Laporan Keuangan Pemkab Jember 2020 Dapat Opini Tidak Wajar, BPK Ungkap 7 Poin Penyebabnya

Kompas.com - 01/06/2021, 05:05 WIB
Penyerahan LHP atas LKPD TA 2020 Kabupaten Jember dari BPK Jatim kepada Bupati Jember, Senin (31/5/2021) Dokumentasi Humas BPK JatimPenyerahan LHP atas LKPD TA 2020 Kabupaten Jember dari BPK Jatim kepada Bupati Jember, Senin (31/5/2021)

SURABAYA, KOMPAS.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur memberikan opini tidak wajar kepada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2020 Kabupaten Jember.

LHP atas LKPD TA 2020 Kabupaten Jember diberikan perwakilan BPK Jatim kepada Ketua DPRD Kabupaten Jember M Itqon Syauqi dan Bupati Jember Hendy Siswanto, didampingi Wakil Bupati Jember Muh Balya Firjaun Barlaman di Kantor BPK Jawa Timur Jalan Raya Ir H Juanda Sidoarjo, Senin (31/5/2021) sore.

"Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas LKPD Kabupaten Jember TA 2020, BPK memberikan opini tidak wajar (TW)," kata Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur Joko Agus Setyono dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin malam.

Menurutnya ada 7 point hal yang bersifat material yang menyebabkan LKPD Kabupaten Jember tidak disajikan secara wajar, yakni :

Baca juga: Briptu Mario Sanoy Gugur Jaga Markas Sendirian, Kapolda Papua Evaluasi, Minimal 5 Orang di Pos

1. Tidak ada pengesahan DPRD atas APBD Tahun Anggaran 2020.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

2. Jumlah penyajian belanja pegawai sebesar Rp 1.302,44 miliar serta belanja barang dan jasa sebesar Rp 937,97 miliar tidak sesuai dengan penjabaran APBD dan merupakan hasil pemetaan yang dilakukan untuk menyesuaikan dengan penyajian beban pada laporan operasional.

Akibatnya, belanja pegawai disajikan lebih rendah sedangkan belanja barang dan jasa disajikan lebih tinggi, masing-masing sebesar Rp 202,78 miliar.

3. Terdapat realisasi pembayaran senilai Rp 68,80 miliar dari angka Rp 1.302,44 miliar yang disajikan dalam belanja pegawai yang tidak menggambarkan substansi belanja pegawai sebagaimana diatur dalam standar akuntansi pemerintahan.

"Realisasi tersebut merupakan pembayaran yang terjadi karena kesalahan penganggaran dan realisasi belanja pegawai yang tidak sesuai dengan ketentuan," ujar dia.

4. Dari jumlah Rp 126,08 miliar yang disajikan sebagai kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2020, di antaranya terdapat Rp 107,09 miliar yang tidak berbentuk uang tunai atau saldo simpanan di bank sesuai ketentuan dalam standar akuntansi pemerintahan. Hal tersebut dianggap berpotensi tidak dapat dipertanggungjawabkan.

 

5. Terdapat utang jangka pendek lainnya sebesar Rp 31,57 miliar dari jumlah Rp 111,94 miliar yang tidak didukung dokumen sumber yang memadai.

6. Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Penyelenggaraan Pendidikan Gratis (PPG) tidak melakukan rekapitulasi realisasi belanja sebesar Rp 66,59 miliar atas mutasi persediaan dan saldo akhir persediaan yang bersumber dari belanja barang dan jasa yang berasal dari dana BOS dan PPG.

"Atas realisasi belanja tersebut, tidak diperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat untuk dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap nilai beban persediaan," ujar dia.

7. Pada penyajian nilai perolehan akumulasi penyusutan dan beban penyusutan atas aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan masing-masing sebesar Rp 3.470,53 miliar, Rp 2.007,36 miliar, dan Rp 141,46 miliar, terdapat aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan berupa rehabilitasi, renovasi, dan pemeliharaan yang belum dan tidak diatribusikan secara tepat ke aset induknya sehingga mempengaruhi akurasi perhitungan beban dan akumulasi penyusutan.

"Apabila Pemkab Jember melakukan atribusi aset berupa rehabilitasi, renovasi, dan pemeliharaan tersebut ke aset induknya secara tepat, maka penyajian nilai akumulasi penyusutan dan beban penyusutan akan berbeda secara signifikan," ujar Joko.

Sebelum LHP atas LKPD TA 2020 diserahkan, BPK kata Joko, telah meminta tanggapan kepada Pemkab Jember atas konsep hasil pemeriksaan BPK, termasuk rencana aksi yang akan dilaksanakan.

Baca juga: Bupati Malaka Instruksikan Hentikan Tenaga Kontrak: daripada Kasih Makan Babi atau Jaga Tempat Fotokopi

Sehingga, rekomendasi BPK atas beberapa permasalahan yang ditemukan dalam pemeriksaan dapat ditindaklanjuti dengan baik untuk tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

"Kami berharap LKPD yang telah diperiksa oleh BPK digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh DPRD dan Pemkab Jember, terutama terkait dengan penganggaran," ujar dia.

Sesuai regulasi Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pejabat Pemkab Jember wajib menindaklanjuti rekomendasi LHP.

"Pejabat juga wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima," tutup Joko.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Pengakuan Pelaku Pembakar Pria Hidup-hidup di Sumut, Terancam Hukum Mati

Ini Pengakuan Pelaku Pembakar Pria Hidup-hidup di Sumut, Terancam Hukum Mati

Regional
Kontak Tembak dengan KKB, TNI Amankan Senjata Api Rampasan, Milik Prajurit TNI yang Dibunuh

Kontak Tembak dengan KKB, TNI Amankan Senjata Api Rampasan, Milik Prajurit TNI yang Dibunuh

Regional
Diduga Tersambar Petir, Pabrik Pengolahan Karet di Cilacap Terbakar, Karyawan Panik Berhamburan

Diduga Tersambar Petir, Pabrik Pengolahan Karet di Cilacap Terbakar, Karyawan Panik Berhamburan

Regional
Ibu Kandung yang Buang Bayinya di Kardus Bekas di Sukoharjo Jalani 23 Adegan Rekonstruksi

Ibu Kandung yang Buang Bayinya di Kardus Bekas di Sukoharjo Jalani 23 Adegan Rekonstruksi

Regional
Kabur Usai Cabuli Anaknya yang Berusia 10 Tahun, Pria Ini Ditangkap Anggota TNI Perbatasan

Kabur Usai Cabuli Anaknya yang Berusia 10 Tahun, Pria Ini Ditangkap Anggota TNI Perbatasan

Regional
Sulawesi Selatan Masih Akan Hadapi Cuaca Buruk hingga Awal Tahun 2022

Sulawesi Selatan Masih Akan Hadapi Cuaca Buruk hingga Awal Tahun 2022

Regional
Bocah 7 Tahun Luka-luka Diduga Didorong Bibinya ke Jurang, Ayahnya Lapor Polisi

Bocah 7 Tahun Luka-luka Diduga Didorong Bibinya ke Jurang, Ayahnya Lapor Polisi

Regional
Kasus Korupsi Masjid Sriwijaya, Eks Sekda Sumsel Dituntut 10 Tahun Penjara

Kasus Korupsi Masjid Sriwijaya, Eks Sekda Sumsel Dituntut 10 Tahun Penjara

Regional
Gedung Sekolah di Lembata Disegel, Begini Tanggapan Pemda

Gedung Sekolah di Lembata Disegel, Begini Tanggapan Pemda

Regional
Satu dari Dua Orang Nelayan yang Hilang Ditemukan Tewas di Perairan PLTU Rembang

Satu dari Dua Orang Nelayan yang Hilang Ditemukan Tewas di Perairan PLTU Rembang

Regional
Alasan Wali Kota Tegal Pasang Portal di Kawasan Alun-alun Meski Diprotes Warga

Alasan Wali Kota Tegal Pasang Portal di Kawasan Alun-alun Meski Diprotes Warga

Regional
Kawasan Cianjur Akan Menerapkan Ganjil Genap Saat Nataru

Kawasan Cianjur Akan Menerapkan Ganjil Genap Saat Nataru

Regional
Ratusan Warga Merantai Pagar Rumah Dinas Bupati Pamekasan dan Kantor Dewan, Ini Penyebabnya

Ratusan Warga Merantai Pagar Rumah Dinas Bupati Pamekasan dan Kantor Dewan, Ini Penyebabnya

Regional
Seorang Warga Dibakar karena Rebutan Lahan, Camat Akan Diperiksa Polisi

Seorang Warga Dibakar karena Rebutan Lahan, Camat Akan Diperiksa Polisi

Regional
Bupati Garut dan Pejabat RSU ke Lombok Diduga Bukan Rapat Evaluasi Covid-19

Bupati Garut dan Pejabat RSU ke Lombok Diduga Bukan Rapat Evaluasi Covid-19

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.