Banjir ‘’Kiriman Malaysia’’ Terus Melanda Perbatasan RI, Warga Nunukan Pertanyakan Sikap Pemerintah Pusat

Selama ini, kondisi banjir kiriman Malaysia ini belum pernah mendapat solusi atau upaya serius dari Pemerintah Pusat.

"Sejak Indonesia merdeka, banjir kiriman dari Malaysia tidak menjadi perhatian serius pemerintah RI. Kita tidak pernah mendengar ada nota protes diplomatik misalnya, padahal ini aliran dari Malaysia yang artinya bukan kewenangan pemerintah daerah lagi," kata Lumbis.

Penanganan banjir rutin yang seakan terjadwal inipun hanya sekedar himbauan siaga bencana sampai tanggap darurat.

Ribuan warga perbatasan RI yang terdampak selalu diberi bantuan logistik dan evakuasi ketika ada yang memerlukan langkah tersebut.

"Jadi selama ini penanganan banjir di lima kecamatan kita masih seperti circle. Berputar putar seperti itu terus, tanpa ada solusi akan bagaimana ini. kami ini ketika banjir menerjang, tanaman kami mati dan rumah tak bisa ditinggali. Ketika surut, ancaman longsor sudah menanti. Apa ini terus dibiarkan begini selamanya?" imbuhnya.

Baca juga: Hanya dalam 10 Menit, Pria Ini Berhasil Selamatkan 700 Nyawa Saat Banjir Bandang di Malaysia

Menurut Lumbis, Pemerintah RI seharusnya bisa berkaca ke Sungai Mekong. Sungai yang digadang gadang terpanjang di Asia ini, mengalir melewati 5 negara, masing masing, Myanmar, Laos, Thailand, Kamboja, Vietnam.

Bahkan bisa menjadi jaminan kesejahteraan warga bantaran sungai di Negara Negara tersebut.

"Jadi pusat harus melihat masalah ini lebih serius. Masa banjir Jakarta yang kiriman dari Bogor saja ributnya minta ampun sampai akhirnya turun anggaran triliunan untuk penanggulangan, relokasi dan lainnya, kita yang dua Negara terbiar begitu saja?" sesalnya.

Lumbis tidak menampik persoalan ini, sering dibahas dalam Sosek Malindo (Sosial Ekonomi Malaysia Indonesia) antara Kaltara dan Sabah. Namun untuk tingkat Soseknas, antara Jakarta dan Kuala Lumpur, belum ada informasi sudah sampai dimana persoalan ini.

Jika saja pemerintah pusat mau berkaca pada Sungai Mekong, kata Lumbis lagi, setidaknya mereka akan menemukan solusi atas kondisi rutin yang dialami warga perbatasan ini.

Lima Negara tersebut begitu perhatian akan manfaat sungai bagi perekonomian dan kelangsungan hayati dengan membentuk Mekong River Commission (MRC).

Baca juga: Viral, Video Mobil Terbakar di Aceh Saat Melintasi Banjir

Di forum itu, mereka membahas segala hal berkaitan dengan penanganan sungai, sampai kemudian Sungai Mekong menjadi urat nadi kehidupan warga mereka yang hidup di bantaran sungai.

"Ini menyangkut harga diri bangsa. Solusinya adalah Indonesia harus duduk dengan Malaysia membicarakan sungai ini karena menyangkut dua Negara. Penting dibentuk forum apakah itu Sembakung River Commission atau apa, yang penting ada solusi," kata Lumbis.

"Mungkin di pihak hulu tak boleh ada penebangan hutan, di pihak hilir ada relokasi pembangunan pinggir sungai. Masalah biaya, bisa mencontoh mekanisme Mekong River Commission (MRC), ternyata mereka dibiayai World Bank dan Asia Bank. Gambarannya seperti itu, tidak harus setiap tahun hanya berkutat pada status penanganan saja yang berubah," tegasnya.