Kunjungan Pertama di Tanah Papua, Menteri Nadiem Temui Suku Moi di Kota Sorong

KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim Anwar untuk pertama kalinya menginjak Tanah Papua pada Kamis (11/2/2021)

Kunjungan kerja (kunker) pertama di Papua, Nadiem berkunjung ke kampung adat dan kampung wisata Malaumkarta, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat.

Nadiem datang didampingi Staf Khusus (Stafsus) Presiden Billy Mambrasar. Di Sorong, Nadiem bertemu dan berdiskusi dengan masyarakat adat Suku Moi.

Baca juga: Di Sorong, Menteri Nadiem Beri Bantuan Perahu untuk Alat Transportasi Pelajar di Kepulauan

“Ini merupakan kunjungan pertama Mas Menteri ke Tanah Papua, dan beliau memilih Sorong, Papua Barat, sebagai pijakan kaki pertamanya, dan bertemu dengan masyarakat Suku Moi, sebagai suku dari ratusan suku Papua lainnya, yang pertama beliau ajak diskusi,” ujar Billy Mambrasar yang juga merupakan putra asli Papua asal Biak.

Kampung Malaumkarta terletak di Distrik Makbon, yang berjarak sekitar hampir 40 kilometer dari Kota Sorong dan ditempuh melalui jalur darat.

Kampung Malaumkarta merupakan tempat tinggal dari Suku Moi, yang merupakan suku asli pemilik hak ulayat di hampir sebagian besar wilayah Kota dan Kabupaten Sorong.

Baca juga: Nadiem Kujungi SD Negeri di Kota Sorong Papua, Guru: Terima Kasih, Mas Menteri...

Dalam kunjungan tersebut, Mendikbud menampung aspirasi dari kepala perwakilan adat Suku Moi yang berasal dari berbagai Sub Suku Moi, terkait pelestarian budaya dan bahasa suku-suku asli di Papua.

Beberapa aspirasi diantaranya adalah Pendirian SMK Pariwisata dan Perikanan di wilayah Malaumkarta, Distrik Makbon, dan upaya untuk melestarikan bahasa-bahasa asli Suku Moi dengan mengintegrasikannya ke dalam kurikulum.

Terkait aspirasi tersebut, Nadiem menyampaikan bahwa kementerian yang ia pimpin telah berupaya penuh melakukan usaha-usaha pelestarian budaya dan bahasa di Tanah Papua.

Baca juga: Nadiem: Masa Depan Pendidikan Bukan Ada di Tangan Saya, tapi di Tangan Bapak Ibu Guru

Salah satunya adalah memberikan kesempatan kepada suku dengan berbagai adat dan istiadatnya untuk dapat tampil dan memamerkan kebudayaannya, termasuk memberikan insentif bagi pelestariannya juga.

Berbagai program tersebut diluncurkan lewat Badan Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) yang dikelola oleh Kemendikbud di bawah Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat.

Nadiem berharap Masyarakat Adat Suku Moi dapat memanfaatkan keberadaan badan tersebut semaksimal mungkin dalam upaya pelestarian bahasa dan budaya suku Moi.

Baca juga: Langkah Mendikbud Nadiem Dorong Transformasi Pendidikan di Papua Barat

Harapan ini juga disampaikannya kepada seluruh suku dan adat istiadat lain yang ada di Tanah Papua.

Pada kesempatan itu, Stafsus Presiden yang juga pernah menempuh studi di luar negeri melalui program beasiswa itu memberikan motivasi kepada anak-anak muda Suku Moi untuk terus semangat belajar dan mewujudkan cita-citanya setinggi mungkin.

“Kalau perlu sekolah hingga berbagai negara di seluruh dunia, tapi ingat, jangan lupa adat istiadat dan budaya kita sebagai anak asli Papua dan juga sebagai anak Indonesia,” ujarnya.

Baca juga: Mendikbud Nadiem: Besar Dana BOS Reguler Antardaerah Tak Sama di 2021

Di Sorong dana BOS bertambah 30 persen

DOK.Kemendikbud Nadiem saat mengunjungi SMPN 14 Kab.Sorong

Dalam kunjungan tersebut, Nadiem mengungkapkan bahwa mulai tahun 2021 besaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler antardaerah tidak lagi sama.

Dana BOS nantinya akan menyesuaikan sejumlah faktor penentu yang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.

“Dengan berlakunya prosedur yang baru ini, maka berdasarkan hitungan kami untuk Kota dan Kabupaten Sorong Dana BOS akan bertambah kira-kira 30 persen dari jumlah yang selama ini telah diterima,” ujar Nadiem.

Baca juga: Nadiem Makarim Suka Makan Soto Lamongan

Menanggapi hal tersebut, Billy memberikan apresiasi atas terobosan yang dilakukan oleh Kemdikbud untuk mengubah sistem Dana BOS tersebut, dengan mengikuti Indeks Kemahalan tiap daerah dan provinsi.

Billy menambahkan, perbedaan harga antara Tanah Papua dan wilayah lain di Papua membuat berbagai kebutuhan, termasuk kebutuhan dalam bidang pendidikan juga akan lebih mahal.

Oleh sebab itu, ia menilai, langkah yang diambil ini merupakan langkah yang sangat tepat.

“Pak Jokowi dalam periode kedua pemerintahannya ini memprioritaskan pembangunan Papua pada manusianya."

Baca juga: Mendikbud Nadiem Terbitkan SE Peniadaan UN dan Ujian Kesetaraan 2021

"Oleh sebab itu, dalam perancangan Inpres Nomor 9 Tahun 2020 tentang percepatan pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat, arahan utamanya adalah mendorong pembangunan manusia, khususnya Orang Asli Papua, melalui pendidikan dan pelatihan-pelatihan,” ujarnya.

Menurut Billy, saat ini Desk Papua yang berada di Bappenas tengah menyusun Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat yang akan menjadi acuan penyusunan program dan anggaran kerja lintas kementerian dan lembaga dan program-program di bidang pendidikan termasuk yang sedang didorong dan digodok di dalamnya.

“Harapan saya adalah dengan adanya dana dan penganggaran juga dari otsus (otonomi khusus), yang sebagian besar diperuntukan untuk pendidikan."

"Maka percepatan dan pemerataan pendidikan akan dirasakan oleh seluruh masyarakat Papua dan Papua Barat, khususnya Masyarakat Asli Papua,” jelas Billy Mambrasar.