Saat Ribuan Pengungsi Erupsi Semeru Menunggu Kepastian Relokasi

KOMPAS.com - Ribuan jiwa yang tersebar di ratusan titik pengungsian di tiga kecamatan di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, kini sedang menanti relokasi rumah setelah tempat tinggal mereka musnah dilalap guguran awan panas Gunung Semeru pada akhir 2021 lalu.

Sejumlah keluarga pasrah dengan relokasi rumah yang masih pada tahap awal pembangunan hunian sementara atau huntara. Namun, ada pula yang menolak relokasi karena beragam alasan.

BNPB dan pakar vulkanologi, Surono, mengimbau agar pengungsi bersedia direlokasi karena area yang terdampak langsung erupsi Semeru akan terdampak lagi di masa depan

Baca juga: Perjuangan Guru Eliyawati, Terjang Sisa Material Banjir Lahar Semeru demi Mengajar Anak Didik yang Terisolasi

Menurut Surono, relokasi adalah hal yang krusial karena bencana alam yang menimbulkan korban jiwa dan berulang kali terjadi di Semeru dan wilayah rawan lainnya di Indonesia dipicu oleh pengelolaan tata ruang yang salah.

Sementara itu, pemerintah setempat tidak bisa memberi kepastian jadwal relokasi. Namun, yang pasti, menurut Plt. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari, kebutuhan warga akan dipenuhi.

Nasib para pengungsi

Proses pemakaman potongan tubuh (body part) korban erupsi Gunung Semeru, di Tempat Pemkaman Umum (TPU) Desa Penanggal, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Senin (3/1/2022). (Surya.co.id/Tony Hermawan)

"Alhamdulillah, bantuan sembako banyak. Kalau ada bantuan uang dari donatur [kami pakai] untuk beli lauknya," kata Leni Marlina, warga Kecamatan Candipuro yang hingga saat ini rumahnya masih terendam lumpur vulkanik dan banjir.

Sementara, relokasi 2.000 rumah yang terdampak langsung guguran awan panas Semeru masih berada pada tahap awal pembangunan hunian sementara atau huntara.

Adapun hunian tetap atau huntap akan dibangun setelahnya. Namun, kepastian jadwal relokasi belum tersedia.

Baca juga: 8 Potongan Tubuh Korban Erupsi Gunung Semeru yang Sulit Teridentifikasi Dimakamkan

"Kalau timeline saat ini masih dimatangkan oleh pemerintah daerah karena [proyek] ini berjalan dilakukan oleh satgas transisi darurat terutama bupati," kata Abdul Muhari Plt. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB kepada BBC News Indonesia lewat sambungan telepon.