Gubernur Papua Surati Presiden, Protes Mendagri Tunjuk Sekda untuk Gantikan Tugasnya

JAYAPURA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengeluarkan surat keputusan penunjukan Sekretaris Daerah (Sekda) Papua, Dance Yulian Flassy, sebagai Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Papua, pada Kamis (24/6/2021).

Merespons hal itu, Gubernur Papua Lukas Enembe, melalui juru bicaranya, Muhammad Rifai Darus, menyatakan keberatan dengan penunjukan tersebut.

"Hingga hari ini perlu ditegaskan bahwa Bapak Lukas Enembe masih aktif sebagai Kepala Daerah Provinsi Papua. Gubernur Papua menyayangkan adanya Surat Mendagri melalui Dirjen OTDA tentang penunjukan Plh Gubernur Papua," ujarnya di Jayapura, Jumat (25/6/2021).

Baca juga: Beredar Kabar Hoaks Gubernur Papua Meninggal, Juru Bicara Sebut Lukas Enembe Sedang Berobat di Singapura

Penunjukan dinilai cacat administrasi

Proses penunjukan Plh Gubernur Papua, sambung Rifai, dinilai tidak wajar dan cacat administrasi.

Sebagai seorang gubernur yang tengah menjalani pengobatan di Singapura atas izin Menteri Dalam Negeri, Lukas Enembe tidak pernah dimintai pendapat terkait keputusan tersebut.

"Kami melihat adanya indikasi maladministrasi yang terjadi, sebab penunjukan tersebut tidak melalui prosedur dan mekanisme yang benar. Berdasarkan Surat Mendagri Nomor 857.2590/SJ tanggal 23 April 2021 disebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintah tetap melalui koordinasi kepada Gubernur Papua, namun praktik kemarin memperlihatkan bahwa ketentuan yang mewajibkan adanya koordinasi kepada Bapak Lukas Enembe tak diacuhkan dan tidak digunakan," kata dia.

Baca juga: Gubernur Papua Lukas Enembe Jalani Pengobatan Lanjutan di Singapura