Bantah Anak Buah Bakar Dokumen Saat KPK Geledah Kantor Wali Kota Ambon, Kadis: Itu Sampah

KOMPAS.com - Seorang pejabat di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Ambon diduga membakar sejumlah dokumen di dalam kamar mandi di kantor wali kota Ambon.

Pejabat berinisial OR yang merupakan kepala seksi permukiman itu diduga membakar sejumlah dokumen saat penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Wali Kota Ambon, terkait dengan dugaan suap dan gratifikasi yang melibatkan Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy, Selasa (17/5/2022).

Baca juga: Bakar Sejumlah Dokumen Saat KPK Geledah Kantor Wali Kota Ambon, Pejabat Ini Dibawa ke Markas Brimob

Karena curiga, penyidik KPK meminta anggota Brimob yang sedang mengawal mereka untuk memeriksa sumber asap.

Baca juga: Dugaan Suap Wali Kota Ambon, KPK Periksa Sejumlah Pejabat Pemkot

Ternyata, didapati OR sedang membakar sejumlah dokumen dan surat-surat lainnya.

"Itu kejadiannya tadi pas penyidik KPK turun dari atas lalu mereka lihat ada asap yang keluar dari kamar mandi, lalu dicek oleh anggota Brimob ternyata ada yang bakar itu," kata salah satu pegawai di kantor Wali Kota Ambon kepada wartawan, Selasa.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Kompas.com di lapangan, ada sejumlah berkas dan dokumen yang belum sempat dibakar dan langsung diselamatkan oleh personel Brimob.

Dokumen itu langsung diamankan dan OR dibawa ke markas Brimob Polda Maluku untuk diperiksa.

Terkait dengan kejadian itu, Polda Maluku belum bisa dimintai keterangan.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Ambon, Rustam Simanjuntak yang dikonfirmasi wartawan membantah anak buahnya telah membakar sejumlah dokumen.

"Itu seng (tidak) ada, itu sampah yang dibakar. Menurut OR ke dong (KPK) begitu," katanya via WhatsApp.

Rustam juga membantah bahwa pembakaran dokumen yang dilakukan OR itu atas perintahnya.

"Beta punya staf OR juga sudah bilang tidak ada Kadis suruh kok," katanya.

Sebelumnya diberitakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy sebagai tersangka kasus dugaan suap pemberian izin pembangunan cabang usaha retail di Kota Ambon pada 2020.

Selain Richard, KPK juga menetapkan Staf Usaha Pimpinan pada Pemerintah Kota Ambon Andrew Erin, serta staf usaha retail Alfamidi, Amri sebagai tersangka lain. (Penulis Kontributor Ambon, Rahmat Rahman Patty | Editor Andi Hartik)