Ketimbang Impor, Bupati Wonogiri Minta Pemda Diberi Kewenangan Atur Beras

WONOGIRI, KOMPAS.com- Bupati Wonogiri, Joko Sutopo, menyatakan pemerintah tidak perlu mengimpor beras lantaran saat ini ketersediaan beras nasional mengalami surplus hingga 2,4 juta ton.

“Jangan impor solusinya. Kita punya beras. Kita surplus dari berdasarkan data BPS,” kata Jekek sapaan akrab Joko Sutopo kepada Kompas.com, Rabu (24/3/2021) siang.

Menurut Jekek, semestinya kebijakan pemerintah berdasar dengan survei BPS yang menyatakan konsumsi beras nasional itu 29 juta ton.

Baca juga: Surplus, Bupati Rembang Tegas Tolak Impor Beras

Sementara panen saat ini sebanyak 31,4 juta ton beras. Untuk itu sisa stok beras sebanyak 2,4 juta ton.

Bagi Jekek bila terjadi kekurangan stok beras di satu daerah karena persoalan rantai distribusi yang harus diperbaiki.

Untuk itu pemerintah pusat yang berperan sebagai manajerial harus bisa mengatur sisa kelebihan beras diberikan kepada daerah yang kekurangan beras.

Jekek mengatakan semestinya pemerintah pusat mampu mengidentifikasi dan menelusuri stok beras diseluruh wilayah Indonesia.

Baca juga: Pengamat: Presiden Jokowi Jangan Pura-pura Tak Tahu soal Impor Beras, Ambil Sikap Tegas!

Dengan demikian mengatahui mana wilayah yang surplus dan mana wilayah yang minus.

“Kalau sudah data BPS itu lembaga resmi yang mengeluarkan. Kita memiliki beras dan beras itu di mana. Itu menjadi tugas pemerintah untuk mengidentifikasi dan menelusuri,” ungkap Jekek.

Jekek menuturkan keadaan petani sementara panen lalu diterpa kebijakan impor beras dan ditambah data BPS ada surplus 2,6 juta ton menimbulkan anomali.

Kondisi itu menjadikan hukum pasar yang akhirnya menentukan.

“Petani tidak punya nilai tawar apa pun. Dan kami pemerintah daerah tidak punya kewenangan apa pun karena kondisi menjadi hukum pasar,” kata Jekek.

Baca juga: Sumsel Surplus Beras 2,07 Juta Ton, Harga Gabah Petani Pun Anjlok, Kenapa Harus Impor Beras?

Menurut Jekek pemerintah daerah tidak memiliki otoritas untuk mengintervensi anjloknya harga gabah panen di pasaran.

Kondisi saat ini harga gabah panen di lapangan berkisar dari Rp 3.500 hingga Rp 3.800.

Sementara harga pembelian pemerintah (HPP) dipatok Rp 4.200 per kilogramnya. Dengan demikian harga beli gabah di lapangan jauh dibawah HPP.

Agar petani tertolong, semestinya Bulog bekerja sama dengan kelompok tani atau gabungan kelompok tani untuk membeli gabah hasil panen para petani.

Faktanya saat ini penyerapan gabah Bulog itu banyak berasal dari tengkulak bukan dari poktan dan gapoktan.

Baca juga: Keluh Kesah Petani Tegal: Panen Raya Harga Sedang Anjlok, Pemerintah Kenapa Impor Beras

Kondisi itu tidak hanya terjadi di Wonogiri saja. Seluruh dareah mengalami nasib yang sama.

Untuk mengendalikan tengkulak pemerintah daerah tidak memiliki otoritas.

Terkecuali kelompok tani dan gabungan kelompok tani yang semuanya sudah berbadan hukum diberikan kewenangan untuk mengelola hasil panen

“Bulog semestinya menerima order gabah dengan HPP dari pokta dan gapoktan maka tengkulak tidak bisa bergerak,” ungkap Jekek.

Ia menambahkan semestinya dalam kondisi pandemi, petani tidak terkontraksi ekonominya karena memiliki stok pangan yang melimpah.

Namun lantaran ketidakpastian stabilitas harga pascapanen menjadikan petani terpuruk pendapatannya.

Baca juga: Ekonom Faisal Basri Kaget Rencana Impor Beras Dilakukan saat Tren Konsumsi Beras Turun

“Ditambah lagi dengan isu impor beras maka akan berdampak pada pasar. Sementara saat ini kondisi panen raya. Kasihan petani jadinya,” jelas Jekek.

Ditanya stok beras, Jekek menuturkan Kabupaten Wonogiri mengalami surplus beras hingga 148 ribu ton setiap tahunnya.