Soal KLB Kubu Moeldoko, AHY: Kami Menjaga agar Presiden Tidak Difitnah...

UNGARAN, KOMPAS.com - Kubu Kongres Luar Biasa (KLB) yang dipimpin Moeldoko didesak meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo dan rakyat Indonesia atas kegaduhan yang dibuat selama dua bulan terakhir dalam prahara Partai Demokrat.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, tidak ingin nama Presiden Jokowi dijadikan tameng.

Baca juga: Komandan Brimob yang Meninggal 5 Hari Setelah Disuntik Vaksin Ternyata Positif Covid-19

"Jangan ada yang menuding pemimpin kita. Kami mengirim surat baik-baik ke Presiden itu menjaga agar beliau tidak difitnah, jangan sampai nama beliau dipakai kubu mereka," jelasnya di Umbul Sidomukti, Kabupaten Semarang, Minggu (4/4/2021).

AHY mengungkapkan, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, jangan sampai Presiden Jokowi terbawa untuk perbuatan yang tidak benar.

"Kami bersurat mohon klarifikasi. Kami berterus terang, karena diam-diam itu tidak baik, apalagi sampai salah ambil kesimpulan. Jadi kami tidak pernah menuding siapa pun," jelasnya.

Setelah Kemenkumham menolak KLB kubu Moeldoko pada 31 Maret 2021, AHY langsung mengirim pesan ke Jokowi.

Baca juga: AHY: Banyak Jenderal Dirikan Partai, Kubu Moeldoko Ingin Enaknya Aja

"Saya berterima kasih karena pemerintah bertindak adil dan sesuai konstitusi. Kami kritis tapi tidak lupa mengucapkan terima kasih," tegasnya.

Selain itu, dirinya juga menunggu waktu luang agar bertemu Presiden Jokowi untuk melaporkan perkembangan Partai Demokrat.

Menurut AHY, kubu Moeldoko telah berlaku jahat dalam politik Indonesia.

"Banyak yang diintimidasi, disakiti, ditipu, dan diimingi uang. Mungkin ada yang butuh sehingga integritasnya menjadi luntur. Kita harus lihat orang per orang, karena ada yang berperan sebagai penggerak utama, ikut-ikutan, dan korban. Kalau Pak Moeldoko aktor atau korban, silakan ditanyakan langsung," ungkapnya.

AHY menegaskan, pihaknya juga siap menghadapi gugatan dari kubu Moledoko.

Baca juga: Angin Kencang Terjang Kota Kupang, Plafon Kantor Gubernur NTT Roboh

"Tim hukum kita kokoh karena sedari awal sadar ini bukan hanya soal politik tapi juga hukum. Kami bukan jemawa tapi yakin karena mereka tidak memenuhi segala syarat untuk menggelar KLB," kata AHY.

"Soal menggugat AD/ART Partai Demokrat juga silakan, semua punya hak. Tapi ingat, AD/ART sudah clear disahkan Kemenkumham dan masuk lembar negara karena itu hasil kongres yang sah sehingga tidak ada yang bisa diungkit," papar AHY.