Diwarnai Aksi Demo, Serikat Buruh Resmi Gugat Keputusan Gubernur Jateng ke PTUN Semarang

Kompas.com - 09/03/2022, 16:24 WIB

SEMARANG, KOMPAS.com - Serikat buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Tengah menggelar unjuk rasa di depan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kota Semarang pada Rabu (9/3/2022).

Dalam aksi ini para buruh resmi menggugat Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo karena menolak penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2022 di Jawa Tengah.

Sekretaris KSPI Jateng, Aulia Hakim mengatakan aksi ini untuk mengawal sidang gugatan yang telah didaftarkan afiliasi KSPI Jateng yakni Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI).

"Setelah melalui beberapa tahapan dari mulai pembentukan tim kuasa hukum, pengumpulan berkas-berkas, bukti-bukti, pembuatan surat keberatan yang di tujukan langsung kepada Gubernur Provinsi Jawa Tengah dan Surat Banding ke presiden RI hingga pembentukan saksi ahli pada saat persidangan nanti kami siap untuk melakukan gugatan ini," kata Aulia dalam keterangannya, Rabu (9/3/2022).

Baca juga: Video Viral Buruh di Gresik Diduga Dirundung, Polisi Bakal Periksa Sejumlah Saksi

Ia menjelaskan langkah gugatan ini merupakan salah satu bentuk kekecewaan buruh di Jawa Tengah atas upah minimum tahun 2022 yang ditetapkan Gubernur Jawa Tengah yang dirasa cacat hukum.

"Gugatan kami sudah di terima oleh PTUN Semarang dengan Perkara nomor 11/G/2022/PTUN.SMG. Sidang perdana digelar hari ini pada Rabu (9/3/2022) dengan agenda pemberkasan," ucapnya.

Sekretaris KSPI Jateng, Aulia Hakim saat aksi demo di depan Kantor Gubernur Jateng (7/12/2021)KOMPAS.com/RISKA FARASONALIA Sekretaris KSPI Jateng, Aulia Hakim saat aksi demo di depan Kantor Gubernur Jateng (7/12/2021)

Pihaknya meminta Ganjar untuk membatalkan Keputusan Gubernur Nomor 561/39 Tahun 2021 yang berkaitan dengan penetapan upah minimum di 35 kabupaten dan kota di Jawa Tengah.

"Karena menurut kami cacat hukum dimana penetapan UMK tahun 2022 di Jawa Tengah ini mengacu pada perhitungan formula di Peraturan Presiden (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan PP itu merupakan turunan dari Undang-Undang (UU) Cipta Kerja," ujarnya.

Baca juga: Kisah Buruh Tani yang Pasrah Kehilangan Dua Kambing: Biar Saja, Nanti Dapat Gantinya

Menurutnya, aturan tersebut seharusnya tidak berlaku setelah Mahkamah Konstitusi (MK) tanggal 25 Nopember 2021 mengeluarkan putusan bahwa UU Cipta Kerja bersifat inkonstitusional bersyarat dan harus diperbaiki dalam waktu dua tahun.

"Pengertian inkonstitusional bersyarat menurut para ahli hukum tata negara yang FSPMI KSPI Jateng sudah berkomunikasi artinya UU Cipta kerja tidak berlaku sampai dipenuhinya syarat-syarat yang disampaikan oleh MK dan MK meminta pemerintah menangguhkan kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas selama UU Cipta Kerja direvisi," tuturnya.

Ia menegaskan dengan demikian kebijakan upah dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 tidak bisa menjadi acuan.

"Kami memilih jalur konstitusional karena PTUN ini merupakan benteng keadilan bagi seluruh buruh pekerja di Jawa Tengah. Saya yakin hakim di PTUN Semarang ini penuh integritas dalan memutuskan perkara," pungkasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kecelakaan di Tol Cipali, 2 Penumpang Bus Primajasa Meninggal, 1 Luka Berat

Kecelakaan di Tol Cipali, 2 Penumpang Bus Primajasa Meninggal, 1 Luka Berat

Regional
KM Setia Makmur Tenggelam di Laut Arafura, 15 ABK Hilang

KM Setia Makmur Tenggelam di Laut Arafura, 15 ABK Hilang

Regional
UPDATE Covid-19 di Kaltim, Kalteng, Kaltara, Gorontalo, Sulbar, Sulsel, dan Sultra 3 Juli 2022

UPDATE Covid-19 di Kaltim, Kalteng, Kaltara, Gorontalo, Sulbar, Sulsel, dan Sultra 3 Juli 2022

Regional
UPDATE Covid-19 di Jabar, Jateng, Banten, Sumsel, Babel, dan Lampung 3 Juli 2022

UPDATE Covid-19 di Jabar, Jateng, Banten, Sumsel, Babel, dan Lampung 3 Juli 2022

Regional
Penjelasan Polisi Soal Moge Dikawal Petugas Masuk Tol Pekanbaru-Bangkinang yang Belum Resmi Dibuka

Penjelasan Polisi Soal Moge Dikawal Petugas Masuk Tol Pekanbaru-Bangkinang yang Belum Resmi Dibuka

Regional
Motif Pria Bunuh Ibu Kandungnya di NTT, Stres Berpisah dengan Istri dan Anaknya

Motif Pria Bunuh Ibu Kandungnya di NTT, Stres Berpisah dengan Istri dan Anaknya

Regional
Detik-detik Damkar Tangkap Piton 5 Meter di Parepare, Kesulitan karena Sembunyi di Bebatuan

Detik-detik Damkar Tangkap Piton 5 Meter di Parepare, Kesulitan karena Sembunyi di Bebatuan

Regional
Diduga Depresi karena Menganggur, Warga Pemalang Tewas Gantung Diri

Diduga Depresi karena Menganggur, Warga Pemalang Tewas Gantung Diri

Regional
5 Hari Hilang Terseret Banjir, Remaja 13 Tahun di NTT Ditemukan Tewas

5 Hari Hilang Terseret Banjir, Remaja 13 Tahun di NTT Ditemukan Tewas

Regional
Duduk Perkara Perusakan dan Pembakaran Rumah di Buleleng, Kepala Desa Adat Diduga Hasut Warga

Duduk Perkara Perusakan dan Pembakaran Rumah di Buleleng, Kepala Desa Adat Diduga Hasut Warga

Regional
Pemuda yang Hilang Saat Menyelam di Pantai Harlem Jayapura Ternyata Mahasiswa Kedokteran Uncen

Pemuda yang Hilang Saat Menyelam di Pantai Harlem Jayapura Ternyata Mahasiswa Kedokteran Uncen

Regional
Pakai PLTS, Pengusaha Seni Ukir Relief di Jepara Hemat 50 Persen

Pakai PLTS, Pengusaha Seni Ukir Relief di Jepara Hemat 50 Persen

Regional
Wakili Jateng, Offroader Pemalang Sabet Emas Fornas VI Palembang

Wakili Jateng, Offroader Pemalang Sabet Emas Fornas VI Palembang

Regional
Profil Jayawijaya, Ibu Kota Provinsi Papua Pegunungan

Profil Jayawijaya, Ibu Kota Provinsi Papua Pegunungan

Regional
Nasib 46 Calon Haji Dideportasi, Perusahaan Jasa di Bandung Barat Tidak Resmi hingga Sempat Terdampar di Jeddah

Nasib 46 Calon Haji Dideportasi, Perusahaan Jasa di Bandung Barat Tidak Resmi hingga Sempat Terdampar di Jeddah

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.