Pluralisme di Sekolah Negeri di Jogjakarta

Jogjakarta, belajar dari Maluku Utara (baca Ternate dan Halmahera Utara) mestinya mulai menerapkan apa yang disebut sebagai Peacebuilding education (baca: Pendidikan Damai) dengan menolak terhadap berbagai jenis fundamentalisme, serta menghormati multikulturalisme.

Pendidikan damai adalah proses demokratisasi karena meliputi bukan hanya hak-hak politik dan hak individu, tetapi juga hak-hak budaya dari suatu kelompok masyarakat.

Karena itu, perlu merancang masa depan Jogjakarta secara spesifik multikultural. Ini berarti memerlukan pedagogi baru berupa pendidikan damai.

Pengertian pendidikan damai, secara sederhana, dapatlah dipahami dari pendapat Tricia S. Jones, yang mendefinisikan pendidikan damai atau pendidikan resolusi konflik sebagai “a spectrum of processes that utilize communication skills and creative and analytic thinking to prevent, manage, and peacefully resolve conflict”.

Pendidikan damai dimaknai sebagai proses pendidikan yang didasari oleh filosofi yang mengajarkan nir kekerasan, cinta, kasih sayang, kepercayaan (trust), keadilan, kerjasama seluruh umat manusia.

Pendidikan damai merupakan media strategis untuk menumbuhkan kesadaran multikultural, terutama dalam kehidupan nyata.

Saat ini bukan masanya para pendidik terjebak pada satu alam pemikiran tanpa membuka diri terhadap pemikiran lain.

Hal ini perlu dikembangkan oleh para guru dari lembaga berciri khas keagamaan sekalipun. Sikap inklusif perlu juga ditumbuh kembangkan mulai dari lingkungan keluarga.

Pendidikan harus meminimalkan prasangka yang disebabkan oleh pandangan stereotip antarkelompok.

Karena itu, kontak antarmanusia yang didasari toleransi, saling menghargai dan menghormati, serta persamaan yang tulus menjadi sangat penting.

Untuk Jogjakarta, pendidikan damai tidaklah sulit untuk diterapkan. Jogjakarta sudah memiliki modal kultural yang panjang dalam hidup bertoleransi.

Secara konstitusional pendidikan damai juga dimungkinkan dengan mengacu pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003.

Dalam UU itu disebutkan pada pasal 4 ayat (1): Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

Rumusan tersebut cukup memadai sebagai landasan untuk melaksanakan pendidikan yang menghargai harkat manusia dan menerapkan pendidikan damai.

Dalam implementasinya, pendidikan damai di Jogjakarta dimulai dengan sosialisasi pengertian pendidikan multikultural kepada masyarakat, khususnya kepada guru dan penentu kebijakan.

Guru diharapkan mampu memasukkan nilai-nilai damai dalam kegiatan belajar mengajar. Nilai-nilai damai bisa diperoleh dari standar kompetensi untuk masing-masing pelajaran terutama untuk mata pelajaran tertentu seperti: IPS, Sejarah, Tata Negara, Sosiologi, Pendidikan Agama, Bahasa Indonesia, dan bahasa Daerah.

Selanjutnya pembelajaran pendidikan damai bisa diintegrasikan dengan beberapa pelajaran yang cocok (misalnya IPS, Sejarah, Bahasa Indonesia) atau bisa menjadi mata pelajaran tersendiri dengan nama mata pelajaran Pendidikan Damai dan dimasukkan dalam kurikulum muatan lokal atau nilai-nilainya bisa diintegrasikan secara tematik.

Sehingga nanti di Jogjakarta ada muatan lokal pendidikan damai. Kalau ini bisa dilakukan maka predikat Yogyakarta tambah satu lagi “Jogja Never Ending Peace Building”.