Banjir ‘’Kiriman Malaysia’’ Terus Melanda Perbatasan RI, Warga Nunukan Pertanyakan Sikap Pemerintah Pusat

NUNUKAN, KOMPAS.com – Banjir kembali melanda 5 Kecamatan di Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara.

Banjir yang disinyalir merupakan banjir "kiriman" dari Malaysia ini menjadi banjir rutin tahunan yang tak pernah ada solusi.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Nunukan Muhammad Amin, mengatakan, saat ini banjir kembali melanda wilayah bantaran sungai yang ada di Kecamatan Lumbis Hulu, Lumbis Pensiangan, Lumbis Ogong, Lumbis dan Kecamatan Sembakung Atulai.

Baca juga: Banjir di Aceh Utara Meluas ke 15 Kecamatan

"Banjir yang terjadi bisa dikatakan siklus tahunan. Banjir kiriman Malaysia ini juga dipengaruhi intensitas curah hujan tinggi di Negara tetangga, sehingga air sungai Sembakung meluap lebih tinggi dari biasanya 6 sampai 7 meter. Kali ini luapan air sungai setinggi 10 meter," ujarnya, Rabu (5/1/2022).

Banjir yang merendam 5 kecamatan di perbatasan Negara ini, memiliki ketinggian bervariasi.

Sementara ini, dari laporan yang diterima petugas BPBD Nunukan di pos pos kebencanaan di wilayah terdampak, belum ada yang mencapai atap rumah.

Saking seringnya banjir menerpa, warga 5 kecamatan cukup berpindah ke pungkau atau para-para, yaitu sebuah papan yang disusun tepat di dalam rumah sedikit rendah di bawah atap. Di pungkau itulah warga terdampak memasak dan beristirahat.

"BPBD sudah menerjunkan personel untuk dropping logistic dan mitigasi bencana. Pemetaan risiko dan pendataan, arahnya sebagai kajian untuk menentukan kebijakan penanganan terhadap bencana banjir. Apakah statusnya siaga bencana, tanggap bencana atau tanggap darurat," kata Amin.

Amin mengakui, sejauh ini, kalkulasi kerugian sampai daya rusak banjir tahunan ini, belum terpetakan dengan baik.

Baca juga: Bencana Parah Banjir Malaysia Diperkirakan Timbulkan Kerugian hingga Rp 68,4 triliun

Data yang terakhir tercatat di BPBD adalah peristiwa pada awal 2021, saat itu, banjir kiriman dari Malaysia tersebut merendam Desa Butas Bagu, Desa Labuk, Desa Pagar, Desa Tujung, Desa Manuk Bungkul, Desa Atap, Desa Lubakan, dan Desa Tagul.

Ketinggian banjir di wilayah ini mencapai 2,1 meter hingga 4 meter. BPBD Nunukan mencatatkan, sebanyak 948 rumah dengan 1.552 KK dan 5.682 jiwa terdampak.

"Selama ini, kita belum bisa melakukan kajian mendalam terkait perhitungan dampak kerusakan akibat banjir. Data sementara yang masuk sampai hari ini, dari 5 Kecamatan terdampak, ada 16 Desa di Lumbis Ogong, 9 Desa di Lumbis, dan 8 Desa wilayah bantaran sungai di Sembakung Atulai," kata dia.

Tuntut komitmen pemerintah pusat

Terpisah, Camat Lumbis Pansiangan, Lumbis, mengatakan, banjir di 5 Kecamatan yang ada di perbatasan RI–Malaysia ini memang berasal dari "Negeri Jiran".

Aliran air turun dari Sungai Talangkai di Sepulut Sabah Malaysia, lalu mengalir ke sungai Pampangon, berlanjut ke sungai Lagongon ke Pagalungan, masih wilayah Malaysia.

Baca juga: Dampak Banjir Aceh Utara, Listrik di 1.000 Rumah Masih Padam hingga Selasa Sore

Dari Pagalungan, aliran sungai kemudian memasuki wilayah Indonesia melalui sungai Labang, sungai Pensiangan dan sungai Sembakung.

Selama ini, kondisi banjir kiriman Malaysia ini belum pernah mendapat solusi atau upaya serius dari Pemerintah Pusat.

"Sejak Indonesia merdeka, banjir kiriman dari Malaysia tidak menjadi perhatian serius pemerintah RI. Kita tidak pernah mendengar ada nota protes diplomatik misalnya, padahal ini aliran dari Malaysia yang artinya bukan kewenangan pemerintah daerah lagi," kata Lumbis.

Penanganan banjir rutin yang seakan terjadwal inipun hanya sekedar himbauan siaga bencana sampai tanggap darurat.

Ribuan warga perbatasan RI yang terdampak selalu diberi bantuan logistik dan evakuasi ketika ada yang memerlukan langkah tersebut.

"Jadi selama ini penanganan banjir di lima kecamatan kita masih seperti circle. Berputar putar seperti itu terus, tanpa ada solusi akan bagaimana ini. kami ini ketika banjir menerjang, tanaman kami mati dan rumah tak bisa ditinggali. Ketika surut, ancaman longsor sudah menanti. Apa ini terus dibiarkan begini selamanya?" imbuhnya.

Baca juga: Hanya dalam 10 Menit, Pria Ini Berhasil Selamatkan 700 Nyawa Saat Banjir Bandang di Malaysia

Menurut Lumbis, Pemerintah RI seharusnya bisa berkaca ke Sungai Mekong. Sungai yang digadang gadang terpanjang di Asia ini, mengalir melewati 5 negara, masing masing, Myanmar, Laos, Thailand, Kamboja, Vietnam.

Bahkan bisa menjadi jaminan kesejahteraan warga bantaran sungai di Negara Negara tersebut.

"Jadi pusat harus melihat masalah ini lebih serius. Masa banjir Jakarta yang kiriman dari Bogor saja ributnya minta ampun sampai akhirnya turun anggaran triliunan untuk penanggulangan, relokasi dan lainnya, kita yang dua Negara terbiar begitu saja?" sesalnya.

Lumbis tidak menampik persoalan ini, sering dibahas dalam Sosek Malindo (Sosial Ekonomi Malaysia Indonesia) antara Kaltara dan Sabah. Namun untuk tingkat Soseknas, antara Jakarta dan Kuala Lumpur, belum ada informasi sudah sampai dimana persoalan ini.

Jika saja pemerintah pusat mau berkaca pada Sungai Mekong, kata Lumbis lagi, setidaknya mereka akan menemukan solusi atas kondisi rutin yang dialami warga perbatasan ini.

Lima Negara tersebut begitu perhatian akan manfaat sungai bagi perekonomian dan kelangsungan hayati dengan membentuk Mekong River Commission (MRC).

Baca juga: Viral, Video Mobil Terbakar di Aceh Saat Melintasi Banjir

Di forum itu, mereka membahas segala hal berkaitan dengan penanganan sungai, sampai kemudian Sungai Mekong menjadi urat nadi kehidupan warga mereka yang hidup di bantaran sungai.

"Ini menyangkut harga diri bangsa. Solusinya adalah Indonesia harus duduk dengan Malaysia membicarakan sungai ini karena menyangkut dua Negara. Penting dibentuk forum apakah itu Sembakung River Commission atau apa, yang penting ada solusi," kata Lumbis.

"Mungkin di pihak hulu tak boleh ada penebangan hutan, di pihak hilir ada relokasi pembangunan pinggir sungai. Masalah biaya, bisa mencontoh mekanisme Mekong River Commission (MRC), ternyata mereka dibiayai World Bank dan Asia Bank. Gambarannya seperti itu, tidak harus setiap tahun hanya berkutat pada status penanganan saja yang berubah," tegasnya.