Pilkada Yalimo Tak Kunjung Usai, 3 Kali Gugatan di MK hingga Masyarakat Jadi Korban Konflik Politik

Ia masih bersyukur karena program bantuan biaya pendidikan masih tetap berjalan meski situasi di Yalimo belum kondusif.

Gibson pun meminta para elite politik dan aparatur pemerintahan untuk bersikap profesional.

Menurut dia, walau konflik politik tengah terjadi di Yalimo, tetapi roda pemerintahan harus tetap berjalan karena kedua hal tersebut adalah hal yang berbeda.

"Antara politik dan pemerintahan itu dua urusan berbeda, jadi seharusnya semua tetap berjalan karena masyarakat membutuhkan layanan," kata dia.

Gibson pun berharap konflik politik di Yalimo dapat segera selesai sehingga roda pembangunan dapat segera berjalan.

Baca juga: PSU Pilkada Yalimo: Pasangan Nahor-John Raih 48.504 Suara, Lakius-Nahem 41.584 Suara

"Pembangunan dikorbankan karena politik, ini harus segera selesai," katanya.

Diperlukan Pendekatan Regulasi yang Masif

Apa yang terjadi di Yalimo, dianggap Anggota Komisioner Bawaslu Papua Ronald Manoach sebagai bentuk ketidakpahaman masyarakat terhadap regulasi pilkada.

Konflik politik berkepanjangan di Yalimo, kataka dia, sebagai kasus pertama di Indonesia sehingga semua pihak terkait harus bisa melakukan evaluasi.

"Ini kasus pertama di Indonesia dan memang kami sudah menyarankan pada rapat evaluasi  agar bersama Menkopolhukam agar semua pihak melakukan evaluasi dalam kaitan pendekatan regulasi agar jangan di 2024 tidak terjadi lagi hal yang sama," kata Ronald.

Ia berharap semua pihak terkait saling bahu membahu mengedepankan upaya pencegahan agar konflik yang terjadi di Yalimo tak terulang.