Laporan Keuangan Pemkab Jember 2020 Dapat Opini Tidak Wajar, BPK Ungkap 7 Poin Penyebabnya

Kompas.com - 01/06/2021, 05:05 WIB
Penyerahan LHP atas LKPD TA 2020 Kabupaten Jember dari BPK Jatim kepada Bupati Jember, Senin (31/5/2021) Dokumentasi Humas BPK JatimPenyerahan LHP atas LKPD TA 2020 Kabupaten Jember dari BPK Jatim kepada Bupati Jember, Senin (31/5/2021)

SURABAYA, KOMPAS.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur memberikan opini tidak wajar kepada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2020 Kabupaten Jember.

LHP atas LKPD TA 2020 Kabupaten Jember diberikan perwakilan BPK Jatim kepada Ketua DPRD Kabupaten Jember M Itqon Syauqi dan Bupati Jember Hendy Siswanto, didampingi Wakil Bupati Jember Muh Balya Firjaun Barlaman di Kantor BPK Jawa Timur Jalan Raya Ir H Juanda Sidoarjo, Senin (31/5/2021) sore.

"Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas LKPD Kabupaten Jember TA 2020, BPK memberikan opini tidak wajar (TW)," kata Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur Joko Agus Setyono dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin malam.

Menurutnya ada 7 point hal yang bersifat material yang menyebabkan LKPD Kabupaten Jember tidak disajikan secara wajar, yakni :

Baca juga: Briptu Mario Sanoy Gugur Jaga Markas Sendirian, Kapolda Papua Evaluasi, Minimal 5 Orang di Pos

1. Tidak ada pengesahan DPRD atas APBD Tahun Anggaran 2020.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

2. Jumlah penyajian belanja pegawai sebesar Rp 1.302,44 miliar serta belanja barang dan jasa sebesar Rp 937,97 miliar tidak sesuai dengan penjabaran APBD dan merupakan hasil pemetaan yang dilakukan untuk menyesuaikan dengan penyajian beban pada laporan operasional.

Akibatnya, belanja pegawai disajikan lebih rendah sedangkan belanja barang dan jasa disajikan lebih tinggi, masing-masing sebesar Rp 202,78 miliar.

3. Terdapat realisasi pembayaran senilai Rp 68,80 miliar dari angka Rp 1.302,44 miliar yang disajikan dalam belanja pegawai yang tidak menggambarkan substansi belanja pegawai sebagaimana diatur dalam standar akuntansi pemerintahan.

"Realisasi tersebut merupakan pembayaran yang terjadi karena kesalahan penganggaran dan realisasi belanja pegawai yang tidak sesuai dengan ketentuan," ujar dia.

4. Dari jumlah Rp 126,08 miliar yang disajikan sebagai kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2020, di antaranya terdapat Rp 107,09 miliar yang tidak berbentuk uang tunai atau saldo simpanan di bank sesuai ketentuan dalam standar akuntansi pemerintahan. Hal tersebut dianggap berpotensi tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi di Tanjungpinang Mulai Selidiki Pinjol Ilegal

Polisi di Tanjungpinang Mulai Selidiki Pinjol Ilegal

Regional
Pemkab Karawang Ajak Perusahaan Menanam Pohon, Berapa yang Ikut?

Pemkab Karawang Ajak Perusahaan Menanam Pohon, Berapa yang Ikut?

Regional
Pemkot Bandung Izinkan Bioskop Terisi 70 Persen Kapasitas

Pemkot Bandung Izinkan Bioskop Terisi 70 Persen Kapasitas

Regional
Stasiun Daop 4 Semarang Izinkan Anak di Bawah 12 Tahun Naik Kereta, Ini Syaratnya

Stasiun Daop 4 Semarang Izinkan Anak di Bawah 12 Tahun Naik Kereta, Ini Syaratnya

Regional
Cabuli dan Aniaya Bocah Berusia 6 Tahun, Seorang Nelayan di Rote Ndao Ditangkap

Cabuli dan Aniaya Bocah Berusia 6 Tahun, Seorang Nelayan di Rote Ndao Ditangkap

Regional
Pemadaman Listrik di Bangka sampai Akhir Bulan, Warga Gelar Doa Bersama

Pemadaman Listrik di Bangka sampai Akhir Bulan, Warga Gelar Doa Bersama

Regional
Kader Gerindra Minta Prabowo Maju di Pilpres 2024, Ahmad Muzani: Keputusan di Tangan Beliau

Kader Gerindra Minta Prabowo Maju di Pilpres 2024, Ahmad Muzani: Keputusan di Tangan Beliau

Regional
Beredar Video Ibu DPO MIT Poso Memohon Anaknya Pulang

Beredar Video Ibu DPO MIT Poso Memohon Anaknya Pulang

Regional
Terungkap Pemalsuan Surat Hasil PCR Penumpang di Bandara Kualanamu

Terungkap Pemalsuan Surat Hasil PCR Penumpang di Bandara Kualanamu

Regional
199 Tempat Rekreasi Hiburan Umum di Surabaya Diizinkan Beroperasi dengan Prokes Ketat

199 Tempat Rekreasi Hiburan Umum di Surabaya Diizinkan Beroperasi dengan Prokes Ketat

Regional
Setelah 5 Hari Karantina, 50 Personel Brimob Polda Jatim yang Bertugas di PON Papua Diizinkan Pulang

Setelah 5 Hari Karantina, 50 Personel Brimob Polda Jatim yang Bertugas di PON Papua Diizinkan Pulang

Regional
Polisi Temukan 6 Aplikasi Pinjol Ilegal Saat Gerebek Kantor Penagihan di Yogyakarta, Apa Saja?

Polisi Temukan 6 Aplikasi Pinjol Ilegal Saat Gerebek Kantor Penagihan di Yogyakarta, Apa Saja?

Regional
Sang Ibu Jadi Pekerja Migran, Gadis di Sumba Timur Diperkosa Ayah Kandung, Ini Ceritanya

Sang Ibu Jadi Pekerja Migran, Gadis di Sumba Timur Diperkosa Ayah Kandung, Ini Ceritanya

Regional
Ini Inovasi Pemkot Surabaya hingga Raih Penghargaan Kota Besar dengan Udara Terbersih di Asia Tenggara

Ini Inovasi Pemkot Surabaya hingga Raih Penghargaan Kota Besar dengan Udara Terbersih di Asia Tenggara

Regional
Buntut Buronan Ditembak dan Dianiaya, Kasat Reskrim Luwu Utara Dimutasi

Buntut Buronan Ditembak dan Dianiaya, Kasat Reskrim Luwu Utara Dimutasi

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.