Proyek Kereta Api Makassar Terancam Batal, BPKA Ngotot Tidak Gunakan Konsep Elevated

MAKASSAR, KOMPAS.com - Proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar terancam batal, lantaran Balai Pengelolaan Kereta Api (BPKA) Sulawesi Selatan (Sulsel) tetap ngotot akan mengerjakan konsep grounded, landed, at grade.

Sedangkan, Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan "Danny" Pomanto menginginkan pembangunan rel kereta api dengan konsep melayang (elevated).

Kepala BPKA Sulsel, Andi Amanna Gappa dalam konferensi pers yang digelar di kantornya, Rabu (20/7/2022) menegaskan, dirinya sebagai pejabat negara bukan pejabat politis.

Baca juga: Proyek Kereta Gantung Rinjani Telan Dana Rp 2,2 Triliun, Ada Fasilitas Resort

Sehingga, dirinya melanjutkan proyek sesuai dengan konsep grounded, landed, at grade yang ada sebelum dirinya menjabat.

"Saya pejabat negara, bukan pejabat politis. Jadi saya cuma melanjutkan apa yang sudah ada seperti konsep pembangunan kereta api di Makassar," tegas Andi Amanna Gappa.

Dia pun membantah jika pembangunan rel kereta api di Makassar tidak mempunyai Analisis Dampak Lingkungan (Amdal). Di mana Amdal pembangunan kereta api sudah ada sejak 2015.

"Amdal pembangunan kereta api ada sejak tahun 2015. Jadi kalau dibilang tidak ada, tidak mungkin. Ada kok Amdalnya dari ahli," katanya.

Andi Amanna Gappa juga membantah jika Pemerintah Kota Makassar tidak pernah dilibatkan dalam berbagai perencanaan dan kegiatan pembangunan ketera api.

"Selalu ada kok Pemkot Makassar dilibatkan dalam segala kegiatan pembangunan kereta api. Bahkan, saya perencanaan pembebasan lahan di Kantor Camat Biringkanaya ada kok Pemkot Makassar," ungkapnya.

Baca juga: Gandeng PT INKA, UB Siapkan Riset Proyek Kereta Cepat Ramah Lingkungan

Sebelumnya, Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan "Danny" Pomanto marah Balai Pengelolaan Kereta Api (BPKA) Sulawesi Selatan mengubah konsep pembangunan rel kereta api tanpa berkoordinasi dengan pemerintah kota.

Hal tersebut diungkapkan Danny Pomanto ketika menggelar konferensi pers di gedung DPRD Makassar, Senin (18/07/2022). Dia pun kesal disebut dirinya tidak mendukung Program Strategis Nasional Pembangunan Rel Kereta Api di Kota Makassar-Kota Parepare.

Danny Pomanto bersama Ketua DPRD Kota Makassar, Rudianto Lallo dalam konferensi persnya menegaskan sikap pemerintahannya mendukung pembangunan jalur Kereta Api Makassar - Parepare dengan konsep elevated yang menjadi program strategis nasional.

"Melihat dari sejarah saat ide pembangunan rel kereta api dicanangkan oleh Bapak Syahrul Yasin Limpo saat menjabat Gubernur Sulsel, maka yang pertama mendukung ide tersebut adalah kota Makassar," tegasnya.

Danny Pomanto meminta Kepala BPKA, Andi Amanna Gappa tidak berpolitik dan menyebar hoaks dalam menjalankan proyek pembangunan kereta api. Dia pun meminta pemerintah pusat dalam hal ini kementerian mengganti Kepala BPKA jika ingin proyek kereta api berjalan lancar dan baik.

"Jadi kepala balai, jangan berpolitik dan menyebar hoaks. Kerja sesuai aturan, jangan tabrak sana sini. Saya minta juga kepada pak Menteri agar mengganti pejabatnya yang seperti ini jika ingin proyek kereta api berjalan lancar," katanya.

Baca juga: China Gagal Kirim Uang untuk Tiga Proyek Kereta di Filipina, Marcos Langsung Batalkan Kesepakatan

Danny Pomanto menjelaskan, jika Makassar dengan pembangunan Makassar New Port (MNP) sejak 1997 dengan mengakomodasi seluruh kebutuhan kepelabuhanan yang tertuang dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) kota Makassar 2015-2035.

"Pada saat pencanangan rel kereta api, dukungan pertama diberikan oleh Kota Makassar hingga saat ini, sehingga jika ada opini yang berkembang bahwa Pemkot Makassar ataupun DPRD Kota Makassar menolak kereta api, itu tidak benar. Kami yang pertama mendukung," jelasnya.

Wali kota yang berlatar arsitek itu melanjutkan, secara teknis Pemerintah Kota Makassar turut memberikan ide tentang penghematan lahan yang dapat dilakukan oleh Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan, berkesesuaian dengan tata ruang di Makassar 2015 dengan jalan arteri yang telah ditetapkan menjadi Perda.

"Sekali lagi tidak benar, jika ada opini yang berkembang dan mengatakan Pemerintah Kota Makassar menolak program strategis kereta api, justru kami paham filosofi hadirnya kereta api di Sulsel, maka wajib untuk didukung," ujarnya.

Danny Pomanto mengungkapkan, saat itu kereta api di Kota Makassar telah disepakati dalam rapat bahwa konsepnya adalah elevated (melayang). Sehingga dirancanglah jalan arteri dengan menyisakan 5 meter di median sebagai persiapan kereta api.

Dia pun menjelaskan secara teknis, mengapa konsep elevated menjadi hal yang penting dalam pembangunan rel kereta api di Makassar, untuk menyesuaikan dengan tata ruang kota.

Baca juga: Bayang-bayang Pinjaman China di Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

"Beberapa hal yang menjadi pertimbangan, mengapa mengharuskan elevated, selain membutuhkan lahan yang lebih sedkit, juga untuk menghindarkan masyarakat dari banjir," tandasnya.

Danny pun membeberkan bahwa dapat dipastikan jika pembangunan rel kereta api menggunakan konsep grounded atau landed atau at grade (di atas tanah) maka wilayah Mandai dan sekitarnya akan terancam banjir seperti di Kabupaten Barru.

"Jika menggunakan konsep itu (grounded, landed, at grade), maka dibutuhkan pembebasan lahan 50 meter, sedangkan dengan konsep elevated hanya 5 meter, belum lagi harus membangun banyak jembatan untuk kelancaran arus yang terputus dikarenakan pembangunan rel kereta api secara grounded atau landed," paparnya.

Danny Pomanto sangat menyayangkan adanya proses perubahan konsep tidak melibatkan pihak pemkot sama sekali. Dia juga membandingkan dengan kota-kota lain, yang pembangunan rel kereta api telah menggunakan konsep elevated seperti di Palembang, Medan dan Bandung.

"Masa kota lain bisa, Makassar tidak. Ini siri'na pacce (memalukan)," tambahnya.