BUMDes di Klaten Diminta PT KAI Bayar Rp 30 Juta Per Tahun, Gus Halim Minta Keringanan

KOMPAS.com – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Menteri Desa PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bolali Maju, Desa Bolali, Wonosari, Klaten merasa keberatan untuk membayar Rp 30 juta per tahun kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI).

Untuk diketahui, PT KAI meminta BUMDes Bolali Maju membayar Rp 30 juta per tahun dan dibayar dua tahun sekaligus untuk termin pertama karena crossing kabel fiber optik yang dipakai masyarakat Desa Bolali melintasi properti PT KAI.

Pihak Bolali Maju memohon dispensasi biaya crossing kabel fiber optik selama dua tahun agar program penyediaan internet murah bagi warganya tidak terhambat.

"Pasti tidak mampu kalau BUMDes disuruh bayar segitu. Ini mungkin salah satu yang kami minta dukungannya PT KAI," ujarnya saat mengunjungi Kantor PT KAI, di Kawasan Gambir, Jakarta, Rabu (18/5/2022).

Menteri yang akrab disapa Gus Halim itu mengatakan, permintaan PT KAI tersebut memang sudah sesuai aturan yang berlaku.

Baca juga: Gus Halim Ajak Jajarannya Miliki Rasa Bangga Wujudkan Cita-cita Kemendesa PDTT

Kendati demikian, kemampuan BUMDes Bolali yang sebagian besar masih dalam status merintis usaha juga harus benar-benar dipertimbangkan.

“Saya yakin bisa dijalankan cari jalan tengah karena ini sama-sama untuk kepentingan rakyat. Kami yakin PT KAI juga mempunyai komitmen besar dalam mendukung tumbuh kembangnya Bumdesa,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu.

Gus Halim menilai, potensi kerja sama BUMDes dengan PT KAI ke depan sangatlah besar. Terlebih, BUMDes saat ini sudah memiliki badan hukum jelas.

Dengan begitu, usaha yang dijalankan mempunyai potensi besar untuk berkembang dan bekerja sama dengan semua entitas usaha, termasuk dengan PT KAI sebagai salah satu Badan usaha Milik Negara (BUMN).

“Jaringan PT KAI ini sebagian besar berada di desa-desa di Indonesia. Banyak stasiun dan jaringan rel yang melintasi banyak desa. Jika potensi ini dikembangkan maka akan banyak hal yang bisa dikerjasamakan antara Bumdesa dengan PT KAI,” katanya.

Baca juga: Beri Pembekalan CPNS Kemendesa PDTT, Gus Halim Minta Mereka Tak Terjebak Paham Radikal

Sementara itu, Direktur Utama PT KAI Didiek Hartantyo menyambut baik kehadiran dan rencana kerja sama antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) dengan PT KAI.

Sebagai langkah awal, ia menginginkan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) kemudian dilanjutkan dengan perjanjian kerja bersama (PKB) agar lebih kuat secara hukum.

"Nanti dalam PKB itu apa saja yang bisa dikerjasamakan biar ditindak lanjuti," ungkap Didiek.

Sekadar informasi, BUMDes Bolali Maju memiliki program penyediaan internet murah untuk membantu masyarakat desa dalam hal memperoleh informasi pendidikan dan rintisan usaha usaha mikro kecil menengah (UMKM) berbasis online.

Dalam hal ini, BUMDes Bolali Maju harus membangun crossing kabel fiber optik yang kebetulan melintasi properti milik PT KAI.

Baca juga: Gus Halim Minta Jajaran Kemendesa PDTT Percepat Capaian Indikator SDGs Desa