Mahasiswa di Purwokerto Demo Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

PURWOKERTO, KOMPAS.com- Sedikitnya 950 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, turun ke jalan.

Mereka menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banyumas, Jumat (8/4/2022).

Salah satu isu utama yang disuarakan adalah wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

Baca juga: Demo di Kantor Gubernur Jateng, Mahasiswa Tuntut Kartel Minyak Goreng Diusut

Mereka juga menuntut pemerintah untuk mengendalikan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM).

"Kami mendesak MPR untuk tidak melakukan upaya perpanjangan masa jabatan Presiden melalui amandemen UUD 1945," kata mahasiswa perwakilan dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Alfan Maulana Akbar dalam orasinya.

Selain itu, mereka juga menuntut pemerintah menghentikan kriminalisasi dan intimidasi masyarakat sipil.

Terakhir, mereka juga menyerukan agar ada reforma agraria sejati dan industrialisasi.

Baca juga: Ribuan Mahasiswa Tasikmalaya Duduki Gedung Dewan Tolak Kenaikan BBM dan Wacana Presiden 3 Periode

Bupati Banyumas Achmad Husein yang menemui pengunjuk rasa bersama Wakil Ketua DPRD Banyumas Supangkat menyatakan, setuju dengan mahasiswa.

"Tadi saya sudah dengar, menuntut 5-6 hal, turunkan harga BBM, maka saya katakan saya setuju. Kedua, menuntut supaya tidak ada penundaan pemilu, saya pun setuju," kata Husein.

Menurut Husein, apabila wacana penundaan pemilu direalisasikan, maka Pilkada juga berpotensi ditunda.

"Kalau ada penundaan pilpres nanti ada penundaan pemilu bupati, saya juga tidak mau, sesuai aturan saja, sesuai kontrak," kata Husein yang telah menjabat bupati selama dua periode.

Husein juga tidak setuju dengan wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

"Adanya wacana tiga kali periode, artinya nanti bisa bupati tiga kali, maka saya tidak setuju. Cukup dua kali sesuai konstitusi. Lalu kriminalisasi, saya juga setuju ngapain dikriminalisasi kalau memang benar," ujar Husein.