marak Terjadi, Ganjar Tak Ragu Pecat Pelaku Korupsi

SEMARANG, KOMPAS.com - Merespon Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK RI yang banyak terjadi akhir-akhir ini, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tegas akan memecat pelaku yang terlibat.

“Di Pemprov umpamanya, saya minta publik untuk lapor, kasih data kepada saya siapa maen, siapa minta, pecat pasti,” kata Ganjar kepada KOMPAS.com usai menghadiri acara Rapat Koordinasi Pemberantasan Tindak Korupsi Terintegrasi di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Selasa (27/9/2022).

"Itu tidak cukup di lips service, buktinya dikandani (diingatkan) juga ngeyel (keras kepala) gitu, kemudian terjadi OTT di mana-mana," imbuhnya.

Baca juga: Novel Baswedan Sebut Kasus Brigadir J Contoh Korupsi dalam Penegakan Hukum

Hal itu sekaligus pengingat kepada seluruh bupati atau walikota di Jateng dan DPRD yang hadir di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota agar memperbaiki sistem pencegahan korupsi.

Ganjar menceritakan beberapa kasus korupsi yang berentetan terjadi. Mulai dari pemotongan dana bantuan langsung tunai (BLT) di Kabupaten Blora, OTT pejabat di Pemalang, dan hakim agung di Mahkamah Agung.

"Saya ceritakan secara terbuka tadi, hari ini lagi banyak dan rame, umpama kejadian di Blora tentang pemotongan BLT. Orang mungkin melihat itu kecil sekali tapi dari segi kelakuan itu tidak benar,” tegasnya.

Ganjar menyampaikan perbaikan sistem yang dapat dilakukan eksekutif dan legislatif, salah satunya memastikan tak ada kolusi dalam pengesahan APBD.

Pasalnya ia menilai mitigasi korupsi dimulai dari keterbukaan pengesahan APBD. Utamanya dengan memuat aspirasi rakyat dalam sistem yang terbuka.

"Mitigasi korupsinya ada di situ, bagaimana make a deal yang baik dengan syarat seperti daerah miskin mesti ditolong, potensi stunting harus dibereskan,” katanya.

Baca juga: Gubernur Ganjar Undang Mahasiswa Awasi Pembagian Bantuan Sosial

“Politik pangan di tengah situasi perubahan climate change global terus kemudian harga yang meningkat karena kondisi eksternal yang musti diperbaiki, arahkan APBD nya ke sana. Itu saja," imbuh Ganjar.

Ia berharap dalam pengesahan APBD itu nantinya tidak menjadi proyek bancakan. Sebab indikasi seperti itu pasti ada, seperti aspirasi masyarakat dengan nominal Rp 200 jutaan punya potensi korupsi tinggi karena melalui penunjukan langsung.

Maka dari itu Ganjar meminta DPRD agar mengontrol dan mengawasi serta jangan sampai ada pihak yang terlibat, baik ekskutif maupun legislatif.

"Saya titip sama kawan-kawan DPRD tolong dikontrol dan kita jangan ada yang terlibat, eksekutif maupun legislatif.

Baca juga: Survei CSIS: Di Kalangan Pemilih Muda, Anies Unggul secara Head to Head Lawan Prabowo dan Ganjar

Ganjar berharap gambaran umum yang diberikan oleh KPK melalui rapat koordinasi tersebut akan menciptakan sistem pencegahan korupsi yang baik.

"Itu tidak jauh-jauh cuma jual-beli jabatan, minta komisi, ngatur proyek,  investasi kemudian dipalak, pokoknya nyebelin yang gitu-gitu,” terangnya.

Oleh karena itu, pihaknya mengumpulkan bawahannya dengan perwakilan dari KPK dan BPKP Jateng untuk mitigasi korupsi.

“Kita tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan, kalau saya ya diri saya sendiri, lalu kita semua yang  diamanahi masyarakat untuk membangun bangsa tanpa korupsi," pungkas Ganjar.