Bupati Banjarnegara: Rumah Sakit Penuh, Karantina Penuh, Ini Berlomba Buat Karantina Lagi

KOMPAS.com- Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono berharap, pemerintah pusat turun untuk memperketat proses screening klaim.

Pasalnya, dia mengaku sudah menerima laporan adanya hasil tes PCR yang berbeda antara rumah sakit dengan salah satu laboratorium.

"Karena saya sendiri sudah banyak laporan, ada seseorang dia di tes swab di rumah sakit A positif, di laboratorium yang betul-betul profesional malah negatif. Jamnya sama, hanya selisih 10 menit, pada waktu melakukan swab, yang satu negatif yang satu positif. Kalau bisa pemerintah pusat menurunkan Litbang yang betul-betul independen," ujar Bupati Banjarnegara, yang dikonfirmasi Selasa (29/6/2021).

Baca juga: Bupati Banjarnegara Masih Izinkan Gelar Hajatan, Ganjar: Sudah Saya Sampaikan Tidak Boleh

Sebuah cuplikan video Bupati Banjarnegara, Budhi Sarwono kembali menjadi sorotan publik.

Kali ini, bupati yang akrab disapa Wing Chin menuding ada permainan klaim biaya perawatan pasien Covid-19 oleh pihak rumah sakit.

Pasalnya, biaya perawatan pasien Covid-19 dapat diklaim oleh rumah sakit dengan nilai yang fantastis.

Menurut Wing Chin, modus rumah sakit nakal tersebut dimulai dari perbedaan hasil pemeriksaan PCR dengan laboratorium.

"Enggak tahu loh kalau ini dikondisikan, enggak ngerti kalau punya kepentingan dikondisikan. Karena sekarang lumayan sih, kalau karantina di rumah sakit kan lumayan klaimnya. Aku juga udah ngerti," ujar Wing Chin dalam video berdurasi 3 menit 8 detik itu.

Baca juga: Bupati Banjarnegara Tuding Kasus Covid-19 Naik karena RS Kejar Klaim Biaya Perawatan Pasien

Saat dimintai konfirmasi perihal video tersebut, Wing Chin membenarkan jika dalam video yang viral itu ada dirinya.

Video diambil sekitar sepekan yang lalu di Rumah Dinas Bupati.

"Iya video itu saya yang bicara," kata Wing Chin.

Wing Chin mengatakan, rumah sakit di wilayahnya banyak yang berebut pasien Covid-19. Mengingat klaim perawatan pasien Covid-19 minimal Rp 6,25 juta hingga Rp 10 juta per hari.

"Jadi klaim rumah sakit ini di Kabupaten Banjarnegara ini kalau saya pantau agak berebut pasien Covid-19. Karena standar agak lumayan juga. Yang saya ketahui sampai saat ini laporan dari dinas saya itu untuk biaya tiap hari Rp 6.250.000 minimal, maksimal sampai Rp 10 juta per hari," terangnya.

Baca juga: Selain UI, Unhas Makassar Disorot karena Rektor Rangkap Jabatan Komisaris Perusahaan Tambang, Ini Penjelasan Kampus

"Setelah saya tanyakan ke dinas terkait, kalau orang itu butuh waktu sampai 6 bulan opname-nya bagaimana. Klaim ini hanya dikasih batas waktu 2 minggu maksimal," sambungnya.

Iming-iming klaim inilah, yang membuat banyak rumah sakit berlomba jemput bola mencari pasien Covid-19.

Bahkan banyak pula rumah sakit yang akhirnya menambah ruangan karantina pasien Covid-19 untuk memperbanyak keuntungan.

"Di kampung kami ini kota kecil, kalau satu hari Rp 6.250.000 itu minimal kan banyak sekali yang tertarik. Jadi yang dicari rata-rata pasien Covid semua, dan kalau di-swab, dari 10 orang, yang positif Covid itu 7 atau 6 (orang). Terus saat sekarang ini jadi melonjak. Rumah sakit penuh tempat karantina penuh. Ini pada berlomba membuat karantina lagi," kata dia.

Dalam video tersebut, Wing Chin juga mengaku sudah bertemu langsung dengan sales marketing pihak rumah sakit.

Dia menyebut, sales tersebut akan mendapat honor dari tiap pasien yang berhasil dibujuk untuk dirawat di rumah sakit.

"Kemarin saya sudah ketemu sama salesnya. Ada salesnya namanya Bejo, mencari orang sakit (Covid-19) untuk dipondokin (dirawat) di rumah sakit. Kalau dipondokin dengan mobil sendiri Rp 200.000 tapi kalau diambil pakai ambulans rumah sakit honornya Rp 100.000," kata dia.

Menurut dia, mafia pasien inilah yang membuat angka Covid-19 di sejumlah daerah melonjak. Keuntungan yang selangit membuat rumah sakit berlomba-lomba mencari pasien Covid-19.

Bahkan, lanjut dia, sales pasien Covid-19 sudah sama dengan sales rokok yang berkeliling mencari pelanggan.

"Udah lah mari kita sadar, mari kita insaf, enggak usah cari yang macam-macam. Bagaimana kita layani rakyat yang bagus, gotong-royong. Insya Allah kalau kita betul-betul menjalankan Pancasila, kuat Indonesia," ucapnya.

Penjelasan IDI

Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Banjarnegara dr Agus Ujianto membantah tudingan yang disampaikan sang bupati.

"Saya kira hal tersebut (berebut pasien) tidak lah benar. Kami sudah melakukan tugas tugas medis sebagaimana mestinya," katanya dilansir dari TribunJateng.

Menurutnya, dalam proses pencairan klaim itu juga tidak gampang. Sebab, RS yang merawat pasien Covid-19 harus mengeluarkan biaya terlebih dahulu.

Sementara untuk menekan laju perkembangan Covid-19 itu, lanjut Agus, sebaiknya pemerintah daerah melakukan sinergi kebijakan. Sehingga masyarakat tidak bingung terkait pelaksanaannya.

(Kontributor Banyumas, M Iqbal Fahmi, Editor: Dony Aprian, Setyo Puji)