Namanya Disebut Saat Bupati Amon Marah pada Menteri Risma, Ini Kata Ketua DPRD Alor

KUPANG, KOMPAS.com - Ketua DPRD Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT) Enny Anggrek buka suara, menanggapi tudingan Bupati Alor Amon Djobo soal bantuan dari Kementerian Sosial yang disalurkan melalui DPRD.

Enny menyebut, apa yang disampaikan Amon tidak benar.

"Itu bukan bantuan PKH tapi bantuan bencana secara langsung oleh Presiden melalui Kementerian Sosial," kata Enny kepada Kompas.com, Rabu (2/6/2021).

Enny memaparkan ada perbedaan antara bantuan PKH dan bantuan bencana.

Menurutnya, bantuan PKH diberikan langsung dan masuk ke nomor rekening masyarakat.

Sedangkan bantuan bencana ini berupa sembako dan didistribusikan ke korban bencana alam.

Baca juga: Marah kepada Menteri Risma, Bupati Alor: Bukan Hanya Saya yang Tersinggung, tapi Juga Gubernur NTT

Cerita Enny dihubungi oleh Risma

Enny mengaku, dirinya ditelepon langsung oleh Menteri Sosial Tri Rismaharini pada 5 April 2021 atau sehari setelah bencana Badai Seroja.

Saat itu lanjut Enny, Bupati Alor dan Sekda Alor tidak bisa dihubungi oleh Menteri Risma, sehingga Risma pun meneleponnya.

Ketika itu, kondisi cuaca tidak memungkinkan untuk melakukan pengiriman bantuan sosial bagi korban bencana dari Jakarta maupun Surabaya.

"Dalam kondisi seperti itu, sehingga saya minta saja bantuan paket dari dolog Kabupaten Alor untuk disalurkan," kata Enny.

Menanggapi informasi dari Enny, Risma kemudian meminta pihak Dolog untuk segera mendistribusikan bantuan itu kepada masyarakat yang menjadi korban bencana.

"Waktu itu saya bersama orang-orang dari Kemensos langsung mengantar sembako ke masyarakat. Bantuan itu diantar ke sejumlah posko bencana di Kabupaten Alor," kata Enny.

Enny bahkan memfasilitasi kendaraan untuk mengangkut semua bantuan itu ke masyarakat yang terdampak bencana.

"Jadi harus kita luruskan dulu, bahwa itu bukan bantuan PKH yang masuk ke rekening warga, tapi bantuan sembako untuk masyarakat," kata Enny.

Baca juga: Marah kepada Menteri Risma, Bupati Alor: Bukan Hanya Saya yang Tersinggung, tapi Juga Gubernur NTT

Shutterstock Ilustrasi viral

"Saya sebagai orang Alor maupun Ketua DPRD melihat tayangan video itu tidak menunjukkan budaya kita sebagai orang Alor yang mempunyai tata krama dalam menerima tamu," kata Enny.

Apalagi, lanjut Enny, tamu dari Kementerian Sosial itu diperlakukan tidak baik, sehingga kurang pantas jika disaksikan oleh publik.

Alor, kata Enny, merupakan singkatan dari Alamnya Lestari Orangnya Ramah.

Karena itu, Bupati Alor harus bersyukur jika rakyatnya sudah mendapat bantuan dari presiden melalui Kementerian Sosial yang disalurkan ke semua posko bencana di Alor.

Baca juga: Duduk Perkara Bupati Alor Marah pada Mensos Risma hingga Berkirim Surat ke Presiden Jokowi

"Ini sudah sesuai dengan mekanisme dari Kementerian Sosial yang sifatnya tanggap darurat karena bencana. Jadi kita harus paham bahwa orang yang membantu dalam kondisi seperti itu, siapa yang cepat untuk mendistribusikan ke masyarakat lebih bagus lagi," kata Enny.

Terhadap hal itu, Enny pun akan segera berkoordinasi dengan Pengurus DPP PDI Perjuangan untuk mengambil sikap.

Sebelumnya, Bupati Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT) Amon Djobo, mengaku marah terhadap Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Kekecewaan Amon tersebut muncul setelah dirinya mengikuti rapat virtual yang digelar antara Presiden Jokowi, Menteri Sosial, Gubernur NTT dan seluruh bupati serta wali kota se-NTT, pada awal April 2021 lalu.

Dalam rapat virtual itu, Risma menyampaikan laporan ke Presiden Jokowi jika bantuan sosial untuk warga Alor, disalurkan melalui Ketua DPRD Alor, bukan lewat pemerintah daerah.

Usai rapat, Amon yang tersinggung langsung berkirim surat ke Presiden Jokowi.

Amon juga sempat mengusir dua staf Kemensos hingga mengancam melempar kursi ke hadapan staf-staf tersebut. Video amarah Bupati Alor itu kemudian beredar di media sosial.