Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Surabaya Bisa Kelola Lahan Pertanian Secara Gratis, Hasilnya Boleh Dijual

SURABAYA, KOMPAS.com - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya memanfaatkan sejumlah lahan bekas tanah kas desa (BTKS) untuk memperkuat ketahanan pangan di masa pandemi Covid-19.

Di Surabaya, ada 18 lahan BTKD yang dimanfaatkan untuk menanam tanaman pangan.

Kepala DKPP Kota Surabaya Yuniarto Herlambang memastikan, terus memanfaatkan lahan kosong seperti lahan BTKD untuk memperkuat ketahanan pangan di Kota Pahlawan.

Menurut dia, sebanyak 18 lahan BTKD yang tersebar di berbagai titik di seluruh Surabaya sudah ditanami berbagai tanaman.

Adapun 18 lahan itu adalah BTKD Jambangan, Kelurahan Sumber Rejo, Sambikerep, Lakarsantri, Kelurahan Jeruk RW 03, Persil 12 RW 13 Kelurahan Kebraon, Rusun Warugunung, Kecamatan Wonocolo, Tambak Wedi, Bangkingan, Kutisari Indah Utara, Kutisari Indah Utara VIII Dekat Pasar, Pakal Jalan Kauman, Taman Balas Klumprik, Wonocolo 2, Medokan Asri, Wonocolo 3, dan Medayu Kosaghra Rungkut.

"Sedangkan tanaman pangan yang sudah kami tanam di antaranya ubi kayu, talas, ubi jalar, pisang, padi, jagung manis, jagung bisi dan berbagai tanaman lainnya," kata Herlambang saat dikonfirmasi, Senin (30/8/2021).

Baca juga: Truk Tangki Elpiji Terbakar di Surabaya, Sopir dan Operator Terluka

Menurut Herlambang, pada saat akan membuka lahan BTKD itu, DKPP selalu melibatkan lurah, camat, LPMK, dan juga masyarakat.

Ketika melakukan penanaman. dinas melibatkan masyarakat, sehingga perlahan mereka banyak yang tertarik untuk mengelola lahan BTKD itu.

"Makanya, beberapa lahan BTKD milik pemkot yang mengelola adalah warga. Benih dan pupuknya dari kita, tapi yang mengelola adalah warga, kita hanya melakukan pendampingan dan pengecekan secara berkala," ujar dia.

"Tapi banyak juga lahan BTKD yang masih dikelola pemkot, dan hasil panennya kita bagikan gratis kepada warga sekitar," tutur dia.

Sementara itu, Kepala Bidang Pertanian DKPP Kota Surabaya Rahmad Kodariawan juga memastikan, warga juga sangat senang dan antusias mengelola lahan BTKD.

Karena itu, ke depan warga yang termasuk dalam Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), bisa mengelola lahan BTKD ini.

"Sebenarnya kata Pak Wali, lahan BTKD itu bisa dimanfaatkan oleh MBR. Jadi, MBR itu yang mengelola dari awal sampai akhir, kita bantu benih dan pupuknya serta pendampingannya, tapi yang mengelola mereka, dan hasil panennya bisa dimanfaatkan oleh mereka, bisa dimakan sendiri dan selebihnya bisa dijual untuk pemasukan mereka," ujar Rahmad.

Oleh karena itu, ia juga mengajak warga Surabaya terutama para MBR untuk bersama-sama mengelola lahan BTKD itu.

Baca juga: Kisah Syahri, Ketua RT di Surabaya, Kejar Warga Terpapar Covid-19 yang Berkeliaran di Pasar

Apalagi, kota ini adalah kota dagang dan kota jasa, sehingga lahan ini bisa dimanfaatkan dan tidak perlu jauh-jauh untuk sewa lahan pertanian.

"Jadi, kita berharap warga juga bisa bertani di Kota Surabaya, dan ini untuk ketahanan pangan kita ke depannya," ujar dia.