Pemkab dan DPRD Nganjuk Sepakati RPKU-PPPAS 2021, Sisa Anggaran Diprioritaskan untuk Infrastruktur

NGANJUK, KOMPAS.com – DPRD dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nganjuk menyepakati rancangan perubahan kebijakan umum danperubahan prioritas plafonanggaran sementara (RPKU-PPAS) tahun anggaran 2021.

Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan antara Ketua Badan Anggaran DPRD Nganjuk Tatit Heru Tjahjono dan Plt Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi dalam rapat paripurna di DPRD Nganjuk, Jumat (24/9/2021).

Baca juga: Gadis di Bawah Umur di Nganjuk Diduga Hendak Dijajakan ke Pria Hidung Belang, Digerebek Saat Konsumsi Sabu

Dalam pembahasan RPKU-PPPAS itu disepakati perubahan pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp 2.403.655.237.404, atau naik sebesar Rp 269.285.697.919.

Lalu untuk perubahan belanja daerah direncanakan sebesar Rp 2.739.574.627.193, atau naik sebesar Rp 404.005.087.708.

Tatit menjelaskan, dari perubahan anggaran yang disepakati, anggaran yang bisa digunakan Pemkab Nganjuk untuk pembangunan tersisa hanya sekitar Rp 50 miliar. Anggaran tersebut rencananya diproyeksikan untuk sektor infrastruktur.

“(Anggaran) untuk kepentingan penanganan Covid-19, nakes, itu kan sudah baku, sehingga yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan Nganjuk termasuk infrastruktur itu kurang lebih tinggal Rp 50 miliar,” jelas Tatit.

“Yang memang bisa dioptimalkan sekitar segitu, karena memang adanya seperti kekuatan keuangan kita,” lanjut pria yang juga menjabat Ketua DPRD Nganjuk tersebut.

Menurut Tatit, sektor infrastruktur terutama pembangunan jalan manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat. Sekaligus bisa mendongkrak sektor perekonomian yang sempat lesu akibat dampak pandemi Covid-19.

“Mudahan dengan infrastruktur (pembangunan di Nganjuk) semakin baik nanti, ekonomi akan juga mengikuti,” harapnya.

Plt Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi membenarkan dalam perubahan anggaran ini sektor infrastruktur terutama perbaikan jalan raya akan menjadi prioritas pemkab.