Soal PPKM Darurat Jawa-Bali, Ini Pandangan Sejumlah Kepala Daerah

KOMPAS.com - Sejumlah kepala daerah mengaku siap melaksanakan kebijakan Presiden Joko Widodo soal Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang akan dilaksanakan selama 3-20 Juli 2021.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendukung kebijakan Presiden Jokowi tersebut.

"Tentu kami siap. Saya kira itu lebih bagus, itu cara yang lebih tegas," katanya dalam siaran pers, Rabu (30/6/2021).

Baca juga: Instruksi Ganjar soal Lockdown 7.000 RT Berstatus Zona Merah di Jateng Tuai Kritik

Menurut orang nomor satu di Jawa Tengah itu, kebijakan pemerintah pusat sudah sesuai dengan instruksi yang selama ini diterapkan.

Harapannya, kata Ganjar, penyebaran Covid-19 di Indonesia akan segera dikendalikan.

"Instruksinya beberapa in line, pengetatan di tempat-tempat keramaian dan aturan-aturan yang lebih rinci lagi. Gerakan-gerakan untuk melakukan pencegahan kita dorong, optimalisasi peran Jogo Tonggo dan relawan juga kami lakukan," terangnya.

DIY tunggu instruksi pusat

ANTARA FOTO/ANDREAS FITRI ATMOKO Pengunjung memadati kawasan wisata Malioboro, Yogyakarta, Kamis (11/3/2021). Libur Isra Miraj 2021 kawasan Malioboro yang merupakan destinasi wisata andalan di Yogyakarta padat pengunjung.

Dari keterangan Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Ditya Nanaryo Aji, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X minta PPKM dilakukan serentak dan menyeluruh.

"Beliau menyampaikan agar pengetatan bisa dilakukan menyeluruh (tidak hanya satu titik lokasi, misal mal). Jangan sampai ditutup satu lokasi, kemudian mengalihkan atau menimbulkan kerumunan di tempat lain," katanya melalui pesan singkat, Selasa (29/6/2021).

Ditya juga mengatakan, teknis pengetatan akan dilakukan berdasarkan laju penularan dan kapasitas respons sesuai dengan standar WHO.

"Teknis pengetatan akan disampaikan setelah ada pengumuman dari Presiden RI," kata dia.

Baca juga: Terapkan PPKM Darurat, Sultan HB X Tunggu Juklak dari Pemerintah Pusat