Kembali Ditetapkan Jadi Gubernur DIY, Ini Visi Misi Sultan HB X

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) kembali menetapkan Raja Keraton Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai Gubernur DIY periode 2022-2027.

Ketua DPRD DIY Nuryadi mengatakan setelah penetapan ini berkas-berkas penetapan akan dikirim ke Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

"Kami berharap apa yang kami berikan ke Presiden, bisa ditetapkan pada tanggal 10 Oktober 2022," kata Nuryadi di DPRD DIY, Selasa (9/8/2022).

Baca juga: Langkah Tegas Sultan HB X Bebastugaskan 3 Guru dan Kepala SMAN 1 Banguntapan, Sebut Paksa Siswi Pakai Jilbab itu Melanggar

Ia menambahkan, DPRD DIY telah melakukan tugasnya sesuai dengan Undang-undang dan Perda Istimewa (Perdais).

Nuryadi menegaskan dalam rapat Paripurna Istimewa telah menetapkan gubernur dan wakil gubernur.

"Kami juga berharap 55 anggota dewan bisa melihat penetaoan pada tanggal 10 Oktober nanti," kata dia.

Sementara itu, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menyampaikan terima kasih karena DPRD DIY telah menyelesaikan tahapan penetapan gubernur sesuai dengan undang-undang.

"Proses ini harapan saya tepat waktu, dengan demikian terpenuhi proses sebagaimana mestinya sesuai dengan undang-undang. DPRD telah memproses ini jauh hari dari pada ha is masa jabatan tanggal 10 Oktober 2022," kata dia.

Sebelum dilakukan penetapan Sultan menjabarkan visi dan misinya. Adapun visi misi yang diangkat untuk periode 2022-2027 adalah kelanjutan visi pembangunan DIY periode sebelumnya yakni “Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”.

Di hadapan Ketua DPRD DIY Nuryadi sebagai pimpinan rapat paripurna beserta jajarannya, Sri Sultan memaparkan bahwa tema tersebut kembali diangkat karena masih adanya keterkaitan antara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2012-2017 dan RPJMD 2017-2022.

RPJPD 2005-2025 yang mengangkat tema besar membangun masyarakat Jogja yang maju, mandiri, dan sejahtera, selanjutnya diperkuat pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2012-2017 "Menyongsong Peradaban Baru", dan disempurnakan pada RPJMD 2017-2022 dengan tema "Menyongsong Abad Samudera Hindia".

Di samping itu, tema tersebut kembali diangkat karena dianggap masih sangat sesuai dengan isu-isu terkini maupun posisi Yogyakarta ke depan dalam konteks nasional maupun global.

Visi tersebut menekankan bahwa samudera merupakan sumber bagi peradaban baru, yang merupakan kelanjutan dari visi RPJMD 2012- 2017, terutama kaitannya dengan penekanan menghidupkan kembali Visi Maritim.

Samudera Hindia dipahami sebagai wilayah “hidup, kehidupan dan penghidupan” baru, sehingga wilayah ini diletakkan sebagai sumberdaya baru, sebagai daya hidup dan daya kembang baru bagi Yogyakarta, untuk bergerak maju, mandiri, dan sejahtera di masa depan.

“Beberapa isu terkini yang menyangkut Samudera Hindia dan telah menjadi perbincangan aktual oleh negara-negara IORA (The Indian Ocean Rim Association) dan relevan dengan posisi Yogyakarta yang memangku Samudera Hindia adalah Blue Economy, Collaboration and Global Governance, dan The Maritim Silk Road,” jelas Ngarsa Dalem yang hadir didampingi GKR Hemas.

Baca juga: Peringatan Malam 1 Suro, Sultan HB X Minta Masyarakat Sadar Prokes

Blue economy dapat diartikan sebagai ruang pengembangan kehidupan bersama yang berkelanjutan.

Termasuk di dalamnya adalah pengelolaan aset kelautan, mobilisasi intensif dan investasi, perluasan kawasan lindung laut, pengumpulan data, pengembangan pariwisata, dan bangkit kembali dari pandemi Covid-19.

Beberapa sektor yang termasuk di dalamnya adalah penangkapan ikan, bioteknologi, mineral, pendidikan dan pelatihan, pariwisata bahari, perdagangan, dan teknologi kelautan.

“Dengan perkataan lain, Samudera Hindia, dapat kita letakkan sebagai “ruang hidup-kehidupan-penghidupan baru” bagi masyarakat Yogyakarta khususnya dan Indonesia umumnya, baik pada masa kini maupun di masa depan,” terang Sri Sultan.

Adapun mengenai Collaboration and Global Governance, kaitannya adalah bentuk kerjasama yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perlindungan sumberdaya samudera.

Hal yang dapat diatur adalah tata kelola penangkapan ikan, pencemaran samudera, mitigasi perubahan iklim, dan permasalahan yang menyangkut isu sistemik.

Di sisi lain, The Maritime Silk Road atau jalur Sutera Maritim dianggap sebagai kekuatan penting kekuasaan politik dan ekonomi. Terdapat tiga arteri utama yang masuk di dalamnya.

“Pertama adalah arteri yang menghubungkan China dengan Eropa melalui Laut China Selatan, Sumatra Hindia, Laut Mediterania, dan menuju Atlantik. Arteri kedua menghubungkan China dengan Australia dan Selandia Baru melalui Laut China Selatan, dan melewati perairan sekitar Indonesia. Ketiga adalah arteri yang membentang melalui Samudra Arktik, melewati sepanjang pantai utara Rusia untuk terhubung dengan wilayah Nordik dan bagian lain Eropa melewati Kanada," papar Sri Sultan.

Pancamulia sebagai visi RPJMD 2022-2027

Sri Sultan menilai, atas dasar keberlanjutan dan kesinambungannya, maka Pancamulia diangkat kembali dan diletakkan posisinya sebagai Visi RPJMD 2022-2027.

Hal ini sesuai dengan pidato visi misi Gubernur DIY tahun 2017, kemuliaan martabat manusia Jogja menyandang misi "lima kemuliaan" atau Pancamulia.

“Pancamulia sebagai Visi RPJMD 2022-2027 memiliki keterkaitan dan relevansi substansi dengan amanah dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya Pasal 5 yang memberikan amanah Pengaturan Keistimewaan DIY," katanya.

Baca juga: Sultan HB X Tak Akan Beri Bantuan Hukum Tersangka Dugaan Korupsi Mandala Krida

Ada tiga hal utama yang saling mengkait dan menjadi prioritas perhatian dari Visi dan Misi Gubernur DIY 2022-2027. Ketiga hal tersebut adalah kawasan selatan, Reformasi Kalurahan, dan Teknologi Informasi.

Jika dijabarkan ke dalam proposisi lengkap, maka proposisinya adalah “Mewujudkan Pancamulia Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi.” Penjelasannya sebagai berikut:

1. Kawasan selatan

Kawasan selatan mencakup wilayah bagian selatan Kulon Progo, Bantul, dan Gunung Kidul merupakan wilayah yang masih memiliki angka kemiskinan yang relatif tinggi dibanding dengan wilayah tengah dan utara.

Kawasan selatan juga dipahami sebagai kawasan yang memiliki kekhususan teritorial.

“Di wilayah Kulon Progo terdapat 18,38 persen penduduk miskin, sementara di Bantul 14,04 persen, di Gunungkidul 17,69 persen,” sebut Sri Sultan.

Meski demikian, pembangunan kekhusuan teritorial ini tidak hanya difokuskan di kawasan selatan saja, melainkan juga menyeluruh ke kawasan tengah dan ke kawasan utara.

"Ibarat kepala, badan, dan kaki, maka Yogyakarta harus dibangun secara menyeluruh dan utuh," ujar Ngarsa Dalem.

2. Reformasi kalurahan

Lembaga Kalurahan sebagai ujung hirarki dari sistem tatanan kelembagaan di Yogyakarta yang memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat, menjadi pilihan yang tepat untuk dijadikan modal sekaligus model bagi upaya Yogyakarta untuk menjawab kompleksitas dan kedalaman permasalahan yang saat ini dihadapi Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfataan Teknologi

Teknologi digunakan sebagai alat untuk mempercepat transformasi spasial (Kawasan Selatan) serta transformasi kelembagaan (reformasi kalurahan).

Transformasi spasial akan mengarah pada Penguatan Kekhususan Wilayah dalam rangka Penguatan Kehidupan dan Penghidupan Warga.

Penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi akan mencakup penyediaan infrastruktur informasi, sistem informasi desa, sistem tata kelola dan pengolahan lahan berbasis teknologi informasi, serta sistem deteksi dini permasalahan-permasalahan alam dan sosial yang dihadapi warga.

Tolok ukur keberhasilan Pancamulia

Terwujudnya Pancamulia, selanjutnya dapat diukur dari capaian-capaian yang dapat diukur sebagai berikut:

1 Semakin kecilnya tingkat kemiskinan

2. Kualitas SDM Yogyakarta yang dapat diandalkan.

4. Lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram

5. Kehidupan ekonomi yang layak

6. Mengecilnya ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)

7. Good-governance pada berbagai tingkatan

Berdasarkan Visi yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan empat misi yang pada prinsipnya merupakan pernyataan upaya yang harus dikerjakan agar visi yang telah ditetapkan dapat terwujud. Empat misi yang dimaksud adalah:

A. Misi 1: mereformasi kalurahan untuk lebih berperan dalam meningkatkan: kualitas hidup-kehidupan-penghidupan warga, pembangunan yang inklusif, serta pengembangan kebudayaan.

B. Misi 2: memberdayakan kawasan selatan dengan mengoptimalkan dukungan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, dan perlindungan/pengelolaan sumber daya setempat.

C. Misi 3: meningkatkan budaya inovasi dan mengoptimalkan kemanfaatan kemajuan Teknologi Informasi.

D. Misi 4: melestarikan lingkungan dan warisan budaya melalui penataan ruang dan pertanahan yang lebih baik

Adanya visi dan misi tersebut, selanjut menjadi kekuatan untuk mewujudkan program-program strategis sebagai prioritas Pembangunan DIY jangka waktu 2022-2027 yang meliputi bidang ekonomi, pariwisata, ekonomi, kebudayaan, sosial, pendidikan, lingkungan hidup, tata pemerintahan, dan reformasi kalurahan.

Baca juga: Kerusuhan di Babarsari Sleman Jadi Sorotan, Respons Tegas Sri Sultan HB X dan Upaya Pencegahan

Sementara, Sekretaris Daerah DIY Kadarmanta Baskara Aji yang ditemui seusai agenda paparan mengatakan tujuan dari reformasi kalurahan adalah memajukan semua daerah di DIY dengan mengejar ketertinggalan birokrasi dari kabupaten, provinsi maupun pada kalurahan itu sendiri.

Langkah awal yang akan dilakukan dalam Reformasi Kalurahan yaitu melakukan pemetaan permasalahan yang ada di kalurahan.

“Karena setiap kalurahan memiliki kekurangannya masing-masing, maka tidak ada satu kebijakan yang berlaku untuk semua kalurahan. Semuanya disesuaikan pada kekurangan yang dimiliki oleh suatu kalurahan,” ujar Aji.

Menurutnya, skema dan birokrasi kerja di kalurahan harus berjalan lebih efektif dan efisien.

“Output dari reformasi kalurahan adalah mekanisme kerja antara birokrasi masyarakat, organisasi, dan stakeholder lainnya bisa efektif dan efisien. Sehingga di desa dapat kemajuan pada sisi sosial dan ekonomi. Diharapkan pula dapat terbentuk masyarakat yang mandiri,” ungkapnya.

Pada pemaparan Visi Misi Calon Gubernur DIY 2022-2027 ini, hadir pula Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X beserta istri, Bupati/Walikota, para Kepala OPD DIY, Forkominda DIY, serta  perwakilan Keraton Yogyakarta dan Pura Pakualaman.

Adapun pemaparan visi misi ini akan dilanjutkan dengan tanggapan fraksi-fraksi beserta penetapan Gubernur serta Wakil Gubernur DIY yang dilaksanakan Selasa (9/8/2022) pagi di Ruang Sidang DPRD DIY, Yogyakarta.