Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Proyek Kereta Api Makassar Terancam Batal, BPKA Ngotot Tidak Gunakan Konsep Elevated

Kompas.com - 20/07/2022, 16:09 WIB

MAKASSAR, KOMPAS.com - Proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar terancam batal, lantaran Balai Pengelolaan Kereta Api (BPKA) Sulawesi Selatan (Sulsel) tetap ngotot akan mengerjakan konsep grounded, landed, at grade.

Sedangkan, Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan "Danny" Pomanto menginginkan pembangunan rel kereta api dengan konsep melayang (elevated).

Kepala BPKA Sulsel, Andi Amanna Gappa dalam konferensi pers yang digelar di kantornya, Rabu (20/7/2022) menegaskan, dirinya sebagai pejabat negara bukan pejabat politis.

Baca juga: Proyek Kereta Gantung Rinjani Telan Dana Rp 2,2 Triliun, Ada Fasilitas Resort

Sehingga, dirinya melanjutkan proyek sesuai dengan konsep grounded, landed, at grade yang ada sebelum dirinya menjabat.

"Saya pejabat negara, bukan pejabat politis. Jadi saya cuma melanjutkan apa yang sudah ada seperti konsep pembangunan kereta api di Makassar," tegas Andi Amanna Gappa.

Dia pun membantah jika pembangunan rel kereta api di Makassar tidak mempunyai Analisis Dampak Lingkungan (Amdal). Di mana Amdal pembangunan kereta api sudah ada sejak 2015.

"Amdal pembangunan kereta api ada sejak tahun 2015. Jadi kalau dibilang tidak ada, tidak mungkin. Ada kok Amdalnya dari ahli," katanya.

Andi Amanna Gappa juga membantah jika Pemerintah Kota Makassar tidak pernah dilibatkan dalam berbagai perencanaan dan kegiatan pembangunan ketera api.

"Selalu ada kok Pemkot Makassar dilibatkan dalam segala kegiatan pembangunan kereta api. Bahkan, saya perencanaan pembebasan lahan di Kantor Camat Biringkanaya ada kok Pemkot Makassar," ungkapnya.

Baca juga: Gandeng PT INKA, UB Siapkan Riset Proyek Kereta Cepat Ramah Lingkungan

Sebelumnya, Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan "Danny" Pomanto marah Balai Pengelolaan Kereta Api (BPKA) Sulawesi Selatan mengubah konsep pembangunan rel kereta api tanpa berkoordinasi dengan pemerintah kota.

Hal tersebut diungkapkan Danny Pomanto ketika menggelar konferensi pers di gedung DPRD Makassar, Senin (18/07/2022). Dia pun kesal disebut dirinya tidak mendukung Program Strategis Nasional Pembangunan Rel Kereta Api di Kota Makassar-Kota Parepare.

Danny Pomanto bersama Ketua DPRD Kota Makassar, Rudianto Lallo dalam konferensi persnya menegaskan sikap pemerintahannya mendukung pembangunan jalur Kereta Api Makassar - Parepare dengan konsep elevated yang menjadi program strategis nasional.

"Melihat dari sejarah saat ide pembangunan rel kereta api dicanangkan oleh Bapak Syahrul Yasin Limpo saat menjabat Gubernur Sulsel, maka yang pertama mendukung ide tersebut adalah kota Makassar," tegasnya.

Danny Pomanto meminta Kepala BPKA, Andi Amanna Gappa tidak berpolitik dan menyebar hoaks dalam menjalankan proyek pembangunan kereta api. Dia pun meminta pemerintah pusat dalam hal ini kementerian mengganti Kepala BPKA jika ingin proyek kereta api berjalan lancar dan baik.

"Jadi kepala balai, jangan berpolitik dan menyebar hoaks. Kerja sesuai aturan, jangan tabrak sana sini. Saya minta juga kepada pak Menteri agar mengganti pejabatnya yang seperti ini jika ingin proyek kereta api berjalan lancar," katanya.

Baca juga: China Gagal Kirim Uang untuk Tiga Proyek Kereta di Filipina, Marcos Langsung Batalkan Kesepakatan

Danny Pomanto menjelaskan, jika Makassar dengan pembangunan Makassar New Port (MNP) sejak 1997 dengan mengakomodasi seluruh kebutuhan kepelabuhanan yang tertuang dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) kota Makassar 2015-2035.

"Pada saat pencanangan rel kereta api, dukungan pertama diberikan oleh Kota Makassar hingga saat ini, sehingga jika ada opini yang berkembang bahwa Pemkot Makassar ataupun DPRD Kota Makassar menolak kereta api, itu tidak benar. Kami yang pertama mendukung," jelasnya.

Wali kota yang berlatar arsitek itu melanjutkan, secara teknis Pemerintah Kota Makassar turut memberikan ide tentang penghematan lahan yang dapat dilakukan oleh Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan, berkesesuaian dengan tata ruang di Makassar 2015 dengan jalan arteri yang telah ditetapkan menjadi Perda.

"Sekali lagi tidak benar, jika ada opini yang berkembang dan mengatakan Pemerintah Kota Makassar menolak program strategis kereta api, justru kami paham filosofi hadirnya kereta api di Sulsel, maka wajib untuk didukung," ujarnya.

Danny Pomanto mengungkapkan, saat itu kereta api di Kota Makassar telah disepakati dalam rapat bahwa konsepnya adalah elevated (melayang). Sehingga dirancanglah jalan arteri dengan menyisakan 5 meter di median sebagai persiapan kereta api.

Dia pun menjelaskan secara teknis, mengapa konsep elevated menjadi hal yang penting dalam pembangunan rel kereta api di Makassar, untuk menyesuaikan dengan tata ruang kota.

Baca juga: Bayang-bayang Pinjaman China di Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

"Beberapa hal yang menjadi pertimbangan, mengapa mengharuskan elevated, selain membutuhkan lahan yang lebih sedkit, juga untuk menghindarkan masyarakat dari banjir," tandasnya.

Danny pun membeberkan bahwa dapat dipastikan jika pembangunan rel kereta api menggunakan konsep grounded atau landed atau at grade (di atas tanah) maka wilayah Mandai dan sekitarnya akan terancam banjir seperti di Kabupaten Barru.

"Jika menggunakan konsep itu (grounded, landed, at grade), maka dibutuhkan pembebasan lahan 50 meter, sedangkan dengan konsep elevated hanya 5 meter, belum lagi harus membangun banyak jembatan untuk kelancaran arus yang terputus dikarenakan pembangunan rel kereta api secara grounded atau landed," paparnya.

Danny Pomanto sangat menyayangkan adanya proses perubahan konsep tidak melibatkan pihak pemkot sama sekali. Dia juga membandingkan dengan kota-kota lain, yang pembangunan rel kereta api telah menggunakan konsep elevated seperti di Palembang, Medan dan Bandung.

"Masa kota lain bisa, Makassar tidak. Ini siri'na pacce (memalukan)," tambahnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Viral Video Preman Keluarkan Jurus Silat Saat Ditangkap Polisi Usai Ancam Bakar Minimarket

Viral Video Preman Keluarkan Jurus Silat Saat Ditangkap Polisi Usai Ancam Bakar Minimarket

Regional
RUU Daerah Kepulauan untuk 8 Provinsi Mangkrak 19 Tahun

RUU Daerah Kepulauan untuk 8 Provinsi Mangkrak 19 Tahun

Regional
Bantu Industri Kecil Menengah, Pemkot Ambon Sediakan Rumah Kemasan

Bantu Industri Kecil Menengah, Pemkot Ambon Sediakan Rumah Kemasan

Regional
Sudah 8 Bulan Kursi Wakil Bupati Bangka Tengah Kosong, 2 Calon Siap Isi

Sudah 8 Bulan Kursi Wakil Bupati Bangka Tengah Kosong, 2 Calon Siap Isi

Regional
Cerita Anak Pelaku Terorisme di Jateng, Jadi Buah Bibir Tetangga hingga Sempat Tak Mau Berbicara dengan Sang Ayah

Cerita Anak Pelaku Terorisme di Jateng, Jadi Buah Bibir Tetangga hingga Sempat Tak Mau Berbicara dengan Sang Ayah

Regional
[POPULER NUSANTAR] Apip Dipaksa Minta Maaf Setelah Kritik Masa Jabatan Kades | Nur, Selingkuhan Kompol D Harus Diperiksa Ulang

[POPULER NUSANTAR] Apip Dipaksa Minta Maaf Setelah Kritik Masa Jabatan Kades | Nur, Selingkuhan Kompol D Harus Diperiksa Ulang

Regional
Hasil Panen Disebut Berkurang, Harga Beras di Bima Naik hingga Rp 2.000

Hasil Panen Disebut Berkurang, Harga Beras di Bima Naik hingga Rp 2.000

Regional
20 Daftar Nama Kerajaan di Indonesia dan Rajanya

20 Daftar Nama Kerajaan di Indonesia dan Rajanya

Regional
Ayah di NTT Cabuli Putri Tirinya hingga Hamil, Minta Korban Mengaku Dihamili Anggota TNI

Ayah di NTT Cabuli Putri Tirinya hingga Hamil, Minta Korban Mengaku Dihamili Anggota TNI

Regional
Ditlantas Polda Jateng Uji Coba Tilang Pakai Drone di Purworejo, Tangkap Sejumlah Pelanggar Lalu Lintas

Ditlantas Polda Jateng Uji Coba Tilang Pakai Drone di Purworejo, Tangkap Sejumlah Pelanggar Lalu Lintas

Regional
Remaja Diperkosa Paman sejak 2020, Terungkap Usai Kepergok Istri Pelaku

Remaja Diperkosa Paman sejak 2020, Terungkap Usai Kepergok Istri Pelaku

Regional
Minta Warga Tual Tenang, Kapolda Maluku: Jangan Terprovokasi Lagi

Minta Warga Tual Tenang, Kapolda Maluku: Jangan Terprovokasi Lagi

Regional
Diserang Virus KHV, 15 Ton Ikan Mas di Waduk PLTA Koto Panjang Riau Mati Setiap Hari

Diserang Virus KHV, 15 Ton Ikan Mas di Waduk PLTA Koto Panjang Riau Mati Setiap Hari

Regional
Sering Menginap di Bawah JMP Ambon, Gepeng dan Anak Jalanan Ditangkap Petugas Dinsos

Sering Menginap di Bawah JMP Ambon, Gepeng dan Anak Jalanan Ditangkap Petugas Dinsos

Regional
Perkelahian 2 Siswi di Alun-alun Kota Pasangkayu Viral di Media Sosial

Perkelahian 2 Siswi di Alun-alun Kota Pasangkayu Viral di Media Sosial

Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.