Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Laporan Keuangan Pemkab Jember 2020 Dapat Opini Tidak Wajar, BPK Ungkap 7 Poin Penyebabnya

Kompas.com - 01/06/2021, 05:05 WIB

SURABAYA, KOMPAS.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur memberikan opini tidak wajar kepada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2020 Kabupaten Jember.

LHP atas LKPD TA 2020 Kabupaten Jember diberikan perwakilan BPK Jatim kepada Ketua DPRD Kabupaten Jember M Itqon Syauqi dan Bupati Jember Hendy Siswanto, didampingi Wakil Bupati Jember Muh Balya Firjaun Barlaman di Kantor BPK Jawa Timur Jalan Raya Ir H Juanda Sidoarjo, Senin (31/5/2021) sore.

"Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas LKPD Kabupaten Jember TA 2020, BPK memberikan opini tidak wajar (TW)," kata Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur Joko Agus Setyono dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin malam.

Menurutnya ada 7 point hal yang bersifat material yang menyebabkan LKPD Kabupaten Jember tidak disajikan secara wajar, yakni :

Baca juga: Briptu Mario Sanoy Gugur Jaga Markas Sendirian, Kapolda Papua Evaluasi, Minimal 5 Orang di Pos

1. Tidak ada pengesahan DPRD atas APBD Tahun Anggaran 2020.

2. Jumlah penyajian belanja pegawai sebesar Rp 1.302,44 miliar serta belanja barang dan jasa sebesar Rp 937,97 miliar tidak sesuai dengan penjabaran APBD dan merupakan hasil pemetaan yang dilakukan untuk menyesuaikan dengan penyajian beban pada laporan operasional.

Akibatnya, belanja pegawai disajikan lebih rendah sedangkan belanja barang dan jasa disajikan lebih tinggi, masing-masing sebesar Rp 202,78 miliar.

3. Terdapat realisasi pembayaran senilai Rp 68,80 miliar dari angka Rp 1.302,44 miliar yang disajikan dalam belanja pegawai yang tidak menggambarkan substansi belanja pegawai sebagaimana diatur dalam standar akuntansi pemerintahan.

"Realisasi tersebut merupakan pembayaran yang terjadi karena kesalahan penganggaran dan realisasi belanja pegawai yang tidak sesuai dengan ketentuan," ujar dia.

4. Dari jumlah Rp 126,08 miliar yang disajikan sebagai kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2020, di antaranya terdapat Rp 107,09 miliar yang tidak berbentuk uang tunai atau saldo simpanan di bank sesuai ketentuan dalam standar akuntansi pemerintahan. Hal tersebut dianggap berpotensi tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman Selanjutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sengketa Lahan TNI AL dan Pengembang Perumahan Semarang akan Berlanjut di Meja Hijau

Sengketa Lahan TNI AL dan Pengembang Perumahan Semarang akan Berlanjut di Meja Hijau

Regional
Waspada, Hingga Senin 30 Januari 2023 Tinggi Gelombang Laut Natuna Capai 7 Meter

Waspada, Hingga Senin 30 Januari 2023 Tinggi Gelombang Laut Natuna Capai 7 Meter

Regional
[POPULER NUSANTARA] Audi 8 atau Innova yang Tabrak Selvi? | Samanhudi Anwar Ditetapkan Sebagai Tersangka Kasus Perampokan

[POPULER NUSANTARA] Audi 8 atau Innova yang Tabrak Selvi? | Samanhudi Anwar Ditetapkan Sebagai Tersangka Kasus Perampokan

Regional
Curi Uang Rp 30 Juta dari Tempat Pembuatan Tahu Milik Polisi, Pria di Maluku Tengah Ditangkap

Curi Uang Rp 30 Juta dari Tempat Pembuatan Tahu Milik Polisi, Pria di Maluku Tengah Ditangkap

Regional
Polisi Tangkap 2 Begal dengan Modus 'Kalau Lewat Harus Bayar' di Pekanbaru

Polisi Tangkap 2 Begal dengan Modus 'Kalau Lewat Harus Bayar' di Pekanbaru

Regional
Pengacara Keluarga Korban Tabrak Lari di Cianjur: Mari Kawal Kasus Ini, Jangan Sampai Ada Kambing Hitam

Pengacara Keluarga Korban Tabrak Lari di Cianjur: Mari Kawal Kasus Ini, Jangan Sampai Ada Kambing Hitam

Regional
Banyak ODGJ di Kota Semarang, Pemkot Curiga Dibuang dari Luar Daerah

Banyak ODGJ di Kota Semarang, Pemkot Curiga Dibuang dari Luar Daerah

Regional
DPRD dan Pemkab Lumajang Usul Dana Bantuan Parpol Naik 279 Persen

DPRD dan Pemkab Lumajang Usul Dana Bantuan Parpol Naik 279 Persen

Regional
2 Rumah Roboh Usai Dihajar Angin Kencang dan Gelombang Tinggi di Bintan

2 Rumah Roboh Usai Dihajar Angin Kencang dan Gelombang Tinggi di Bintan

Regional
Tersesat di Kabupaten Semarang, Wanita ODGJ Asal Magelang Diantar Pulang Polisi karena Keluarga Tak Ada Biaya Menjemput

Tersesat di Kabupaten Semarang, Wanita ODGJ Asal Magelang Diantar Pulang Polisi karena Keluarga Tak Ada Biaya Menjemput

Regional
Polisi Sebut Eks Wali Kota Blitar Ditangkap Saat Berolahraga di Lapangan Futsal Miliknya

Polisi Sebut Eks Wali Kota Blitar Ditangkap Saat Berolahraga di Lapangan Futsal Miliknya

Regional
Tewaskan Pemilik Saat Merampok, Sindikat Pencurian Ternak Ditembak Polisi, 1 Orang Tewas

Tewaskan Pemilik Saat Merampok, Sindikat Pencurian Ternak Ditembak Polisi, 1 Orang Tewas

Regional
18.000 Pekerja Migran Indonesia Bakal Diberangkatkan ke Korea Selatan Tahun Ini

18.000 Pekerja Migran Indonesia Bakal Diberangkatkan ke Korea Selatan Tahun Ini

Regional
Said Aqil Disebut Terima 'Amplop' Karomani, Kuasa Hukum: Itu Uang Pribadi, Bukan Hasil Suap

Said Aqil Disebut Terima "Amplop" Karomani, Kuasa Hukum: Itu Uang Pribadi, Bukan Hasil Suap

Regional
Pura-pura Jadi Pengamen, 2 Pria Paruh Baya di Cilacap Curi Motor

Pura-pura Jadi Pengamen, 2 Pria Paruh Baya di Cilacap Curi Motor

Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.