Kompas.com - 23/12/2021, 08:46 WIB

SERANG, KOMPAS.com - Gubernur Banten Wahidin Halim menegaskan tetap tidak akan merevisi Surat Keputusan Upah Minimun Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2022.

Diketahui, serikat buruh dan pekerja meminta Gubernur Wahidin agar UMK dinaikan menjadi 5,4 persen dari UMK tahun 2021 dan meminta meniru keputusan Gubernur Anies Baswewdan yang merevisi UMP DKI Jakarta.

Baca juga: Tutup Jalan, Buruh Minta Gubernur Banten Revisi UMK 2022 Seperti DKI Jakarta

"Penetapan UMP dan UMK sudah sesuai ketentuan dan aturan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2021 dan PP Nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan," kata Wahidin melalui keterangan resminya, Kamis (23/12/2021).

Menurut Wahidin, pihaknya akan tetap mematuhi aturan yang berlaku dan instruksi dari pemerintah pusat.

"Saya patuh terhadap aturan yang berlaku, dan tidak akan merevisi keputusan selama tidak ada instruksi dari pemerintah pusat, dan sampai saat ini tidak ada instruksi revisi dari pemerintah pusat," ujar Wahidin.

Baca juga: Tidak Kunjung Ditemui, Buruh Duduki Kursi Gubernur Banten Wahidin Halim

Sebelumnya, Ketua DPD Serikat Pekerja Nasional Provinsi Banten Intan Indria Dewi menuntut Gubernur Banten merevisi UMK tahun 2022 seperti yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta.

"Aksi terkait agar Gubernur merevisi UMK 2022. Tuntutan kita naik 5,4 persen atas dasar inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Kemarin saja Gubernur Anies Baswedan sudah menandatangani revisi SK UMP," kata Intan ditemui wartawan di lokasi aksi unjuk rasa. Rabu (22/12/2021).

Dikatakan Intan, alasan Anies Baswedan mau merevisi karena mengacu pada pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional.

Selain itu, Gubernur Anies juga mempertimbangkan bagaiamana meningkatkan daya beli masyarakat sehingga mempercepat pemulihan ekonomi di wilayahnya.

"Seharusnya Gubernur Banten bisa berpikir ke arah sana, tidak hanya berpatokan kepada PP 36. Harus ada nilai kemanusiaan yang diperhatikan dan dipertimbangkan," ujarnya.

Disebutkan Intan, tak hanya DKI Jakarta, Provinsi Sumatra Barat, Provinsi Jawa Timur  yang memutuskan besaran UMK tidak berlandasakan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021.

"Seharusnya Gubernur tidak ada ketakutan lagi merievisi SK (surat keputusan) UMK tahun 2022," tandas Intan.

Baca juga: Ruang Kerjanya Dimasuki Buruh, Begini Respons Gubernur Banten

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tangerang Raya PPKM Level 2, Pj Gubernur Banten Pertimbangkan Kapasitas PTM Dikurangi

Tangerang Raya PPKM Level 2, Pj Gubernur Banten Pertimbangkan Kapasitas PTM Dikurangi

Regional
Jalan Akses Menuju Bandara Ngloram Blora Dipalang, Ini Sebabnya

Jalan Akses Menuju Bandara Ngloram Blora Dipalang, Ini Sebabnya

Regional
Sebelum Dilantik Jadi Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki Sehari Jabat Staf Ahli Mendagri

Sebelum Dilantik Jadi Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki Sehari Jabat Staf Ahli Mendagri

Regional
3 Hari Hilang di Gunung Arjuno, Pelari Asal Jakarta Ditemukan Selamat, Ini Kondisinya

3 Hari Hilang di Gunung Arjuno, Pelari Asal Jakarta Ditemukan Selamat, Ini Kondisinya

Regional
Setiap Rabu, Pegawai Pemkot Semarang Dilarang Menggunakan Kendaraan Pribadi, Ini Sebabnya

Setiap Rabu, Pegawai Pemkot Semarang Dilarang Menggunakan Kendaraan Pribadi, Ini Sebabnya

Regional
Senangnya Pedagang Pasar Banyumas Dikunjungi Puan, Belanja Rp 42.500 Dibayarnya Rp 300.000

Senangnya Pedagang Pasar Banyumas Dikunjungi Puan, Belanja Rp 42.500 Dibayarnya Rp 300.000

Regional
Jokowi Kurbankan Sapi Simmental 814 Kilogram untuk Warga Riau

Jokowi Kurbankan Sapi Simmental 814 Kilogram untuk Warga Riau

Regional
Tampung Warga Pasar Kliwon yang Tak Lolos PPDB, Kuota Kelas Virtual SMAN 2 Solo Terpenuhi

Tampung Warga Pasar Kliwon yang Tak Lolos PPDB, Kuota Kelas Virtual SMAN 2 Solo Terpenuhi

Regional
Jelang Pemilu 2024, Bawaslu Bangka Belitung Temukan Masalah Data Kependudukan

Jelang Pemilu 2024, Bawaslu Bangka Belitung Temukan Masalah Data Kependudukan

Regional
Resmikan Pasar Banyumas, Puan Disambut Emak-emak Bawa Spanduk '2024 Mbak Puan Presidenku'

Resmikan Pasar Banyumas, Puan Disambut Emak-emak Bawa Spanduk "2024 Mbak Puan Presidenku"

Regional
Kemendagri: Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki Bukan Anggota TNI Aktif

Kemendagri: Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki Bukan Anggota TNI Aktif

Regional
Gelar Latihan Perang di Selat Riau, TNI AL Ledakkan Ranjau Laut

Gelar Latihan Perang di Selat Riau, TNI AL Ledakkan Ranjau Laut

Regional
Granat Nanas Ditemukan Warga Boyolali Saat Mandi di Sungai, Ternyata Buatan Italia Tahun 1955

Granat Nanas Ditemukan Warga Boyolali Saat Mandi di Sungai, Ternyata Buatan Italia Tahun 1955

Regional
Asosiasi Pariwisata Labuan Bajo Minta Pemerintah Batalkan Kenaikan Harga Tiket Masuk TN Komodo

Asosiasi Pariwisata Labuan Bajo Minta Pemerintah Batalkan Kenaikan Harga Tiket Masuk TN Komodo

Regional
Kepala Desa yang Diprotes Warga lalu Dibawa ke Kantor Polisi Diduga Menjalin Hubungan dengan Perempuan Bersuami

Kepala Desa yang Diprotes Warga lalu Dibawa ke Kantor Polisi Diduga Menjalin Hubungan dengan Perempuan Bersuami

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.