Polemik Lahan di Balik Pembangunan Makogabwilhan II Mabes TNI di Kutai Kartanegara

“Jadi bahasanya bukan ganti rugi ya. Tapi kami beri dana kerohiman dengan batas yang sudah ditentukan. Kita beri masukan sehingga masyarakat biar mengerti. Kami enggak bakal bohongi masyarakat. Bagaimana pun TNI adalah unsur terdepan bagi masyarakat,” terang dia.

“Kalau untuk dana kerohiman Rp 10.000 sampai Rp 15.000 itu kami tidak membeli. Tapi kami menggantikan sesuai klasifikasi surat (tanah). Rata-rata warga punya segel, bukan sertifikat,” sambung Helmi.

Perihal besaran dana Rp 15.000, klaim Helmi sudah di atas nilai jual objek pajak (NJOP) yang hanya berkisar Rp 6.000 untuk wilayah itu. 

Meski demikian, Helmi memastikan saat ini pihaknya terus koordinasi dengan masyarakat untuk pergantian lahan dan bangunan.

“Kami tetap mediasi dengan masyarakat, kita diskusi. Tapi tentu ada orang yang tidak suka sama kami, mereka bilang kami intimidasi, padahal tidak. Dan ini bisa dibuktikan pada masyarakat yang sudah serahkan lahan kepada kami,” kata dia. 

Sebagai informasi, polemik pembebasan lahan warga dan TNI ini dimulai sejak akhir September 2020.

Kala itu lewat pertemuan bersama warga, TNI menawarkan uang Rp 10.000 sampai Rp 15.000 per meter untuk melepas lahan. Tanpa menghitung bangunan dan tanam tumbuh.

Merasa tak wajar, warga menggelar pertemuan ulang tanpa melibatkan TNI dan menyepakati nilai ganti rugi per meter Rp 1 juta.

Mendengar ada pertemuan itu TNI kembali ajak warga bermusyawarah dalam markas tempur. Namun tak dihadiri warga, diduga karena takut.

Memasuki akhir tahun 2020, kasus sempat meredam.

Awal 2021, tepat 8 Maret aparat TNI mendatangi warga dan meminta lahannya dilepas karena menurut TNI itu tanah negara.

Banyak warga lepas lahan dengan harga Rp 15.000 per meter. Namun, 18 KK yang bermukim di tepi jalan utama menolak.

Rabu pekan lalu, warga ramai-ramai meminta perlindungan ke Polsek Samboja karena mendengar informasi adanya penggusuran paksa.

Belakangan, TNI mengklarifikasi tidak ada penggusuran. Hari yang sama warga bersama TNI kembali merunding di fasilitasi pihak kelurahan.

Hasil kesepakatan TNI akan mencarikan lahan dan rumah pengganti untuk warga sebelum direlokasi.