Buruh Minta UMK 2022 Direvisi, Gubernur Banten: Saya Patuh pada Aturan

Kompas.com - 23/12/2021, 08:46 WIB

SERANG, KOMPAS.com - Gubernur Banten Wahidin Halim menegaskan tetap tidak akan merevisi Surat Keputusan Upah Minimun Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2022.

Diketahui, serikat buruh dan pekerja meminta Gubernur Wahidin agar UMK dinaikan menjadi 5,4 persen dari UMK tahun 2021 dan meminta meniru keputusan Gubernur Anies Baswewdan yang merevisi UMP DKI Jakarta.

Baca juga: Tutup Jalan, Buruh Minta Gubernur Banten Revisi UMK 2022 Seperti DKI Jakarta

"Penetapan UMP dan UMK sudah sesuai ketentuan dan aturan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2021 dan PP Nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan," kata Wahidin melalui keterangan resminya, Kamis (23/12/2021).

Menurut Wahidin, pihaknya akan tetap mematuhi aturan yang berlaku dan instruksi dari pemerintah pusat.

"Saya patuh terhadap aturan yang berlaku, dan tidak akan merevisi keputusan selama tidak ada instruksi dari pemerintah pusat, dan sampai saat ini tidak ada instruksi revisi dari pemerintah pusat," ujar Wahidin.

Baca juga: Tidak Kunjung Ditemui, Buruh Duduki Kursi Gubernur Banten Wahidin Halim

Sebelumnya, Ketua DPD Serikat Pekerja Nasional Provinsi Banten Intan Indria Dewi menuntut Gubernur Banten merevisi UMK tahun 2022 seperti yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta.

"Aksi terkait agar Gubernur merevisi UMK 2022. Tuntutan kita naik 5,4 persen atas dasar inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Kemarin saja Gubernur Anies Baswedan sudah menandatangani revisi SK UMP," kata Intan ditemui wartawan di lokasi aksi unjuk rasa. Rabu (22/12/2021).

Dikatakan Intan, alasan Anies Baswedan mau merevisi karena mengacu pada pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional.

Selain itu, Gubernur Anies juga mempertimbangkan bagaiamana meningkatkan daya beli masyarakat sehingga mempercepat pemulihan ekonomi di wilayahnya.

"Seharusnya Gubernur Banten bisa berpikir ke arah sana, tidak hanya berpatokan kepada PP 36. Harus ada nilai kemanusiaan yang diperhatikan dan dipertimbangkan," ujarnya.

Disebutkan Intan, tak hanya DKI Jakarta, Provinsi Sumatra Barat, Provinsi Jawa Timur  yang memutuskan besaran UMK tidak berlandasakan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021.

"Seharusnya Gubernur tidak ada ketakutan lagi merievisi SK (surat keputusan) UMK tahun 2022," tandas Intan.

Baca juga: Ruang Kerjanya Dimasuki Buruh, Begini Respons Gubernur Banten

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengenal Bentang Alam Pulau Bali, dari Pantai hingga Gunung

Mengenal Bentang Alam Pulau Bali, dari Pantai hingga Gunung

Regional
UPDATE Covid-19 di Sulteng, Sultra, Maluku, Malut, Papua, dan Papua Barat 9 Agustus 2022

UPDATE Covid-19 di Sulteng, Sultra, Maluku, Malut, Papua, dan Papua Barat 9 Agustus 2022

Regional
Kembali Ditetapkan Jadi Gubernur DIY, Ini Visi Misi Sultan HB X

Kembali Ditetapkan Jadi Gubernur DIY, Ini Visi Misi Sultan HB X

Regional
Siswa SLB di Purwokerto Sebut Nama Ganjar Pranowo Pakai Bahasa Isyarat hingga Dapat Hadiah HP

Siswa SLB di Purwokerto Sebut Nama Ganjar Pranowo Pakai Bahasa Isyarat hingga Dapat Hadiah HP

Regional
Jalankan Bisnis Jual Beli hingga Reparasi Senjata Ilegal, Anggota Perbakin di Sumsel Ditangkap

Jalankan Bisnis Jual Beli hingga Reparasi Senjata Ilegal, Anggota Perbakin di Sumsel Ditangkap

Regional
50 Anggota NII di Cilengkrang Bandung Kembali ke NKRI: Kami Harap Ada Jaminan

50 Anggota NII di Cilengkrang Bandung Kembali ke NKRI: Kami Harap Ada Jaminan

Regional
Pemkab Aceh Utara Berencana Kelola Sumur Migas Peninggalan Belanda, Kepala Migas Center Unimal: Masih Punya Nilai Ekonomis

Pemkab Aceh Utara Berencana Kelola Sumur Migas Peninggalan Belanda, Kepala Migas Center Unimal: Masih Punya Nilai Ekonomis

Regional
Siswi MTs di Grobogan Depresi Berat Setelah Diperkosa 7 Orang Termasuk Bapak Tiri

Siswi MTs di Grobogan Depresi Berat Setelah Diperkosa 7 Orang Termasuk Bapak Tiri

Regional
Kisah Cinta Diana, Mencari Kekasihnya Warga Jerman, tapi Berujung Duka

Kisah Cinta Diana, Mencari Kekasihnya Warga Jerman, tapi Berujung Duka

Regional
Kenaikan Tarif Masuk ke TN Komodo Ditunda, Astindo Labuan Bajo: Bukti Pemerintah Rensponsif

Kenaikan Tarif Masuk ke TN Komodo Ditunda, Astindo Labuan Bajo: Bukti Pemerintah Rensponsif

Regional
Rumah Lansia di Salatiga Terbakar, Sempat Terdengar Ledakan

Rumah Lansia di Salatiga Terbakar, Sempat Terdengar Ledakan

Regional
Bocoran Konser Dream Theater di Solo, Durasi 2 Jam hingga Bakal Ada Kejutan Local Genuine

Bocoran Konser Dream Theater di Solo, Durasi 2 Jam hingga Bakal Ada Kejutan Local Genuine

Regional
6 Pengirim PMI Ilegal Melalui Pelabuhan Internasional Batam Ditangkap

6 Pengirim PMI Ilegal Melalui Pelabuhan Internasional Batam Ditangkap

Regional
Polisi Gerebek Rumah Anggota DPRD di Riau Terkait Kasus Narkoba, tapi Tak Temukan Barang Bukti

Polisi Gerebek Rumah Anggota DPRD di Riau Terkait Kasus Narkoba, tapi Tak Temukan Barang Bukti

Regional
Diduga Sering Dibully, Pelajar SMA di Brebes Nekat Terjun ke Sumur

Diduga Sering Dibully, Pelajar SMA di Brebes Nekat Terjun ke Sumur

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.