Mahasiswa di Bali Demo Desak Pemerintah Evaluasi Kebijakan PPKM, Ini Alasannya

BALI, KOMPAS.com - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa se-Bali melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Bali, Senin (23/08/21).

Mereka menuntut pemerintah mengevaluasi kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dianggap belum memberikan solusi di tengah pandemi Covid-19.

"Menuntut pemerintah Provinsi Bali mengevaluasi penerapan kebijakan PPKM yang tidak solutif," kata Ketua BEM Unud Muhammad Novriansyah, saat dijumpai setelah aksi, Senin (23/8/2021).

Novriansyah menilai, kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19 selama ini ada yang tidak konsisten.

Baca juga: 5 dari 6 Pelaku Penikaman Bagus Hermadi Ditangkap, Terungkap Motifnya karena Hal Ini

Ketidakjelasan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dinilainya membuat pedagang serta sektor rentan lainnya kehilangan penghasilan.

"Gonta-ganti citra politik kebijakan mulai dari PSBB hingga PPKM berlevel-level sudah pasti belum menunjukan hasil yang signifikan terhadap penanganan pandemi, terkhusus soal kemakmuran rakyat," ujar dia.

Tuntutan lainnya

Selain itu, peserta aksi juga menyoroti sektor kesehatan yang belum optimal dalam penanganan Covid-19, khususnya di Bali.

Padahal, untuk mengembalikan roda ekonomi Provinsi Bali menjadi normal kembali, sektor kesehatan perlu untuk diprioritaskan termasuk dalam memastikan 3T (Test, Tracing, Test, dan Treatment) berjalan maksimal.

"Semakin meluasnya Covid-19 di Bali, disebabkan oleh tenaga tracing dan mekanismenya yang kurang maksimal, baik di skala desa maupun puskesmas. Padahal, tracing kontak menjadi penting guna mendeteksi virus Covid-19 agar tidak semakin menyebar dan meluas," kata dia.

Tenaga tracing, lanjut Novriansyah, juga perlu diperbanyak agar data positif Covid-19 akurat sehingga dapat tindak lanjut yang tepat.

Dia menyebut, mayoritas tracing di Bali hanya berpusat pada kontak domestik atau keluarga pasien positif Covid-19 yang tinggal serumah.

BEM se-Bali juga menyoroti jumlah testing Covid-19 cenderung pasif sehingga sehingga rasio tes masih tergolong kecil. Pemerintah perlu menargetkan tes yang lebih tinggi.

"Pemerintah juga perlu menjamin testing dapat dimasifkan dengan mengontrol harga tes PCR dan swab yang ada di lapangan," tutur dia.

Di tengah lonjakan kasus Covid-19 varian delta pada gelombang kedua ini, lanjut dia, fasilitas kesehatan sebagai sarana treatment perlu menjadi perhatian pemerintah.

Baca juga: 2 Pekerja di Papua Ditemukan Hangus Terbakar Bersama Mobilnya, Pelaku Diduga KKB

Fasilitas kesehatan yang dimaksud seperti tempat isolasi, ketersediaan oksigen yang belakangan terjadi kelangkaan hingga stok obat-obatan.

"Tenaga kesehatan sebagai garda terdepan penanganan Covid-19, hak-haknya juga sering terabaikan pemerintah, mulai dari insentif dan lain sebagainya," ujar dia.

Atas dasar itu semua, lanjut Novriansyah, Aliansi Mahasiswa se-Bali yang terdiri dari sejumlah BEM kampus menyampaikan sejumlah tuntutan tersebut.