Jateng Siapkan Anggaran Rp 5 Triliun untuk Bansos, Ini Alokasinya

SEMARANG, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan anggaran lebih dari Rp 5 triliun untuk bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak PPKM Darurat.

Sebanyak Rp 418,8 miliar dari anggaran tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah yang akan segera disalurkan untuk bantuan sosial kepada masyarakat.

Selain itu, Provinsi Jawa Tengah juga mendapat alokasi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 4,7 triliun juga untuk penyaluran bantuan kepada masyarakat.

Baca juga: Bantu Warga Selama PPKM Darurat, Ganjar Minta Kepala Daerah Keluarkan Bansos

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, meminta jajarannya memastikan program bantuan dapat tersalurkan ke masyarakat.

"Anggaran-anggaran itu sudah disiapkan tahun ini, jadi inilah yang mesti digas untuk disalurkan pada masyarakat," kata Ganjar dalam keterangan tertulis, Rabu (21/7/2021).

Ganjar mengatakan perincian anggaran bantuan sosial sudah disiapkan dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Jateng tahun 2021.

"Sudah ada alokasinya. Umpama sisi infrastruktur, ada sumbangan listrik untuk alokasi 15.000 KK. Pembangunan rehab dan distribusi rumah korban bencana alokasi 327 unit. Dari ini saja, ada Rp 12,8 miliar dan saya minta bisa ditambah," ucapnya.

Baca juga: PPKM Darurat Diperpanjang, Ganjar: Bansos Harus Keluar maka Masyarakat Tenang

Ada juga bantuan dari sisi sosial yaitu anggaran dari Pemprov Jateng sebesar Rp 381,8 miliar dan anggaran APBN sebesar Rp 2,4 triliun.

Untuk anggaran Pemprov Jateng, ada tujuh kegiatan di Dinkes, DP3AP2AKB, Dinsos, Disdik dan Biro Kesra.

"Di antaranya untuk program jambanisasi, alat bantu produksi, Kartu Jateng Sejahtera, beasiswa untuk siswa kurang mampu, hibah Kemenag dan lainnya. Sementara anggaran dari pusat itu ada tujuh kegiatan, di antaranya BLT Dana Desa, bansos PKH, BPNT, BST dan bantuan beras untuk 7,6 juta KK," ucapnya.

Dari sisi ekonomi, ada anggaran sebesar Rp 24,1 miliar dari APBD Provinsi dan Rp 2,2 triliun dari APBN.

Untuk anggaran APBD, bantuan diberikan untuk BBM nelayan, asuransi nelayan, paket olahan ikan, cadangan beras dan bansos paket peternakan.

"Sementara anggaran APBN untuk bantuan produktif usaha mikro, sudah terealisir sebesar 1,1 juta UKM dengan target 2,8 juta. Masing-masing Rp 1,2 juta. Selain itu, ada juga kartu prakerja untuk 350.000 orang dan terealisasi 194.718 orang. Ini yang saya maksud harus digas agar segera tersalurkan," terangnya.

Baca juga: Hari Ini, Warga Sumut Mulai Terima Bansos 10 Kg Beras, Diantar Langsung oleh PT Pos

Selain memastikan bantuan yang sudah ada tersalurkan, Ganjar juga telah menyusun strategi refocusing.

Sejumlah OPD di lingkungan Pemprov Jateng sudah mengusulkan rencana refocusing.

Beberapa usulan adalah alokasi bantuan sosial untuk 133.555 KK yang masing-masing akan menerima Rp 200.000.

Bantuan tersebut akan diberikan untuk pedagang, sopir, tukang ojek, biaya transporter dan lainnya.

Selain itu, ada juga usulan bansos 157.795 UKM yang terdampak Covid-19.

Baca juga: Pemkot Ambon Mulai Salurkan Bansos PPKM, Warga Terdampak Terima 10 Kg Beras

Bantuan Dinas Ketahanan Pangan sekitar Rp 3,3 miliar untuk petani, Distanbun memberikan bantuan untuk 5.708 kelompok tani dan Disperindag mengusulkan bantuan produk bahan baku industri bagi 3.500 IKM.

"Terakhir dari Disporapar yang mengusulkan bantuan sembako bagi 12.586 pelaku pariwisata yang terdampak PPKM. Jadi kira-kira kita siapkan Rp 143,5 miliar. Sudah ada hitungan detailnya seperti itu," pungkasnya.