Anggaran Terbatas, Gubernur Bengkulu Hibahkan Jalan Provinsi ke Pemkot Bengkulu

BENGKULU, KOMPAS.com - Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menghibahkan sejumlah ruas jalan milik provinsi di daerah itu pada Pemkot Bengkulu.

Alasannya, prinsip berbagi tugas dan keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akibat dampak pandemi serta pemulihan ekonomi.

Sebelumnya Wali Kota Bengkulu Helmi Hasan menyurati gubernur agar menghibahkan status jalan provinsi di Hibrida Raya dan Jalan Kalimantan Kelurahan Kampung Bali yang saat ini mengalami rusak parah.

Baca juga: Masuk Keramba Nelayan, Buaya 1,5 Meter Ditangkap Petugas Damkar Bengkulu

Terkait permintaan wali kota tersebut Rohidin merespon dengan mengabulkan permintaan wali kota.

“Justru surat ini sudah kita jawab dan dengan senang hati kalau Pemda Kota mau mengambil beberapa ruas jalan yang menjadi kewenangan provinsi di kota, baik untuk dibangun, ditangani atau ditingkatkan menjadi suatu hal yang positif, silakan” ungkap Gubernur Rohidin dalam keterangan tertulisnya yang dikirim ke media, Sabtu (27/8/2022).

Baca juga: Curhat Gubernur Bengkulu Saat Surat Pembentukan Satgas PMK Tidak Diacuhkan Bupati

Selanjutnya, gubernur juga menjelaskan sudah ada beberapa ruas jalan yang sudah diserahkan kewenangannya kepada Pemerintah Kota Bengkulu.

Maka, mulai APBD Perubahan Aggaran 2022 dan seterusnya Pemprov tentu tidak akan menganggarkan lagi.

“Jadi ruas jalan yang diminta wali kota bahkan ruas-ruas jalan yang lain pun kalau pemda kota sanggup melakukan penanganan dengan senang hati Pemprov melepasnya. Kita ini kan berbagi tugas saja sifatnya pemerintah ini, dan tujuannya tentu sama untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sekali lagi saya katakan dengan senang hati dan secepatnya akan kita keluarkan dari kewenangan Pemprov dan persetujuan tersebut sudah saya sampaikan ke PU Provinsi Bengkulu,” tambahnya.

Ketika telah diberikannya persetujuan hibah status beberapa ruas jalan tersebut, dijelaskan Rohidin, Pemda Kota Bengkulu sudah bisa menganggarkannya di APBD Perubahan tahun 2002 ini.

Hal ini merupakan sesuatu yang wajar ketika di Pemprov Bengkulu mengalami keterbatasan anggaran, maka Pemda Kota yang telah meminta bisa menanganinya.

Sebagai dampak baik bagi daerah, Pemprov Bengkulu jadinya bisa lebih fokus  menangani ruas-ruas jalan provinsi yang ada di kabupaten.

“Kita kan juga bisa lebih fokus, karena poros-poros jalan provinsi yang ada di kabupaten, dan saat ini saya sedang berada di Kabupaten Kepahiang, terlihat banyak sekali poros-poros jalan provinsi yang begitu panjang terutama di sentra produksi, guna membuka akses ekonomi masyarakat di Kabupaten Kepahiang," ujar Rohidin.

Dia menambahkan, di daerah Tebat Monok arah Benuang Galing, kemudian daerah Kabawetan sampai ke Bengko, daerah Apur itu banyak sekali poros-poros jalan yang panjangnya 20 sampai 30 kilometer. Jalan-jalan itu merupakan sentra produksi untuk menggerakkan ekonomi masyarakat tentu juga tidak kalah pentingnya.

Oleh karena itu Gubernur Rohidin kembali menegaskan terhadap ruas-ruas jalan yang diminta wali kota maka Pemprov menyambut baik, setuju melepasnya untuk dikelola oleh Pemerintah Kota.

“Justru saya bisa lebih fokus untuk poros-poros jalan yang ada di luar Kota Bengkulu, dan ini juga untuk membangun daerah Provinsi Bengkulu ini. Sekali lagi kami menyambut baik apa yang diminta wali kota," tutup Rohidin.