Diminta Putar Balik oleh Petugas karena Tak Bisa Tunjukkan Kartu Vaksin, Anggota DPRD: Anda Bubar Saja

KOMPAS.com - Seorang anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Najamuddin Moestafa kesal saat diminta putar balik oleh petugas di pos penyekatan pintu masuk Kota Mataram.

Najamudin diminta putar balik karena tidak bisa menunjukkan kartu vaksin.

Kepada petugas, Najamudin mengatakan, ia tidak bisa divaksin karena memiliki penyakit gula darah.

“Jadi kami ini belum divaksin karena saya sendiri ada penyakit, surat keterangan dikeluarkan berikutnya secara kolektif," kata Najamudin dalam video yang viral di media sosial saat berdebat dengan polisi.

Baca juga: Cerita Asep, Pemilik Kedai Kopi yang Bebas dari Dipenjara Setelah 3 Hari Ditahan di Lapas

Aturan itu, kata Najamuddin, tak masuk akal. Sebab, hingga saat ini pemerintah saja belum mampu memenuhi kebutuhan vaksin masyarakat.

“Jadi negara ini baru beli vaksin 80 juta, sementara yang akan divaksin itu 270 juta, kami bagian dari yang belum divaksin,” katanya.

Dalam rekaman video yang beredar di luas di media sosial itu, Najamudin juga meminta petugas yang ada di pos penyekatan tersebut untuk membubarkan diri karena dianggap merugikan rakyat.

“Jadi kalau ini orang bolak-balik ini, kasihan rakyat mau diginikan ya, regulasinya salah negara ini. Setop melakukan cara seperti ini, Anda bubar saja,” ungkapnya.

Baca juga: Viral, Video Anggota DPRD NTB Berdebat dengan Polisi karena Tak Bisa Tunjukkan Kartu Vaksin

Saat dikonfirmasi, Najamudin mengaku kesal dengan petugas di pos penyekatan tersebut karena tidak bisa diajak dialog dan meminta dirinya untuk tetap putar balik.

“Jadi saya jelaskan ke polisi, saya anggota DPR, tidak kena vaksin karena ada gula darah, dia (polisi) minta surat keterangannya, dan saya jawab nanti akan dikeluarkan secara kelembagaan, tapi tetap suruh balik. Saya bilang tidak bisa begitu,” kata Najamuddin, Kamis.

Selain itu, Najamudin juga mengaku geram dengan petugas yang mempetanyakan sopirnya yang belum divaksin.

Baca juga: Saya Memilih Kurungan Penjara 3 Hari Pak, Sudah Yakin, Saya Tak Ada Uang untuk Bayar Denda

Padahal, jumlah vaksin yang dibeli dari pemerintah masih terbatas.

“Saya jelaskan tahu enggak vaksin yang sudah dibeli oleh Presiden Jokowi, kurang lebih 80 juta saya bilang. Rakyat Indonesia yang harus divaksin 275 juta, maka 275 juta dikurangi 80 juta, ada 190-an juta yang belum, termasuk sopir saya, dan warga di NTB ini,” jelasnya.

Setelah berdebat dengan petugas, akhirnya Najamudin dan sopirnya dipersilakan melanjutkan perjalanan dengan syarat melakukan tes usap terlebih dahulu untuk mengantisipasi potensi penyebaran Covid-19.

Baca juga: Kaget, Saya Kira Ditahannya di Polsek atau Polres, Ternyata di Lapas, tapi...

Sementara itu, dikutip dari KompasTV, Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Artanto menjelaskan bahwa aparat kepolisian hanya menjalankan tugas sesuai aturan pemerintah di tiap perbatasan atau pintu masuk di setiap wilayah.

Hal itu dilakukan guna untuk menekan laju penularan Covid-19 di NTB, mengingat kasus Covid-19 di NTB terus meningkat.

"Ini adalah upaya yang dilakukan polisi untuk mengurangi penyebaran virus corona," katanya dikutip dari KompasTV.

Baca juga: Gerebek Kampung Narkoba, Polisi: Kampung Ini Sudah Tidak Bisa Disentuh, Banyak Oknum yang Membekingi Mereka

(Penulis Kontributor Lombok Tengah, Idham Khalid | Editor Robertus Belarminus)/KompasTV