Jelang Pemilu 2024, Bawaslu Bangka Belitung Temukan Masalah Data Kependudukan

BANGKA, KOMPAS.com - Mengawali tahapan Pemilu 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kepulauan Bangka Belitung melakukan monitoring dan uji petik calon pemilih.

Dari dua kabupaten dan satu kota yang dikunjungi petugas, ditemukan sejumlah permasalahan yang dikhawatirkan bisa memicu sengketa, yakni masalah data kependudukan.

"Terkait uji petik ini sudah kami lakukan pengawasan beberapa waktu lalu di dua kabupaten dan satu kota yang mencakup 9 titik di wilayah perbatasan," kata Ketua Bawaslu Bangka Belitung Edi Irawan di kantornya, Selasa (5/7/2022).

Baca juga: KPU NTT Tetapkan Data Pemilih Berkelanjutan Sebanyak 3.491.376 Orang

Dua kabupaten yang dimaksud adalah Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Bangka.

Lokasi yang menjadi temuan permasalahan data merupakan wilayah perbatasan yakni Desa Mangkol dan Kace Timur.

"Satunya lagi di Kota Pangkalpinang, tepatnya di Desa Kace yang juga merupakan wilayah perbatasan," ungkap Edi.

Edi mengungkap, masalah data kependudukan yang ditemukan di lapangan antara lain adanya daftar penduduk yang berdomisili di wilayah tertentu tetapi berpotensi memilih di daerah lain.

Kemudian masih ada data warga meninggal yang muncul dalam daftar pemilih.

"Beberapa yang ditemukan kami menganggap bukan persoalan diperdebatkan karena dalam rangka meningkatkan kualitas pemilih. kami berharap hak warga negara terpenuhi dalam memberikan hak pilihnya," ujar Edi.

Menurut Edi, daftar pemilih menjadi hal krusial. Sebab ini berkaitan dengan hak asasi manusia.

Baca juga: Jokowi Diharapkan Bikin Perppu Atur Pemilu di IKN dan 3 Provinsi Baru Papua

"Yang terpenting tidak menghilangkan hak pilih guna menjaga kualitas demokrasi dan efektivitas kinerja penyelenggara pemilu," ucap dia.

Terkait uji petik juga telah dilakukan rapat koordinasi sesama penyelenggara pemilu dan dinas kependudukan.

Selain perlunya validasi daftar pemilih, juga diproyeksikan penambahan jumlah penduduk yang berimplikasi pada penambahan kursi di legislatif daerah.

"Saat ini baru Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) Semester I Tahun 2022," pungkas Edi.