62 SMK Berlomba Beralih Status Jadi BLUD, Dindik Jatim Ungkap Alasannya

Pentingnya SMK BLUD

Wahid memaparkan mengapa SMK BLUD amat penting dimiliki oleh daerah.

Sebab, sekolah tersebut bisa langsung membekali siswa yang memiliki kompetensi keahlian selama belajar.

Kompetensi itu sesuai kebutuhan yang ada di lapangan, seperti contoh SMK yang sudah jadi BLUD seumpama memiliki gedung pertemuan atau hotel maka sejumlah layanan bisa ditawarkan kepada masyarakat yang akan membutuhkan.

"Begitu berstatus SMK BLUD maka sekolah bisa memanfaatkan sarana dan prasarana yang dia miliki. Banyak SMK yang sudah punya hotel, yang punya gedung ruangan pertemuan, yang miliki jurusan tata boga, tata kecantikan, tata busana. Ini bisa dimanfaatkan pembelajaran bisnis," beber dia.

"Karena ini konteks bisnis maka harus  bersaing dan tentu harganya lebih murah dari pada luar, sekarang SMKN 6 Surabaya itu sudah BLUD, dia punya hotel dia punya gedung pertemuan. Sehingga dia sudah bisa memberikan layanan kepada masyarakat," cetus dia.

Baca juga: Kasus Aktif Covid-19 di Jatim Merangkak Naik, Satgas Klaim Masih Terkendali

Adapun keuntungan yang diperoleh dari hasil hal tersebut bisa menjadi tambahan pemasukan uang ke sekolah.

Tetapi hal yang lebih penting lagi adalah konteks pembelajaran kepada para siswa.

Sehingga siswa bisa belajar menjadi wirausahawan, mereka sudah memiliki modal pengalaman.

Syarat SMK yang ajukan perubahan status BLUD

Adapun syarat utama bagi SMK yang hendak mengajukan perubahan status ke BLUD yaitu SMK tersebut sudah bisa memiliki produk yang ditawarkan.

Jika berupa barang maka produksinya harus terus menerus. Jika jasa maka sarana dan prasarana yang harus memadai.

Kemudian potensi yang dimiliki oleh SMK tersebut dituangkan dalam sebuah proposal serta diajukan ke Dinas Pendidikan Jatim.

"Nah kesiapan inilah yang harus dituangkan dalam proposal kemudian kami minta memaparkan dan akan dinilai oleh opd terpadu tidak hanya didik Jatim," cetus dia.

Karena statusnya adalah BLUD maka ada pembagian hasil yang masuk ke daerah, nanti akan ada catatan dari BPKAD yang nominalnya bisa dimusyawarahkan.

"Karena konteks BLUD ini bukan semata-mata layanan usaha milik daerah memang yang memprioritaskan penghasilan. Tapi prioritas nya adalah pembelajaran. Jadi bisa dimusyawarahkan dengan BPKAD," pungkas dia.