Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Perjalanan Kasus Buruh Geruduk Kantor Gubernur Banten hingga Berakhir Damai

Kompas.com - 05/01/2022, 06:00 WIB
Rachmawati

Editor

KOMPAS.com - Gubernur Banten Wahidin Halim mencabut laporan ke polisi terkait enam buruh yang telah jadi tersangka karena menggeruduk kantornya.

Pencabutan laporan disampaikan Wahidin saat menerima para buruh di kediamannya pada Selasa (4/1/2022).

Wahidin mengatakan ia mencabut laporannya karena para buruh sudah meminta maaf dan berjanji tak akan mengulanginya lagi.

Selain itu Wahidin mengaku tak ingin menyakiti masyarakat Banten karena enam buruh yang menggeruduk kantornya sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Baca juga: Berdamai dengan Buruh yang Geruduk Kantornya, Gubernur Banten Segera Cabut Laporan Polisi

Berawal dari demo buruh

Serikat buruh dan pekerja menuntut Gubernur Banten Wahidin Halim merevisi Surat Keputusan (SK) UMK tahun 2022 di Provinsi Banten.KOMPAS.COM/RASYID RIDHO Serikat buruh dan pekerja menuntut Gubernur Banten Wahidin Halim merevisi Surat Keputusan (SK) UMK tahun 2022 di Provinsi Banten.
Ruang kerja Gubernur Banten Wahidin Halim di Serang, Banten digeruduk buruh pada Rabu (22/12/2021) sore.

Sebelum kejadian tersebut para buruh demo dan berorasi terkait revisi besaran kenaikan upah minimun kabupaten/kota (UMK) Provinsi Banten.

Mereka kemudian menutup jalan di depan Kantor Gubernur Banten di Kawasan Pusat Pemerintah Provinsi Banten (KP3B) Kota Serang.

Jelang malang, buruh kemudian menjebol pintu gerbang dan portal, hingga masuk ke dalam ruang kerja Gubernur Banten.

Baca juga: Gubernur Banten Akhirnya Berdamai dengan Buruh yang Geruduk Kantornya

Purwadi, staf Rumah Tangga Pemprov Banten yang masih di kantor melihat buruh merangsek ke ruang kerja Sekretariat Gubernur Banten.

Tak terlihat petugas Satpol PP atau polisi yang menencoba menghentikan aksi para buruh.

"Begitu ada buruh masuk, saya merapat ke ruang kerja Sekretariat Gubernur. Ada buruh masuk mendobrak pintu pertama, saya ikut masuk, begitu ikut masuk saya diinterogasi," kata Purwadi.

"(Kepada buruh) saya berbohong, saya ngomong saya dari Biro Umum, padahal saya staf gubernur, tapi include-nya Biro Umum. Saya mau menyelematkan diri," sambung dia.

Baca juga: UMK Tak Kunjung Direvisi, Ribuan Buruh Akan Demo Gubernur Banten

Seusai berbohong untuk menyelamatkan diri, Purwadi dipiting oleh beberapa buruh. Dia diminta untuk menunjukkan ruang kerja Wahidin.

"Saya mau keluar lalu saya dipiting, disuruh menunjukkan tempat kerja gubernur, (kata buruh), 'Setidaknya kamu tahu tempat kerja gubernur di mana'," papar Purwadi.

Saat buruh memasuki ruang kerja Wahidin, Purwadi mengamankan diri ke kamar mandi.

Baca juga: Gubernur Banten Maafkan Buruh yang Geruduk Kantornya, tapi Tutup Pintu Damai

Petugas lakukan koordinasi

Buruh saat menduduki ruang kerja Gubernur Banten Wahidin Halim karena kecewa tidak kunjung menemui biruh untuk duduk bersama, berdiskusi soal revisi SK UMK 2022Tangkap layar video Buruh saat menduduki ruang kerja Gubernur Banten Wahidin Halim karena kecewa tidak kunjung menemui biruh untuk duduk bersama, berdiskusi soal revisi SK UMK 2022
Sementara itu Kapolda Banten Irjen Pol Rudy Heriyanto menyayangkan terjadinya aksi buruh menduduki ruang kerja Gubernur Banten.

Ia mengatakan buruh masuk ke ruang kerja gubernur saat personel Polres Serang melakukan koordinasi dengan Kadisnaker dan Asisten Daerah untuk menerima 50 perwakilan buruh untuk audiensi.

Namun, saat perwakilan buruh masuk tidak ada ruangan yang mencukupi untuk beraudensi dan tidak ada pejabat representatif dari Pemprov Banten saat kejadian.

Baca juga: Gubernur Banten Dianggap Berlebihan karena Polisikan Buruh yang Terobos Ruang Kerjanya

"Massa ingin bertemu langsung dengan Sekda namun karena ada kegiatan, Sekda belum dapat menerima perwakilan massa buruh untuk beraudiensi," ujar Rudy.

Kemudian massa buruh tetap ingin beraudiensi dengan Gubernur Banten dan langsung menuju ruangan kerja Gubernur Banten.

Setibanya di ruang kerja Gubernur Banten, massa pun tidak bertemu dengan Gubernur Banyen dan melakukan beragam aksi di dalam ruang kerja Gubernur.

Baca juga: 2 Presiden Buruh Minta Akhiri Konflik, Gubernur Banten: Kenapa Saya yang Dipojokkan?

Rudy menyebutkan buruh mengambil beberapa minuman yang ada di dalam kulkas dam di atas meja Gubernur.

"Menyayangkan tidak adanya pejabat representatif dari Pemprov Banten dan tempat yang dapat digunakan untuk menerima audiensi massa buruh guna berdialog dan berdiskusi," kata Rudy.

Minta maaf karena duduki kursi gubernur

Gubernur Banten Wahidin Halim mencabut laporan terhadap buruh usai ada kesepakatan damai antara keduanyaDokumentasi Biro.Adpim Banten Gubernur Banten Wahidin Halim mencabut laporan terhadap buruh usai ada kesepakatan damai antara keduanya
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal meminta maaf karena para buruh menduduki kursi Gubernur Banten saat akan melakukan audiensi.

"Jadi kami akui ada kesalahan ringan yaitu memasuki ruangan menduduk kursi gubernur. Dan kami tidak akan mengulangi kembali," kata Said dalam konferensi persnya, Selasa (28/12/2021).

Said menjelaskan, awalnya para buruh memang mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Banten.

Namun, ruangan tersebut tidak muat dan akhirnya para buruh berusaha mencari ruang Sekretaris Daerah, tetapi tidak ketemu.

"Kemudian buruh spontan menuju ke ruangan Gubernur Banten tidak juga bertemu, di situlah kesalahan temen-temen buruh duduk di kursi dan itu spontan," ujar Said.

"Karena Gubernur Banten diminta untuk hadir bertemu dengan pendemo tidak bersedia," lanjut dia.

Baca juga: KSPI dan KSPSI Minta Gubernur Banten Sudahi Konflik dengan Buruh

6 buruh jadi tersangka

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal saat menjemput buruh yang ditahan.KOMPAS.COM/RASYID RIDHO Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal saat menjemput buruh yang ditahan.
Terkait peristiwa tersebut pihak kepolisian menetapkan enam buruh menjadi tersangka.

Penetapan tersangka dilakukan setelah Wahidin Halim melalui kuasa hukumnya melaporkan aksi perusakan, penghasutan dan penghinaan pada Jumat (24/12/2021).

Salah satu tersangka, MHS (25) warga Cikedal, Pandeglang mengatakan, dirinya menduduki kursi gubernur dan melakukan parodi layaknya seperti kepala daerah itu dilakukan secara spontan.

Dikatakan MHS, ia tidak ada niatan untuk menghina dan melecehkan Gubernur Banten Wahidin Halim.

Baca juga: Penangguhan Penahanan Diterima, 2 Buruh yang Geruduk Kantor Gubernur Banten Dikenakan Wajib Lapor

"Secara spontan mengikuti langkah saya sendiri, kemudian saya masuk dan duduk. Tetapi terus terang tidak ada niat atau itikad untuk menghina menghujat hanya sebatas spontanitas," kata MHS di Mapolda Banten. Senin (27/12/2021).

Setelah ditetapkan tersangka bersama lima rekannya, MHS meminta maaf atas perbuatannya tersebut.

Berakhir damai

Gubernur Banten Wahidin Halim berdamai dengan buruhDokumen Biro Adpim Banten Gubernur Banten Wahidin Halim berdamai dengan buruh
Gubernur Banten Wahidin Halim akhirnya bertemu dan berdamai dengan enam orang buruh yang dilaporkannya ke Polda Banten.

Pertemuan ini dilakukan dengan perwakilan buruh di kediamannya di Pinang, Kota Tangerang, Selasa (4/1/2022).

"Saya ini muslim dan juga santri. Sebelum kalian lahir sudah saya maafkan. Dengan ini laporan saya cabut," kata Wahidin melalui keterangan tertulisnya yang diterima Kompas.com, Selasa.

Dikatakan Wahidin, pertemuan dengan buruh merupakan silaturahmi dan perdamaian nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Indonesia sejak dulu.

Baca juga: Jadi Tersangka Penggerudukan Kantor Gubernur Banten, 2 Buruh Ajukan Penangguhan Penahanan

Menurut Wahidin, tidak ada pemimpin yang ingin menyakiti rakyatnya sendiri.

Wahidin pun mempersilahkan buruh untuk melakukan aksi unjuk rasa sebagai bentuk kekecewaan. Namun, dilakukan dengan baik dan kondusif, tidak ada aksi anarkis.

"Saya tidak sakit hati. Sejak menjadi Kepala Desa, saya tidak ada masalah dengan warga masyarakat," ujar Wahidin.

Sementara itu, Ketua Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kabupaten Tangerang Ahmad Supriyadi menyampaikan permintaan maaf dan apresiasi kepada Wahidin Halim.

Baca juga: Polisikan 6 Buruh, Gubernur Banten Dinilai Telah Lakukan Kriminalisasi

Ia mengapresiasi Wahidin melakukan upaya damai kepada buruh yang saat ini masih dihadapi proses hukum.

"Pada hari ini sudah tuntas dengan adanya kesepakatan berdamai," kata Supriyadi.

Ia juga berjanji akan melakukan aksi unjuk rasa untuk menyampaikan aspirasi dengan baik dan kejadian yang lalu menjadi pelajaran semuanya terutama buruh dan pekerja.

SUMBER: KOMPAS.com (Penulis: Rasyid Ridho, Sania Mashabi Editor : Ardi Priyatno Utomo, Ambaranie Nadia Kemala Movanita, Khairina, I Kadek Wira Aditya)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Curug Putri Carita di Pandeglang: Daya Tarik, Harga Tiket, dan Rute

Curug Putri Carita di Pandeglang: Daya Tarik, Harga Tiket, dan Rute

Regional
ART di Sukabumi Tewas Diduga Dibunuh di Rumah Majikan, Pelaku Ditangkap Dalam Bus

ART di Sukabumi Tewas Diduga Dibunuh di Rumah Majikan, Pelaku Ditangkap Dalam Bus

Regional
115 Rumah Terdampak Banjir di Dua Nagari di Kabupaten Sijunjung

115 Rumah Terdampak Banjir di Dua Nagari di Kabupaten Sijunjung

Regional
Serang Polsek di Kalteng, 4 Pemuda Mabuk Ditangkap

Serang Polsek di Kalteng, 4 Pemuda Mabuk Ditangkap

Regional
Geng Motor Tawuran Dalam Permukiman di Bandar Lampung, Warga Sebut 1 Orang Tewas

Geng Motor Tawuran Dalam Permukiman di Bandar Lampung, Warga Sebut 1 Orang Tewas

Regional
Harga Anjlok dan Cold Storage Tak Memadai, Nelayan di Aceh Terpaksa Buang 3 Ton Ikan

Harga Anjlok dan Cold Storage Tak Memadai, Nelayan di Aceh Terpaksa Buang 3 Ton Ikan

Regional
Pilkada Banten 2024, Gerindra-Demokrat Ingin Lanjutkan KIM di Banten

Pilkada Banten 2024, Gerindra-Demokrat Ingin Lanjutkan KIM di Banten

Regional
Pengusaha Kerajinan Tembaga Boyolali Ditemukan Tewas di Rumahnya, Diduga Dibunuh

Pengusaha Kerajinan Tembaga Boyolali Ditemukan Tewas di Rumahnya, Diduga Dibunuh

Regional
Puncak Gunung Lewotobi NTT Hujan Deras, Warga Diimbau Waspadai Banjir Lahar

Puncak Gunung Lewotobi NTT Hujan Deras, Warga Diimbau Waspadai Banjir Lahar

Regional
Pagi Berdarah, Suami di Ciamis Bunuh dan Mutilasi Istri di Jalan Desa

Pagi Berdarah, Suami di Ciamis Bunuh dan Mutilasi Istri di Jalan Desa

Regional
Kapal Logistik dari Malaysia Karam di Perairan Kepulauan Meranti

Kapal Logistik dari Malaysia Karam di Perairan Kepulauan Meranti

Regional
SDN 52 Buton Terendam Banjir, Pagar Sekolah Terpaksa Dijebol

SDN 52 Buton Terendam Banjir, Pagar Sekolah Terpaksa Dijebol

Regional
Tantang Mahyeldi pada Pilkada Sumbar, Bupati Solok Daftar ke Nasdem

Tantang Mahyeldi pada Pilkada Sumbar, Bupati Solok Daftar ke Nasdem

Regional
Kemeriahan BBI BBWI dan Lancang Kuning Carnival di Riau, dari 10.000 Penari hingga Ratusan UMKM dan Ekonomi Kreatif

Kemeriahan BBI BBWI dan Lancang Kuning Carnival di Riau, dari 10.000 Penari hingga Ratusan UMKM dan Ekonomi Kreatif

Regional
Bersengketa di MK, Penetapan Kursi DPRD Bangka Belitung Tertunda

Bersengketa di MK, Penetapan Kursi DPRD Bangka Belitung Tertunda

Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com