Truk DLH Nunukan Disita karena Tunggak Pajak, Sampah Menumpuk di Jalan

NUNUKAN, KOMPAS.com – Tumpukan sampah di sejumlah wilayah di Nunukan, Kalimantan Utara, ramai diperbincangkan di jagat maya sepekan belakangan.

Para netizen melakukan protes terhadap Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Nunukan karena tumpukan sampah menebar bau busuk, dan mengundang kerumunan lalat yang dikhawatirkan menjadi wabah penyakit.

Keterlambatan pengangkutan sampah, ternyata disebabkan armada truk sampah yang diamankan polisi akibat tunggakan pajak.

"Dalam operasi penertiban pajak kendaraan, kami mengamankan sejumlah kendaraan dinas milik Pemerintah Daerah Nunukan, diantaranya dua unit truk sampah milih Dinas Lingkungan Hidup," Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Nunukan AKBP Arofiek Aprilian Riswanto,  Selasa (5/4/2022).

Baca juga: Benda Mirip Bom di Solo Ternyata Isinya Semen, Warga: Saya Kira Sampah, Sempat Saya Tendang

Ia mengakui, diamankannya dua unit truk tersebut akan berpengaruh pada operasi pengangkatan sampah di sejumlah wilayah di Kabupaten Nunukan.

Namun demikian, regulasi tersebut dikembalikan ke pemerintah daerah.

"Amanah undang-undang, kendaraan dengan pajak mati dilarang dikendarai di jalan raya. Intinya, silakan bayar tunggakan pajaknya dan silakan ambil kendaraannya," katanya.

Arofiek mengatakan, tidak hanya mengamankan dua unit truk sampah milik DLH, melainkan ada hampir 50 kendaraan dinas lain, termasuk lebih 20 unit kendaraan bermotor yang pajaknya mati.

Dok.Istimewa Tumpukan sampah di areal Stadion Nunukan Kaltara. Diamankannya dua armada truk sampah DLH membuat jadwal pengangkutan sampah terkendala dan menjadi keluhan masyarakat

Ia menyayangkan permasalahan tersebut, karena salah satu tujuan operasi penertiban pajak, adalah untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Itu yang saya sayangkan, Nunukan katanya sedang defisit. Dan untuk mengentaskan defisit, salah satu sektornya bisa dari pemasukan pajak. Tapi yang terjadi, bukan hanya satu, dua kendaraan dinas, ini hampir lima puluh unit yang kita amankan, semuanya menunggak pajak," jelasnya.

Baca juga: Kekecewaan Pengelola Kapal Penyeberangan Nunukan–Tawau Malaysia, Merasa Jadi Korban PHP

Lama tahun tunggakan pajak juga beragam, bahkan ada juga mobil dinas yang platnya sudah terkelupas, dan pajaknya sudah bertahun tahun mati.

Padahal transportasi tersebut menjadi kendaraan operasional andalan salah satu kantor OPD.

"Ada yang plat merahnya berubah menjadi pelat silver karena saking lamanya tidak membayar pajak," katanya lagi.

Sudah puluhan tahun tak bayar pajak dan BPKB hilang

Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan pada DLH Nunukan Muhammad Irfan Ahmad mengakui, diamankannya dua armada truk pengangkut sampah berakibat pada penumpukan sampah di lokasi operasi truk dimaksud.

"Kami mengakui ini sebuah kesalahan. Dua armada itu merupakan unit ambrol, yang selama ini bertugas menarik sampah sampah dalam container. Begitu diamankan Polisi, tentu penumpukan sampah terjadi, dan kami memohon maaf kepada masyarakat, dan mohon pengertiannya," kata Irfan.

Ia tidak membantah, tunggakan pajak memang seharusnya tidak boleh terjadi, apalagi kendaraan tersebut adalah plat merah yang merupakan aset pemerintah.

Baca juga: Hari Pertama Pembukaan Pintu Perbatasan Malaysia, Pelabuhan Tunon Taka Nunukan Nihil Penumpang

Dalam kasus dua unit truk DLH, tunggakan pajak sudah terjadi sekitar sepuluh tahun, sejak awal berdirinya Kantor Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) Nunukan yang sekarang menjadi DLH.

"BPKB kendaraannya hilang, kami lapor ke bagian aset dan masih dicari. Bagaimana mau kita bayarkan kalau tidak ada berkasnya. Kalau memang dokumennya hilang, kami akan ke kantor polisi untuk membuat surat kehilangan dan mencari solusi agar truk sampah kembali bisa beroperasi," jelasnya.

Sementara ini, DLH harus menjadwalkan armada pengangkutan sampah untuk bisa double job dan mengangkut sampah sampah yang menumpuk di areal lingkungan RSUD Nunukan, SMPN 1 Nunukan dan Stadion Sei Bilal Nunukan.

"Kami sekali lagi memohon maaf atas kejadian ini," kata Irfan lagi.

Baca juga: Gadis 16 Tahun di Nunukan Diperkosa Pria yang Membeli Bensin Eceran di Tempatnya

Puluhan kendaraan dinas Pemerintah Daerah Nunukan Kaltara sempat diamankan Satlantas Polres Nunukan beberapa hari, sebelum akhirnya satu persatu dibayarkan tunggakan pajaknya oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab atas kendaraannya masing masing.

Terakhir, tersisa enam motor dan tiga mobil, termasuk dua unit truk yang belum dibayarkan pajaknya.