DPR Evaluasi Syarat Penerima Pupuk Subsidi, Dedi Mulyadi Usul Pemilik Tanah di Bawah 1 Hektare

Kompas.com - 10/02/2021, 07:02 WIB
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Dedi Mulyadi, KOMPAS.COM/PUTRA PRIMA PERDANAWakil Ketua Komisi IV DPR RI, Dedi Mulyadi,

KOMPAS.com - Komisi IV DPR sepakat untuk mengevaluasi syarat penerima subsidi pupuk yang sesuai undang-undang memiliki sawah di bawah dua hektare.

Sebab, hingga kini jangkauan subsidi pupuk dengan syarat tersebut hanya 60 persen.

"Daya jangkau subsidi pupuk sesuai undang-undang, pemilik sawah di bawah 2 hektare daya jangkaunya hanya 60 persen. Komisi IV sepakat bersama-sama melakukan evaluasi bahwa yang berhak itu di bawah 2 hektare," kata Wakil Ketua Komisi IV Dedi Mulyadi kepada Kompas.com via sambungan telepon, Selasa (9/2/2021).

Namun demikian, Dedi secara pribadi mengusulkan bahwa syarat kepemilikan 2 hektare sawah itu harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi di daerah. Sebab, harga lahan per hektare di setiap daerah berbeda, terutama untuk di Jawa. 

"Kalau saya begini, kepemilikan dua hektare sawah itu di Jawa termasuk kategori orang kaya. Misalnya di Jawa Barat, satu hektare sawah itu seharga Rp 750 juta, sehingga jika 2 hekatre, maka asetnya senilai Rp 1,5 miliar. Itu termasuk kaya," ujar Dedi.

Baca juga: Pupuk Indonesia Pastikan Tak Ada Kelangkaan Pupuk Subsidi dan Nonsubsidi

Menurutnya, kalau ingin daya jangkau pupuk subsidi 100 persen, syaratnya harus di bawah 1 hekatre untuk wilayah Jawa. Sebab harga tanah di Jawa mahal.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kalau di luar jawa, 2 hekatre itu kategori miskin, sebab di luar Jawa ada orang yang sampai memiliki ratusan hektare tanah. Sementara harga tanah terbilang murah," katanya.

Dedi mengaku tidak bermaksud membuat dikotomi Jawa dan non Jawa. Namu ada aspek rasional di dalam memandang mana yang berhak menerima subsidi pupuk.

"Adil bukan berarti rata, karena 2 hekatre tanah di Kalimantan terbilang murah. Sementara di Jawa mahal. Apalagi di pinggir jalan, ada tanah Rp 2 milar per hektare di pinggir jalan," katanya.

Baca juga: Polisi Amankan Pedagang di Blora Diduga Salah Gunakan Pupuk Subsidi, Ancamannya 2 Tahun Penjara

Selain aspek ukuran kepemilikan tanah, Dedi juga menyoroti buruh tani yang tidak memiliki tanah. Menurut Dedi, di Jawa banyak juga petani yang menyewa tanah milik orang lain. Biasanya harga sewa adalah padi 2 ton per hekatre.

"Dia kategori buruh tani. Mereka harus berhak, bahkan paling berhak mendapat subsidi pupuk. Mereka punya sawah, tapi tidak punya hak kepemilikan. Yang tak berhak itu mereka pemilik tanah," katanya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Persentase BOR di Semarang Tinggi, Wali Kota Hendi Tambah 390 Tempat Tidur Pasien Covid-19

Persentase BOR di Semarang Tinggi, Wali Kota Hendi Tambah 390 Tempat Tidur Pasien Covid-19

Regional
Mobilitas Jadi Penyebab Kerumunan, Ganjar Ajak Masyarakat Tetap di Rumah

Mobilitas Jadi Penyebab Kerumunan, Ganjar Ajak Masyarakat Tetap di Rumah

Regional
BERITA FOTO: Tenaga Pikul Beristirahat di Atas Makam Usai Kuburkan Jenazah Pasien Covid-19

BERITA FOTO: Tenaga Pikul Beristirahat di Atas Makam Usai Kuburkan Jenazah Pasien Covid-19

Berita Foto
Kasus Covid-19 di Semarang Naik 700 Persen, Walkot Hendi Berlakukan PKM

Kasus Covid-19 di Semarang Naik 700 Persen, Walkot Hendi Berlakukan PKM

Regional
Kasus Covid-19 di Semarang Naik, Walkot Hendi Resmikan RS Darurat

Kasus Covid-19 di Semarang Naik, Walkot Hendi Resmikan RS Darurat

Regional
Akses ke Faskes Sulit, Dompet Dhuafa Sumbangkan Ambulans untuk Warga Desa Tanjung Raya

Akses ke Faskes Sulit, Dompet Dhuafa Sumbangkan Ambulans untuk Warga Desa Tanjung Raya

Regional
Peringati HUT Ke-103 Kota Madiun, Wali Kota Maidi Fokus Stop Covid-19 dan Genjot Ekonomi

Peringati HUT Ke-103 Kota Madiun, Wali Kota Maidi Fokus Stop Covid-19 dan Genjot Ekonomi

Regional
Hendi Terus Bergerak Cepat Sediakan Tempat Tidur untuk Pasien Covid-19 di Semarang

Hendi Terus Bergerak Cepat Sediakan Tempat Tidur untuk Pasien Covid-19 di Semarang

Regional
Hadiri Deklarasi Pilkades Damai, Bupati Luwu Utara Minta Cakades Tegakkan Protokol Kesehatan

Hadiri Deklarasi Pilkades Damai, Bupati Luwu Utara Minta Cakades Tegakkan Protokol Kesehatan

Regional
Bupati IDP Resmikan Program Pamsimas, Kini Warga Desa Dodolo Nikmati Air Bersih

Bupati IDP Resmikan Program Pamsimas, Kini Warga Desa Dodolo Nikmati Air Bersih

Regional
Gandeng KPK, Hendi Tegaskan Komitmen Cegah dan Berantas Korupsi

Gandeng KPK, Hendi Tegaskan Komitmen Cegah dan Berantas Korupsi

Regional
25 Persen Warga Sudah Divaksin, Menkes Tambah Jatah Vaksin Kota Madiun

25 Persen Warga Sudah Divaksin, Menkes Tambah Jatah Vaksin Kota Madiun

Regional
Kasus Covid-19 di Semarang Semakin Tinggi, Walkot Hendi Tutup 8 Ruas Jalan

Kasus Covid-19 di Semarang Semakin Tinggi, Walkot Hendi Tutup 8 Ruas Jalan

Regional
Belajar dari Pemkot Medan, Wali Kota Pariaman Akan Aplikasikan Strategi Pengelolaan Wisata Sejarah

Belajar dari Pemkot Medan, Wali Kota Pariaman Akan Aplikasikan Strategi Pengelolaan Wisata Sejarah

Regional
Banyak Warga Gelar Hajatan, Bupati IDP Minta Camat Berlakukan Syarat Khusus

Banyak Warga Gelar Hajatan, Bupati IDP Minta Camat Berlakukan Syarat Khusus

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X