Alami Trauma, Sejumlah Warga Desa Wadas Tidak Berani Pulang ke Rumah

PURWOREJO, KOMPAS.com - Sejumlah warga di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, mengalami trauma yang membuat mereka takut untuk pulang ke rumah pasca insiden penangkapan puluhan warga oleh aparat.

Hal itu disampaikan Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara saat mengunjungi Desa Wadas pada Sabtu (12/2/2022).

Ia mengatakan, setelah berdialog dengan warga setempat, baik pro dan kontra terhadap tambang quarry, diketahui sejumlahnya masih mengalami trauma dan belum berani pulang ke rumah setelah insiden penangkapan warga pada Selasa (8/2/2022).

Beberapa warga yang trauma tersebut juga belum diketahui keberadaannya dan hanya bisa dihubungi melalui sambungan telepon.

Baca juga: Kumpulkan Fakta Peristiwa Penangkapan Warga, Komnas HAM Turun ke Desa Wadas

"Masih ada trauma dan ketakutan masyarakat, sampai saat ini masih ada beberapa orang yang belum pulang ke rumah masing-masing, kondisinya ketika dikontak masih ketakutan," kata Beka kepada Kompas.com disela-sela kunjungannya.

Beka mengatakan, kondisi serupa juga pernah terjadi sebelumnya, yaitu pada April 2021 yang menyebabkan bentang relasi sosial warga Wadas dan aparat melebar.

Meski demikian, kondisi di Desa Wadas saat ini sudah mulai kondusif, beberapa warga sudah mulai melakukan aktivitas kesehariannya.

Baca juga: Alasan Desa Wadas Jadi Lokasi Penambangan Batu Andesit untuk Proyek Bendungan Bener

"Kami mengecam tindakan represif aparat yang dilakukan pada saat pengukuran di lahan warga yang sudah setuju dan menyesalkan adanya penangkapan itu sikap Komnas," katanya.

Diketahui sebelumnya, sebanyak 64 warga Desa Wadas yang menolak tambang quarry, sedang melaksanakan mujahadah di halaman masjid setempat ditangkap aparat kepolisian.

Setelah mendapat kecaman dari berbagai kalangan, puluhan warga yang kontra tambang tersebut dibebaskan keesokan harinya.

Menurut Beka, berdasarkan laporan dan data Komnas HAM, konflik antar warga yang menolak dan setuju tambang quarry juga sudah masuk ke ranah perundungan terhadap anak.

Anak warga yang menolak dan yang setuju sudah saling merundung.

Ketika ini terjadi, maka metode pendidikan tidak bisa standar seperti umumnya.

Beka mengatakan, Pemprov Jateng harus mengerahkan sumber daya manusia di bidang pendidikan yang terbaik untuk warga Desa Wadas serta mendorong pemerintah daerah segera menyelesaikan konflik horizontal yang sedang terjadi di masyarakat.

"Pemerintah wajib turun menyelesaikan masalah pendidikan di Wadas. Tentunya juga termasuk kebutuhan dasar manusia seperti layanan kesehatan dan kebutuhan dasar manusia lainnya," ujarnya.

Beka berharap, jadi atau tidaknya penambangan di Desa Wadas, masyarakat dihimbau untuk membangun kembali persaudaraan antar warga.

"Persaudaraan kemudian relasi antar tetangga dan relasi sosial yang ada di Wadas juga harus segera dibangun bersama karena kemanusiaan diatas segalanya," tutupnya.