Stunting di Musi Banyuasin Terus Menurun, Bupati Apriyadi Paparkan Strateginya

MUSI BANYUASIN, KOMPAS.com – Bupati Musi Banyuasin (Muba) Apriyadi mengatakan, progres penurunan tingkat kemiskinan dan stunting di Muba terus menunjukkan tren positif.

Sebagai contoh, tingkat kemiskinan di Muba pada 2007 mencapai 33,6 dan pada 2021 menjadi 15,84. Sementara itu, tingkat prevalensi stunting di Muba pada 2019 mencapai 8,9 dan pada 2021 menjadi 23.

Apriyadi menjelaskan, strategi pengentasan kemiskinan di Muba dilakukan dengan mempedomani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. 

Strategi itu, yakni memberikan perlindungan sosial dengan pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin serta meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin dengan pemberdayaan masyarakat.

Selanjutnya, pemerintah juga mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil, dan mensinergikan kebijakan serta program penanggulangan kemiskinan.

Baca juga: Jaringan Gas Akan Dikembangkan sampai Perdesaan di Musi Banyuasin

Khusus untuk pelaksanaan konvergensi penurunan stunting di Muba, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muba melakukannya dengan memaksimalkan peran lintas sektor dalam pelaksanaan delapan aksi konvergensi stunting.

“Kami juga melakukan intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif dengan penguatan pada desa lokus stunting,” ujarnya dalam wawancaranya kepada Kompas.com, di Guest House Griya Bumi Serasan Sekate, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Rabu (3/8/2022). 

Untuk membuat gerakan dua arah, kata Apriyadi, Pemkab Muba meningkatkan pula peran aktif pihak kecamatan dan desa dalam meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap stunting.

Hal itu diikuti pula dengan peningkatan dukungan anggaran, baik melalui alokasi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dana desa, maupun melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dalam pelaksanaan intervensi gizi spesifik dan sensitif.

“Kami juga berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) pelaksana dan standarisasi peralatan,” terangnya.

Baca juga: Guna Mencapai Indonesia Emas 2045, Pencegahan Stunting Harus Diutamakan

Apriyadi menambahkan, pihaknya telah mengidentifikasi penyebab kemiskinan dan stunting di Muba. Beberapa di antaranya, yakni tingginya harga komoditas unggulan dan harga kebutuhan pokok masyarakat yang dipengaruhi faktor transportasi serta kurangnya usaha untuk diversifikasi pendapatan masyarakat.

Selain itu, kemiskinan dan stunting di Muba juga disebabkan rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan kepala rumah tangga, serta adanya kesenjangan akses pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.

Tak kalah penting, ada pula faktor tingkat pengetahuan masyarakat tentang stunting, asupan gizi, dan pengobatan terhadap infeksi atau penyakit.

Apriyadi menyebutkan, masih tingginya stunting di Muba berkorelasi dengan pembangunan manusia karena berdampak terhadap besarnya upaya dan biaya pembangunan.

Sebab, rendahnya kualitas SDM, baik dari segi pendidikan dan kesehatan juga berakibat pada produktivitas daerah yang menjadi rendah.

Baca juga: Menkes: Wapres Soroti Persoalan Data dalam Penanganan Stunting

Melihat pentingnya pengentasan stunting dan kemiskinan di atas, Apriyadi mengatakan, Pemkab Muba telah menggulirkan berbagai program.

Beberapa program tersebut, kata dia, di antaranya mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dan peningkatan jaminan sosial, memperbaiki akses terhadap pelayanan dasar, serta mempercepat verifikasi dan validasi data.

Kemudian, mengarahkan prioritas pembangunan dalam rangka meningkatkan nilai tambah petani dan pengembangan ekonomi lokal serta mempercepat pembangunan infrastruktur.

Pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik

Lebih lanjut, Apriyadi memaparkan, pihaknya tengah berupaya menuntaskan pembangunan infrastruktur jalan untuk memperlancar konektivitas 14 kecamatan di Muba yang masih terpencar-pencar.

“Pembangunan infrastruktur ini bertujuan meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan usaha, serta peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik serta daya saing daerah dapat terwujud,” ujarnya.

Baca juga: Menkes Sebut Potensi Bayi Stunting Rendah bila Ditangani Sebelum Kelahiran

Saat ini, Pemkab Muba tengah memprioritaskan pembangunan infrastruktur bidang jalan dan jembatan.

Target pembangunan dan juga peningkatan jalan yang sudah terdata adalah sepanjang 1.355 kilometer (km) dengan kondisi jalan baik sepanjang 889 km dan sisanya sepanjang 406 km merupakan jalan dengan kondisi rusak sedang atau berat.

Apriyadi menambahkan, Pemkab Muba juga berupaya memperbaiki pelayanan publik dengan melakukan digitalisasi.

Menurutnya, tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, transparan, efektif dan efisien sesuai tuntutan perubahan dengan berbasis pada teknologi informasi dan komunikasi.

“Oleh karenanya, kami meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pelayanan non-publik dan menciptakan sinergi antarperangkat daerah dalam penyelenggaraan sistem informasi dan layanan berbasis elektronik,” ujarnya.

Dia mencontohkan, Pemkab Muba telah memiliki layanan kependudukan berupa aplikasi Sistem Informasi Data Administrasi Kependudukan (SIDAK).

Baca juga: Menko PMK: 5 Juta Orang Ikut Program Bapak Asuh, Selesai Stunting Kita

Aplikasi tersebut dapat melayani masyarakat hingga tingkat desa sehingga tidak perlu melakukan pengurusan administrasi ke  Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).

Ada pula layanan rumah sakit melalui aplikasi antrian dan pengiriman obat. Aplikasi ini memudahkan masyarakat dalam melakukan pengambilan nomor antrean, sehingga masyarakat tidak dibuat menunggu lagi di ruang tunggu rumah sakit.

Bupati Apriyadi mengaku, masyarakat sangat puas dengan layanan administrasi kependudukan. Dengan adanya digitalisasi ini, masyarakat bisa memotong alur proses bisnis layanan yang tadinya harus datang ke kantor dan memangkas pungli yang biasa terjadi saat pengurusan dokumen.

Tak hanya itu, kata dia, digitalisasi pelayanan publik juga berpengaruh terhadap kinerja pembangunan di Muba, terutama dalam hal efisiensi anggaran. 

“Yang tadinya dilakukan secara konvensional dan mengeluarkan sumber daya yang tidak sedikit, sekarang pengeluaran dapat ditekan seefisien mungkin,” ungkapnya.

Apriyadi menyebutkan pula bahwa digitalisasi mempermudah alur pekerjaan yang dulunya ribet dan mempermudah proses perencanaan serta penganggaran sehingga dapat mempercepat pekerjaan.