Sementara itu, Juniardi Nuhung, pelaku usaha wisata lainnya, juga mengatakan hal yang sama.
Sejak Senin (1/8/2022), warga asli Pulau Komodo itu ikut aksi mogok. Dia mengatakan beberapa tamu yang datang dilayani oleh pemerintah.
“Sampai mobil-mobil dinas pemerintah dipakai semua untuk antar jemput tamu,” ujar Jun.
Baca juga: Demo Tolak Kenaikan Harga Tiket TN Komodo di Labuan Bajo, Sejumlah Warga Terluka
Sejak pemerintah mengumumkan rencana pembangunan wisata premium di kawasan Labuan Bajo pada 2028, pelaku usaha wisata mulai melakukan perlawanan dalam beberapa tahun terakhir.
Apalagi perusahaan-perusahaan besar dikatakan akan masuk ke wilayah itu.
Kehadiran perusahaan-perusahaan besar itu dikawatirkan akan mengganggu perekonomian warga.
Venan Haryanto, peneliti dari Sunspirit for Justice and Peace, mengatakan jika perusahaan-perusahaan besar itu memulai usahanya kondisi ekonomi warga akan semakin terdesak.
"Ruang hidup warga semakin sempit, semakin setengah mati mereka hidup, tiba-tiba perusahaan dibawa masuk. Kan sangat tidak adil," kata Venan saat diwawancara BBC News Indonesia pada Maret 2022 lalu.
Baca juga: Sandiaga: Lihat Komodo Bisa di Pulau Rinca, Tiket TNK Rp 3,75 Juta karena untuk Konservasi
"Sebelum Taman Nasional Komodo terbentuk kan mereka sudah lama tinggal di pulau itu," tambah dia.
Sejak saat itu, pelaku usaha wisata setempat yang selama ini melayani para wisatawan, melakukan perlawanan, bahkan hingga sekarang.
Mereka melawan memperjuangkan nasibnya sendiri.
“Kita berjuang sendiri. Kita yang bergabung dalam asosiasi-asosiasi kapal, fotografer, guide, hotel, restoran, paling dari itu-itu saja dari orang-orang yang bekerja di wisata,” kata Jun.
Baca juga: Pro Kontra Tarif Baru Pulau Komodo, Polda NTT Kirim 268 Personel ke Labuan Bajo
Sampai Selasa (2/8/2022), masih ada wisatawan yang datang ke Labuan Bajo. Kebanyakan merupakan wisatawan mancanegara.
Seperti yang dikatakan Jun, wisatawan yang telanjur datang, dilayani oleh pemerintah.