Pegiat Lingkungan Nyaris Dikeroyok Petani Tebu, Acara Penghijauan Hutan Gundul di Blitar Batal

BLITAR, KOMPAS.com - Ratusan petani tebu menggeruduk acara peluncuran kegiatan penghijauan hutan gundul di wilayah selatan Kabupaten Blitar, Kamis (22/7/2021).

Mereka juga nyaris mengeroyok seorang pegiat lingkungan setempat.

Akibatnya, seremoni yang juga dihadiri oleh Wakil Bupati Blitar Rahmat Santoso di depan rumah dinas kepala resort pemangku hutan (KRPH) di Desa Ngeni, Kecamatan Wonotirto itu berubah menjadi kericuhan.

Baca juga: Usai Ambil Paksa Jenazah Covid-19 dari RS, 2 Orang Positif Corona

Pegiat lingkungan nyaris dikeroyok

Para petani memrotes acara tersebut karena dianggap akan menutup ratusan hektar lahan tebu yang selama ini mereka tanam di lahan kosong milik Perhutani.

"Jangan seenaknya saja mau membabat tanaman tebu kami," teriak salah satu petani.

Seorang pegiat lingkungan setempat, Agus Budi Sulistyo, nyaris dikeroyok para petani yang marah ketika dirinya berusaha memberikan penjelasan mengenai kegiatan penghijauan lahan hutan gundul.

Bentrok antara para petani dengan sejumlah warga dari desa-desa yang mendukung penghijauan juga nyaris terjadi.

Baca juga: Cerita Hasanah, PMI yang Lahirkan Bayi Saat Karantina di Asrama Haji, Persalinan Gunakan Kain Ihram

Para petani juga sempat mencabuti sejumlah banner dan poster acara.

Kericuhan mereda setelah petugas kesatuan pemangkuan hutan (KPH) Blitar Teguh Jati Waluyo memberikan penjelasan terkait kegiatan penghijauan yang sedianya diluncurkan.

Para petani kemudian bersedia membubarkan diri setelah mendapatkan kepastian bahwa tanaman tebu mereka tidak akan diganti dengan tanaman lain, sebelum ada kesepakatan dengan semua pihak terkait.

Baca juga: Saya Yakin Waktu Diangkat ke Bed, Istri Saya Sudah Meninggal

Tolak tanaman keras

Salah satu perwakilan petani tebu, Wawan, mengatakan, para petani menolak jika lahan tebu mereka akan diganti dengan tanaman keras.

Menurut Wawan, para petani penggarap sudah mengeluarkan modal besar untuk memulai menanami tebu di lahan kosong milik Perhutani.

"Kalau mau melakukan penanaman tanaman keras, kami setuju saja asal tidak di lahan yang sudah kami tanami tebu," ujarnya saat ditemui wartawan di lokasi acara.

Baca juga: Pernah Serang Tito Karnavian, Anggota KKB Osimin Wenda Ditangkap Satgas Nemangkawi

Wawan mengatakan, para petani penggarap juga bersedia membayar bagi hasil tanaman tebu dengan pihak Perhutani.

"Tidak masalah, yang penting penataan sharing itu pihak Perhutani lebih disiplin. Gitu aja," tegasnya.

Administratur Perhutani KPH Blitar Teguh Jati Waluyo mengatakan, memaklumi protes yang disampaikan para petani tebu di lahan milik Perhutani.

Menurut Teguh, para petani memanfaatkan lahan milik Perhutani di perbukitan Blitar bagian selatan yang gundul akibat penjarahan hutan yang terjadi di era awal pasca-reformasi 1998.

Baca juga: 208 Orang Meninggal Selama PPKM Darurat, Kasus Kematian Covid-19 Blitar Naik 330 Persen

Penyelamatan sumber air dan mitigasi banjir

Menurut pegiat lingkungan Agus Budi Sulistyo dari Yayasan Karya Cipta Abisatya, para petani menggeruduk lokasi acara peluncuran penghijauan lahan hutan gundul di Dusun Kepek, Desa Ngeni lantaran salah paham.

Agus mengatakan, para petani menyangka penghijauan tersebut akan menutup semua lahan yang sejak sekitar tahun 2017 mereka tanami tebu.

"Padahal yang hendak kita tanami tanaman keras itu tidak lebih dari 10 persen lahan yang selama ini ditanami tebu oleh para petani penggarap," ujar Agus kepada Kompas.com.

Bukan hanya sebagian saja yang akan ditanami tanaman keras untuk kepentingan konservasi hutan dan lingkungan, ujarnya, tapi penanaman pun juga akan melibatkan para petani penggarap.

Baca juga: RSUD Ngudi Waluyo Blitar Kehabisan Stok Oksigen Tabung

Menurut Agus, sebenarnya selama ini sudah ada kesepakatan antara tiga pihak yaitu perwakilan petani tebu, Perhutani, dan warga yang menghendaki adanya tanaman keras.

Kesepakatan tersebut, ujarnya, adalah melakukan penanaman pohon sengon di sejumlah area lahan dengan kemiringan tertentu sebagai upaya mengurangi resiko bencana banjir di musim penghujan.

"Sudah sepakat untuk penanaman sengon dan hasilnya pun nanti akan diambil semua oleh petani. Kenapa tiba-tiba mereka menolak," ujarnya.

Agus menduga ada pihak yang menghasut para petani sehingga menolak kompromi berupa pengalihan fungsi sebagian dari area hutan gundul itu demi kepentingan konservasi sumber mata air dan mitigasi bencana banjir.

Menurut Agus, sebenarnya tidak semua petani menolak penghijauan karena mereka juga menyadari pentingnya melestarikan kawasan hutan setidaknya untuk mengurangi resiko kelangkaan air bersih di musim kemarau.

Selain itu, ujarnya, terdapat setidaknya lima desa di sekitar Desa Ngeni yang menghendaki penghijauan hutan gundul  Perhutani untuk mencegah banjir yang kerap menimpa desa mereka.

Agus menjelaskan, penanaman tebu di lahan milik Perhutani marak dilakukan warga di kawasan perbukitan di wilayah Kabupaten Blitar bagian selatan.

Penanaman tebu semakin massif, ujarnya, setelah berdiri pabrik tebu besar di Kabupaten Blitar, yaitu PT Rejoso Manis Indo (RMI) di Kecamatan Binangun.

Kini, menurut Agus, sekitar 8.000 hektare area hutan dibawah pengawasan Perhutani KPH Blitar ditanami tebu.

Agus menegaskan, kampanye konservasi lingkungan yang dilakukan pihaknya sama sekali tidak bermaksud merugikan warga.

"Karena mengganti beberapa area kritis dengan tanaman keras tetap bisa memberikan nilai keekonomian pada petani, bahkan mungkin lebih besar," ujarnya.

Dihubungi Kompas.com, Kapolres Blitar AKBP Leonard M Sinambela menyayangkan kericuhan yang terjadi.

"Tuan rumah acaranya kan Perhutani, mengundang Forpimda, kenapa tidak diantisipasi adanya protes dari petani? Apa tidak ada sosialisasi?" ujar Leo.