Mengenal Kebijakan VOC dalam Bidang Ekonomi, Ada Pelayaran Hongi

KOMPAS.com - Kebijakan Vereenigde Oost indische Compagnie (VOC) dalam bidang ekonomi dilakukan untuk menguasai rempah-rempah Nusantara.

Kebijakan VOC itu untuk melancarkan usaha dagang untuk memperbesar kas Belanda.

Namun dibalik kesuksesannya, VOC menorehkan sejarah kelam untuk rakyat Indonesia dengan monopoli dagangnya.

Berikut ini adalah beberapa kebijakan VOC dalam bidang ekonomi.

1. Hak Ekstirpasi

Hak Ekstirpasi adalah hak untuk mengurangi jumlah hasil perkebunan (hasil produksi) untuk mempertahankan supaya harga tetap tinggi.

VOC melakukan penebangan dan memusnahkan rempah-rempah saat hasilnya melebihi ketentuan.

Kabijakan in sangat merugikan rakyat karena tidak ada sistem pengganti dan hanya menguntungkan VOC.

2. Verplichte Leverantie

Verplichte Leverantie atau penyerahan paksa adalah kebijakan ekonomi yang menuntut rakyat untuk menyerahkan hasil buminya pada VOC.

Baca juga: Kebijakan-kebijakan VOC di Bidang Ekonomi

Hasil bumi yang harus diserahkan, contohnya adalah kayu, lada, kapas, beras, nila, dan gula.

Selain itu, VOC juga telah menetapkan harga tertentu hasil bumi rakyat dan tidak memperbolehkan mereka untuk menjual ke pihak lain selain VOC.

3. Hak Octori

VOC membuat dan menerapkan hak octori, yaitu hak istimewa VOC.

Isi hak octori miliki VOC, yakni:

• Melakukan monopoli perdagangan di daerah Tanjung Harapan sampai Selat Magelhaens dan wilayah kepulauan Nusantara.
• Membentuk angkatan perang tersendiri.
• Melakukan peperangan.
• Melakukan perjanjian dengan raja-raja di Nusantara.
• Memiliki hak untuk memilih serta mengangkat pegawainya sendiri.
• Memiliki hak untuk memerintah di negara jajahan.

4. Contingenten

Contingenten adalah kewajiban rakyat membayar pajak sesuai dengan besaran pajak ditentukan oleh VOC.

Pembayaran pajak dilakukan menggunakan hasil bumi tanpa sistem ganti rugi.

Baca juga: Apa Kaitan Kebijakan Ekstirpasi dengan Pelayaran Hongi?

Tujuannya adalah untuk menambah kas keuangan VOC, namun sistem ini membuat rakyat menderita karena hasilnya harus disesuaikan dengan ketentuan VOC.