Ombudsman NTB Sebut Sejumlah Pejabat ULP Lombok Timur Dimutasi, Ini Kata Imigrasi

MATARAM, KOMPAS.com - Kepala Perwakilan Ombudsman Nusa Tenggara Barat (NTB) Adhar Hakim menyebut, sejumlah pejabat di Unit Layanan Paspor (ULP) Lombok Timur dimutasi akibat dugaan praktik malaadministrasi.

Informasi itu disampaikan Adhar setelah mengikuti rapat koordinasi tertutup bersama tim Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM serta Imigrasi Mataram di Kantor Ombudsman NTB, Kamis (11/8/2022).

Baca juga: Ombudsman NTB Minta Imigrasi Evaluasi Pembuatan Paspor di ULP Lombok Timur

"Dari Imigrasi Mataram sendiri juga sudah melakukan tindakan langsung rolling eberapa staff yang bekerja di sana, sekitar empat orang yang ditarik," ungkap Adhar di Mataram, Kamis.

Adhar menambahkan, Imigrasi juga memperkat sistem pelayanan di ULP Lombok Timur. Salah satunya, dengan menambah kamera circuit closed television (CCTV).

"Sekarang juga sudah ada penambahan CCTV, untuk memperketat pengawasan," ungkap Adhar.

Adhar menegaskan, tindakan yang paling penting dilakukan Imigrasi adalah menutup akses calo di ULP Lombok Timur. Hal itu penting dilakukan demi kemaslahatan masyarakat.

"Tutup semua akses calo, supaya dia tidak akan bisa merusak. Segera perbaikan, termasuk penanggung jawab, kebijakan yang dan mempengaruhi sistem di dalam pelayanan," kata Adhar.

Adhar berterima kasih kepada Imigrasi yang telah merespons dengan baik temuan tim Ombudsman NTB. 

"Kita sepakat bahwa itu harus diperbaiki ya, kawan-kawan Imigrasi sepakat itu harus bersama-sama nanti akan memperbaiki itu dan melihat yang paling penting adalah perbaikan kepada rakyat," kata Adhar.

Tanggapan Imigrasi Mataram

Sementara itu, Kepala Bagian Program dan Hubungan Masyarakat Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram Gede Sandi membenarkan bakal ada mutasi pejabat dan pegawai di ULP Lombok Timur terkait kasus dugaan malaadministrasi itu.

"Itu pasti ada mutasi, tim kita sudah turun, dan nanti akan ada hasil rekomendasi dari tim yang sudah turun," kata Sandi melalui sambungan telepon.

Baca juga: Imigrasi Bantah Sebagian Temuan Ombudsman soal Malaadministrasi di ULP Lombok Timur

Namun, Sandi mengaku belum mendapatkan informasi terkait jumlah pejabat atau pegawai yang dimutasi.

"Terkait pejabat atau pegawai yang dipindahkan pasti ada, tapi untuk jumlah belum kita dapatkan," kata Sandi.