Polisi Tunggu Hasil Audit BPK Terkait Dugaan Korupsi Bansos Covid-19 di Makassar

MAKASSAR, KOMPAS.com – Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) telah memeriksa mantan Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Makassar Iqbal Suaeb terkait kasus dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) Covid-19 tahun 2020.

Pelaksana tugas (Plt) Kabid Humas Polda Sulsel AKBP Usman membenarkan jika Iqbal Suaeb telah dimintai keterangannya sebagai saksi.

Selain Iqbal Suaeb, ada beberapa saksi lainnya yang telah diperiksa di Polda Sulsel.

“Kasus Bansos 2020 ini masih dalam proses penyelidikan. Beberapa saksi termasuk pak Iqbal Suaeb telah dimintai keterangannya. Kalau total saksi yang telah diperiksa, saya tidak tahu persis,” kata Usman kepada wartawan, Senin (15/11/2021).

Baca juga: Anak Bupati Bandung Barat Divonis Bebas dalam Kasus Korupsi Bansos Covid-19

Terkait kasus dugaan korupsi Bansos 2020 ini, lanjut Usman, penyidik Polda Sulsel masih menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Kita masih tunggu hasil audit BPK, apakah ada kerugian negara atau tidak. Dari situ nanti penyidik Polda Sulsel akan mengambil langkah selanjutnya,” tandasnya.

Sebelumnya, Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan ‘Danny’ Pomanto menyesalkan ribuan paket sembako untuk korban bencana telah kedaluwarsa hingga dimakan tikus.

Ribuan paket sembako tersebut tersimpan di gudang Dinas Sosial Kota Makassar sejak tahun 2020.

“Makanya saya bilang, buka saja untuk publik. Biar semua masyarakat tahu kelakuan oknum pejabat di Pemkot Makassar,” kata Danny Pomanto kepada wartawan, Kamis (11/11/2021).

Baca juga: Usut Dugaan Penggelembungan Harga Bansos Covid-19 di Makassar, Polisi Periksa 70 Saksi

Danny Pomanto mengaku ribuan paket sembako diketahui telah kedaluwarsa usai melakukan pergantian pejabat di Dinas Sosial Kota Makaasar.

“Jadi setelah pergantian saya suruh bongkar semua. Ternyata ribuan sembako tidak disalurkan, ini baru saya tahu semua setelah pejabat dinas sosial diganti,” ujarnya.

Dia mengatakan, paket sembako yang tidak disalurkan ini saat kepala dinas sosial dijabat Muchtar Tahir.

“Ini semua sudah saya ganti mulai dari kepala bidang, kepala seksi, dan seluruh pejabat di Dinas Sosial Kota Makassar diganti,” tegasnya.

Danny juga telah memerintahkan Inspektorat untuk melakukan audit. Hasil audit tersebut akan diketahui berapa jumlah kerugian negara yang ditimbulkan.

“Kenapa tidak disalurkan, padahal selama ini pandemi Covid-19 dan banyak bencana terjadi Kota Makassar seperti banjir maupun kebakaran. Kan aneh,” sesalnya.