Dedi Mulyadi Puji Menko Airlangga yang Melobi Jepang soal Ekspor Ikan Tuna Kaleng

KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi IV DPR Dedi Mulyadi memuji langkah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang melobi Jepang untuk memberikan eliminasi empat pos tarif ikan tuna kaleng serta mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk kuota ekspor pisang dan nanas.

Menurut Dedi, upaya lobi ketua umum Partai Golkar itu dinilai sangat strategis.

“Kalau semua itu berhasil akan memberikan dampak besar untuk kemajuan produk ekspor perikanan dan pertanian,“ ujar Dedi dalam keterangan tertulis kepada Kompas.com, Kamis (28/7/2022).

Diketahui Menko Airlangga melakukan kunjungan kerja ke Jepang Rabu (27/7/2022) lalu.

Baca juga: Airlangga, Zulhas, dan Suharso Monoarfa Akan Hadiri Deklarasi KIB di Pekanbaru

Dalam kunjungan tersebut, Airlangga bertemu dengan Menteri Pertanian Kehutanan dan Perikanan Jepang Kaneko Genjiro untuk membahas berbagai permasalahan, salah satunya adalah masalah hambatan ekspor.

Dedi menilai, Jepang merupakan pangsa pasar penting untuk produk perikanan dan pertanian dari Indonesia.

Namun ekspor produk perikanan seperti ikan tuna kaleng masih kalah dengan Thailand. Padahal Indonesia penghasil tuna terbesar di dunia.

Salah satu kendalanya adalah ekspor ikan tuna kaleng masih dikenakan tarif di empat pos, sementara Thailand bebas tarif.

“Ini masalah yang sudah lama, semua tuntutan dari Indonesia sebagaimana disampaikan Pak Airlangga, bisa direspons positif oleh Jepang. Regulasi aturan sebagaimana diminta Jepang sudah dilakukan. Makanya, memang butuh lobi ke Jepang lebih intens lagi, Pak Airlangga melakukan peran penting,” ujarnya.

Menurut Dedi, ekspor strategis ke Jepang bukan hanya dalam bidang perikanan.

Dalam bidang pertanian, ekspor nanas dan pisang ke Negeri Sakura itu cukup besar. Bahkan, masih terbuka untuk terus dikembangkan.

Hanya saja, menurut Dedi, kendala yang dirasakan yaitu terkait ekspor pisang yang saat ini masih dikenakan tarif 10-20 persen relatif sama dengan negara lain di ASEAN.

Namun untuk mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk, kuota yang diberikan hanya sebanyak 1.000 ton per tahun.

Permintaan Airlangga agar ada tambahan kuota ekspor pisang hingga 4.000 ton per tahun mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk. “Permintaan ini penting, karena peluang ekspor pisang sangat besar. Kalau bisa tambah pembebasan bea masuk kuota maka akan berdampak besar,” katanya.

Jika itu terjadi maka akan memberikan dampak pada usaha pertanian pisang dan nanas yang akan berkembang dengan pesat. Hingga akhirnya akan juga berdampak pada terbukanya lapangan kerja baru dan nilai tambah ke petani.

Ia melihat saat ini budidaya pisang sedang berkembang pesat di tengah petani. Hal tersebut bisa mendorong penguatan ekonomi kerakyatan dan juga sektor ekspor.

Baca juga: Ditanya Soal Dirjen Kemendag Tersangka Korupsi Migor, Menko Airlangga Irit Bicara

Sementara itu, kendala juga muncul terkait syarat pembebasan bea masuk untuk ekspor nanas ke Jepang karena pengiriman harus mempunyai berat maksimal 900 gram per buah dan kuota maksimal hanya sebesar 500 ton per tahun.

Airlangga meminta Jepang agar dapat mengubah persyaratan untuk mendapatkan pembebasan bea masuk tersebut menjadi maksimal 2 kilogram per buah dan menambah kuota ekspor yang mendapatkan fasilitas insentif menjadi sebesar 2.000 ton per tahun.