"Awalnya Tak Percaya Covid, Saat Kena Baru Sadar, RS Penuh Bingung Mau Dirawat di Mana..."

TASIKMALAYA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Tasikmalaya, Muhammad Yusuf, beberapa kali menyampaikan bahwa pihaknya masih menemui adanya warga positif Covid-19 yang seharusnya isolasi mandiri di rumahnya malah berkeliaran seenaknya di lingkungannya.

Pemkot Tasikmalaya pun langsung memerintahkan pos Gugus Tugas Covid-19 tiap Kelurahan secara ketat turun ke lapangan memantau, mengecek dan mendata warga di tiap perkampungan yang positif Covid-19.

Apalagi selama ini dana Covid-19 di tiap kelurahan telah digelontorkan Rp 15 juta tiap kelurahan per bulan dan dana kelurahan mencapai Rp 1 miliar per tahun.

Baca juga: Kota Tasikmalaya Masuk PPKM Darurat, Petugas Tracing RT Solusi Terbaik Putus Mata Rantai Covid

Pemkot Tasikmalaya ancam kelurahan yang tak optimal tekan penyebaran Covid-19

"Saya tekankan berkali-kali, tiap kelurahan optimalkan penekanan penyebaran Corona di tiap perkampungannya. Jangan cuma anggaran dipakai sosialisasi tak penting dan dipakai pos lain selain Covid-19," jelas Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya, Ivan Dicksan, kepada wartawan di Mako Polresta Tasikmalaya, Kamis (1/7/2021).

"Awas, saya sudah ada catatan temuan terkait hal ini. Saya ingatkan lagi ke tiap kelurahan, jangan sampai ada yang isoman bebas berkeliaran," lanjut Ivan. 

Meski demikian, masih ada masyarakat di perkampungan Kota Tasikmalaya awalnya tak percaya adanya penyebaran Covid-19.

Beberapa pekan terakhir terjadi lonjakan Covid-19 di Kota Tasikmalaya, masih ada warga enggan memakai masker, berkerumun, dan menjalankan aktivitasnya tanpa mematuhi protokol kesehatan.

Baca juga: Varian Delta Sudah Menyebar di 9 Daerah Jawa Barat, Daya Tular hingga 10 Kali Lipat

Warga baru sadar saat sakit Covid-19 menghampiri, bingung RS penuh

Sampai akhirnya barus tersadar setelah menderita sakit flu disertai hilang indra penciuman, tak merasakan rasa, sesak napas, dan kondisinya tubuhnya turun dengan dinyatakan positif Covid-19.

Bahkan, hampir semua warga di lingkungan sekitarnya merasakan hal sama seusai berinteraksi tanpa protokol kesehatan.

"Mereka baru bilang, awalnya tak percaya Covid-19, gak akan kena kita di kampung, bebas aja. Tapi setelah positif, bingung rumah sakit penuh. Katanya, kita mau dirawat dimana ini. Sudah kejadian baru sadar, sebelum kejadian gak mau dengar sama sekali," kata Zunarya Kasmita (60), seorang warga asal Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Kamis siang.

Hal sama diungkapkan, Rimsyah Ananda (47), warga Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, yang menemukan hal sama hampir di tiap perkampungan masyarakat beranggapan bahwa Covid-19 tak berbahaya.

Baca juga: Sekda Kota Tasik Ancam Kelurahan: Saya Ingatkan, Jangan Ada Warga Isoman Berkeliaran

Kelakuan warga kampung, sudah positif malah "nongkrong-nongkrong" dan bilang tidak menular

Mereka menjalani kegiatan sehari-harinya tanpa menjalankan protokol kesehatan.

Bahkan, ada yang beranggapan bahwa memakai masker hanya saat ke wilayah perkotaan saja supaya hanya tak ditilang petugas Kepolisian.

"Kalau di kampung memang kayak gitu. Minim sekali menjalankan prokes. Sudah kejadian baru mereka sadar," kata Rimsyah.

"Bahkan ada yang positif masih bebas saja nongkrong-nongkrong dan bilang bahwa tak akan menular. Ini yang sangat bahaya pendidikan rendah jadi pemicu penyebaran cepat, gak peduli ke orang lain di sekitarnya," lanjut Rimsyah.

Setuju ada petugas tracing tingkat RT usulan Ridwan Kamil

Dirinya pun mengaku sangat setuju dengan adanya petugas tracing tingkat RT yang akan diterapkan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Sesekali masyarakat harus dipaksa sadar dan jangan menunggu sudah terkena positif baru mereka yang tak taat prokes mengemis ingin dibantu penanganannya.

"Setuju, setuju sekali. Mudah-mudahan yang masih berpikiran seperti cepat sadar. Yang kena gejala dan positif Covid-19 itu bukan aib. Tapi, harus diobati dan sadar diri taat prokes supaya tak menimpa.orang di dekatnya," ujar dia.

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo telah mengumumkan penerapan PPKM Darurat di Pulau Jawa dan Bali yang berlaku mulai 3 sampai 20 Juli 2021.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pun tengah berupaya menekan penyebaran Covid-19 yang membludak beberapa pekan terakhir salahsatunya akan segera melakukan lockdown RT zona merah dan membentuk pemburu tracing tingkat RT.

Upaya itu, supaya warga di perkampungan dan zona merah sangat waspada protokol kesehatan dan warga positif Covid-19 yang isolasi mandiri tak seenaknya berkeliaran di wilayah pemukimannya.