Terbongkar, Ternyata Ini Sumber Dana KKB untuk Membeli Senjata Api dan Amunisi

JAYAPURA, KOMPAS.com - Eksistensi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) mengganggu keamananan di sejumlah kabupaten di Provinsi Papua sulit dihentikan selama mereka masih bisa membeli senjata api dan amunisi.

Sumber dana KKB menjadi pertanyaan banyak pihak karena tidak sedikit uang yang dibutuhkan.

Baca juga: Pagi Hari KKB Tembak Mati Guru SD, Sorenya Bakar 3 Sekolah dan Rumah, Warga Juga Diperas

Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri mengatakan, selama ini pihaknya menduga sumber dana KKB berasal dari oknum pejabat pemerintah hingga perampasan dana desa.

Baca juga: Hari Kelam di Kampung Julukoma, Papua, KKB Tembak Mati Guru SD dan Bakar 3 Sekolah

Namun, Fakhiri memastikan sumber dana utama KKB untuk bisa mendapatkan senjata api dan amunisi berasal dari kawasan penambangan emas ilegal di beberapa kabupaten di Papua.

"Tempat pendulangan (emas) itu berkontribusi besar untuk pembelian senjata api dan amunisi," ujarnya di Jayapura, Kamis (8/3/2021).

Jauhnya lokasi penambangan ilegal membuat pengawasan dari aparat keamanan sangat minim sehingga hal tersebut yang kemudian dimanfaatkan KKB untuk memperoleh dana.

"Wilayah pendulangan biasanya jauh dari pengawasan aparat. Ada (KKB) yang datang untuk mengambil upeti, ada juga yang mereka ikut dulang," ujar dia.

Ada beberapa kabupaten yang disebut Fakhiri memiliki kawasan penambangan tradisional ilegal.

"Paniai, Intan Jaya dan sebagian Yahukimo. Kalau Timika sidah jelas, makanya kita agak geser pendulang di situ agar tidak mendulang lagi," kata dia.

Tanpa menyebut detail jumlahnya,  Fakhiri meyakini dari wilayah pendulangan ilegal, KKB bisa memperoleh dana cukup besar.

Dia bertekad untuk memutus seluruh sumber dana KKB agar situasi keamanan di Papua bisa kondusif.

"Ini kita akan monitoring supaya mereka tidak mencari uang di situ dan uangnya dipakai untuk membeli peralatan tadi," kata Fakhiri.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Papua, Frets J Boray membenarkan ada lokasi penambangan ilegal di empat kabupaten tersebut.

Jauhnya lokasi penambangan membuat pemerintah sulit menjangkaunya sehingga pengawasan atau bahkan penertiban sulit dilakukan.

"Kita sudah usulkan wilayahnya, sampai sekarang belum dikeluarkan izin oleh menteri (ESDM) supaya kita bisa pantau. Itu masih ilegal makanya kami tidak bisa bikin apa-apa," kata Frets saat dihubungi melalui sambungan telepon, Jumat (9/4/2021).