Mengenal Kebijakan VOC dalam Bidang Ekonomi, Ada Pelayaran Hongi

KOMPAS.com - Kebijakan Vereenigde Oost indische Compagnie (VOC) dalam bidang ekonomi dilakukan untuk menguasai rempah-rempah Nusantara.

Kebijakan VOC itu untuk melancarkan usaha dagang untuk memperbesar kas Belanda.

Namun dibalik kesuksesannya, VOC menorehkan sejarah kelam untuk rakyat Indonesia dengan monopoli dagangnya.

Berikut ini adalah beberapa kebijakan VOC dalam bidang ekonomi.

1. Hak Ekstirpasi

Hak Ekstirpasi adalah hak untuk mengurangi jumlah hasil perkebunan (hasil produksi) untuk mempertahankan supaya harga tetap tinggi.

VOC melakukan penebangan dan memusnahkan rempah-rempah saat hasilnya melebihi ketentuan.

Kabijakan in sangat merugikan rakyat karena tidak ada sistem pengganti dan hanya menguntungkan VOC.

2. Verplichte Leverantie

Verplichte Leverantie atau penyerahan paksa adalah kebijakan ekonomi yang menuntut rakyat untuk menyerahkan hasil buminya pada VOC.

Baca juga: Kebijakan-kebijakan VOC di Bidang Ekonomi

Hasil bumi yang harus diserahkan, contohnya adalah kayu, lada, kapas, beras, nila, dan gula.

Selain itu, VOC juga telah menetapkan harga tertentu hasil bumi rakyat dan tidak memperbolehkan mereka untuk menjual ke pihak lain selain VOC.

3. Hak Octori

VOC membuat dan menerapkan hak octori, yaitu hak istimewa VOC.

Isi hak octori miliki VOC, yakni:

• Melakukan monopoli perdagangan di daerah Tanjung Harapan sampai Selat Magelhaens dan wilayah kepulauan Nusantara.
• Membentuk angkatan perang tersendiri.
• Melakukan peperangan.
• Melakukan perjanjian dengan raja-raja di Nusantara.
• Memiliki hak untuk memilih serta mengangkat pegawainya sendiri.
• Memiliki hak untuk memerintah di negara jajahan.

4. Contingenten

Contingenten adalah kewajiban rakyat membayar pajak sesuai dengan besaran pajak ditentukan oleh VOC.

Pembayaran pajak dilakukan menggunakan hasil bumi tanpa sistem ganti rugi.

Baca juga: Apa Kaitan Kebijakan Ekstirpasi dengan Pelayaran Hongi?

Tujuannya adalah untuk menambah kas keuangan VOC, namun sistem ini membuat rakyat menderita karena hasilnya harus disesuaikan dengan ketentuan VOC.

5. Ketentuan Jenis Tanaman

VOC memiliki hak untuk menentukan area lahan yang dapat digunakan untuk menanam rempah-rempah. VOC juga berhak atas jenis tanaman rempah yang akan ditanam.

Kebijakan ini diikuti dengan kebijakan penyerahan rempah-rempah dengan jumlah yang sudah ditentukan.

6. Pelayaran Hongi

Pelayaran Hongi merupakan kebijakan ekonomi VOC untuk mengawasi tindakan monopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku.

Kebijakan ini juga akan menghukum pelanggarnya. Tujuan pelayaran hongi adalah mencegah penyelundupan hasil bumi ke pihak lain yang dilakukan dengan perahu perang.

Alasan kebijakan ini adalah keterbatasan akses masuk ke Malaka yang menjadi wilayah penghasil rempah-rempah.

Sehingga, Belanda memilih berlayar ke tempat lain untuk mencari rempah-rempah.

Pelayaran hongi pertama dilakukaan pada tahun 1625 di Maluku oleh VOC.

Baca juga: Pelayaran Hongi: Tujuan dan Dampaknya

7. Preangerstelsel

Preangerstelsel adalah kebijakan ekonomi VOC yang memaksa serta mewajibkan rakyat untuk menanam kopi dan memberikan kepada VOC.

Kebijakan dilakukan pada tahun 1720 di Parahyangan. Kebijakan ini juga dikenal sebagai kebijakan sistem tanam paksa kopi yang berjalan hingga 1916.

Sumber:

kebudayaan.kemdikbud.go.id

kids.grid.id

adjar.grid.id