Tak Terima Diminta Putar Balik, Anggota DPRD Minta Petugas di Pos Penyekatan Bubar

KOMPAS.com - Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Najamuddin Moestafa geram dengan perlakuan petugas keamanan di pos penyekatan di pintu masuk Kota Mataram.

Pasalnya, gara-gara tidak mampu menunjukkan kartu bukti vaksin, banyak warga termasuk dirinya diminta putar balik.

Menurutnya, aturan itu dianggap konyol. Sebab, pemerintah sendiri hingga sekarang belum mampu memenuhi kebutuhan vaksin bagi seluruh warga Indonesia.

“Jadi negara ini baru beli vaksin 80 juta, sementara yang akan divaksin itu 270 juta, kami bagian dari yang belum divaksin,” katanya dalam video yang viral saat debat dengan polisi.

“Jadi kalau ini orang bolak-balik ini, kasihan rakyat mau diginikan ya, regulasinya salah negara ini. Setop melakukan cara seperti ini, Anda bubar saja,” tegas Najamuddin.

Baca juga: Viral, Video Anggota DPRD NTB Berdebat dengan Polisi karena Tak Bisa Tunjukkan Kartu Vaksin

Saat kejadian itu, seorang anggota polisi di lokasi kejadian sempat meminta Najam untuk bersikap baik-baik.

“Bapak bisa baik-baik, kami pun bisa baik-baik, jangan bapak teriak-teriak,” kata polisi.

“Kami tidak teriak, kamu yang teriak,” timpal Najamudin.

Saat dikonfirmasi, Najamuddin membenarkan video tersebut.

Baca juga: Tak Mau Putar Balik, Penjual Parfum Ngotot Pengin Mudik Idul Adha, Sampai Dibujuk Kapolres dan Dandim

Saat itu, dirinya merasa kesal dengan petugas karena tidak bisa diajak dialog. Petugas tersebut memaksanya untuk putar balik karena dianggap tak mampu menunjukkan kartu vaksin.

“Jadi saya jelaskan ke polisi, saya anggota DPR, tidak kena vaksin karena ada gula darah, dia (polisi) minta surat keterangannya, dan saya jawab nanti akan dikeluarkan secara kelembagaan, tapi tetap suruh balik. Saya bilang tidak bisa begitu,” kata Najamuddin, Kamis.

Baca juga: Tak Terima Diputar Balik karena Belum Vaksin, Anggota DPRD Debat dengan Polisi

Tidak hanya itu, ia semakin geram saat petugas tersebut juga mempertanyakan sopirnya yang belum melakukan vaksin.

Padahal, jumlah vaksin sendiri diketahui masih terbatas dan memang belum semua warga mendapatkan kesempatan vaksinasi tersebut.

“Saya jelaskan tahu enggak vaksin yang sudah dibeli oleh Presiden Jokowi, kurang lebih 80 juta saya bilang. Rakyat Indonesia yang harus divaksin 275 juta, maka 275 juta dikurangi 80 juta, ada 190-an juta yang belum, termasuk sopir saya, dan warga di NTB ini,” kata Najam.

Setelah berdebat itu akhirnya ia dan sopirnya dipersilakan melanjutkan perjalanan dengan syarat melakukan tes usap terlebih dahulu untuk mengantisipasi potensi penyebaran Covid-19.

Penulis : Kontributor Lombok Tengah, Idham Khalid | Editor : Robertus Belarminus